Jangan Omong Saja, Dedi Mulyadi: Bukan Mengoreksi Kegiatan tetapi Mengambil Langkah Menyelesaikan Berbagai Problem

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjawab soal serangan terhadap program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

FAKTUAL INDONESIA: Peringatan bagi yang hanya pintar atau pandai omong-omong saja apalagi omong besar dengan alasan kemanusiaan namun tidak menyelesaikan apa-apa. Dalam kondisi bangsa yang tidak baik-baik saja dalam berbagai sendi kehidupan yang dibutuhkan langkah atau tindakan menyelesaikan problem yang tampak gamblang di mana-mana.

Bangsa ini membutuhkan solusi nyata bukan omong besar yang memperkeruh kondisi yang sudah keruh. Itulah yang diharapkan dari para pemangku kepentingan yang memegang jabatan tinggi dan penting sehingga permasalahan bisa teratasi dan rakyat semakin cerdas. Bukan justru terus berada dalam kebingungan.

Koreksi penting namun berikan solusi yang nyata. Tidak omon-omon kosong karena pepatah mengatakan tong kosong nyaring bunyinya.

Pesan inilah kiranya yang ditangkap dari tanggapan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terhadap temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Seperti dilansir laman berita antaranews.com, Dedi Mulyadi mengatakan bahwa sebaiknya KPAI tidak hanya mengoreksi program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi turut mengambil langkah.

Baca Juga : Viral Guru Biologi di Jawa Barat Meminta Muridnya Gambar Alat Kelamin, Gubernur Dedi Mulyadi Langsung Ancam Bakal Pecat

“KPAI harusnya arahnya hari ini bukan mengoreksi kekurangan dari kegiatan yang dilakukan untuk penanganan darurat dari sebuah problem,” ujar Dedi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, usai bersama komisi antirasuah membahas upaya realokasi anggaran Pemerintah Provinsi Jabar.

Dedi menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi temuan KPAI bahwa siswa yang mengikuti program tersebut tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikolog profesional, tetapi hanya rekomendasi guru bimbingan konseling (BK), serta mencatat 6,7 persen siswa menyatakan tidak mengetahui alasan mengikuti program itu.

“Yang harus dilakukan KPAI adalah mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami oleh anak-anak remaja kita. Apakah itu karena problem di rumahnya, atau sekolahnya, yang akhirnya mengarah kepada tindak kriminal,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa KPAI dapat membuat program yang menyasar ribuan siswa bermasalah di Jabar untuk dididik agar masalah tersebut selesai.

“Kalau KPAI sibuk terus mengurus persoalan tempat tidur dan sejenisnya, maka tidak akan bisa menyelesaikan problem,” ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa KPAI dapat melihat dampak terhadap siswa bermasalah yang mengikuti program Pemerintah Provinsi Jabar tersebut.

“KPAI bisa lihat dong kemarin 39 anak sudah selesai, bagaimana keadaan anak itu, disiplinnya, kemudian rasa empatinya, bahkan dia menangis di depan ibunya mencium kakinya. Kan belum tentu itu didapatkan pendidikan di sekolah,” katanya.

Baca Juga : Aura Cinta yang Kritik Gubernur Dedi Mulyadi Pernah Jadi Figuran Sinetron

Sementara itu, dia mengatakan bahwa pada Selasa (20/5), sebanyak 273 siswa akan lulus dari program yang berlangsung di Depo Pendidikan Bela Negara Resimen Induk Komando Daerah Militer III/Siliwangi, Kabupaten Bandung Barat, Jabar, tersebut.

Ia lantas mengatakan bahwa Pemprov Jabar di masa mendatang berencana membina 15-20 ribu siswa bermasalah melalui program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan.

Rasanya, pernyataan Dedi Mulyadi ini bisa mengarah kepada pihak lainnya yang selama ini hanya pandai mengoreksi tanpa memberikan jalan keluar yang nyata. Dan bukan saja hanya untuk masalah anak-anak pelajar namun juga problem lainnya di negeri ini.***