Connect with us

Hukum

Aksi KPK Percepat Proses Dugaan Korupsi Formula E Dianggap Bukan Intervensi Jegal Anies

Avatar

Diterbitkan

pada

Aksi KPK Percepat Proses Dugaan Korupsi Formula E Dianggap Bukan Intervensi Jegal Anies

Aksi KPK Percepat Proses Dugaan Korupsi Formula E Dianggap Bukan Intervensi Jegal Anies (Foto: Istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA: Meski sudah sukses di gelar, balapan Formula E dinilai terdapat unsur rasuah yang meyangkut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga ingin mempercepat penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan balapan tersebut.

Hal itu disampaikan Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara & TPDI, Petrus Selestinus. Langkah KPK itu dianggap akan mengkriminalisasi Anies agar tidak dapat melanggeng ke Pilpres 2024.

Menurut Petrus, KPK harus berpacu dengan waktu dengan memperhatikan faktor politik dan psikologis yang timbul dan mempengaruhi jalannya proses peradilan.

Baca juga: Setelah Diperiksa 11 Jam Terkait Kasus Korupsi Formula E, Anies: Senang Membantu KPK Menjalankan Tugasnya

“Keinginan Firli Bahuri mempercepat penyelidikan dugaan korupsi Formula E, adalah untuk menghindari intervensi dari kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif atau Partai Politik sesuai amanat Undang-Undang KPK,” ujar Petrus, dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Kamis (6/10/2022).

Petrus meyakini, apa yang dilakukan KPK sudah tepat demi menciptakan peradilan yang cepat, murah dan sederhana.

Advertisement

Jika kabar penyelidikan dipercepat itu benar, kata Petrus, maka langkah KPK sudah tepat sebagai antisipasi adanya potensi intervensi dari partai politik kepada lembaga antirasuah tersebut.

“Terutama manuver politik Partai Nasdem mempercepat deklarasi Anies di tengah proses penyelidikan Formula E, yang berpotensi menjadi kekuatan untuk mengintervensi KPK,” kata Petrus.

Baca juga: Anies Baswedan Diumumkan Capres NasDem, Mengapa Waketum PKB Kaget?

Jika kabar penyelidikan dipercepat itu benar, kata Petrus, maka langkah KPK sudah tepat sebagai antisipasi adanya potensi intervensi dari partai politik kepada lembaga antirasuah tersebut.

“Sehingga bagi siapapun yang bermanuver untuk merintangi KPK menjadi kejahatan korupsi baru yang dipidana dengan pasal 21 UU KPK,” pungkasnya.***

Advertisement
Lanjutkan Membaca