Dedi Mulyadi Wacanakan Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Diganti Sistem Jalan Berbayar

Gubernur Jabar Dedy Mulyadi bakal membebaskan pajak kendaraan bermotor. Tapi sebagai gantinya akan ada jalan berbayar. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mewacanakan penghapusan pajak kendaraan bermotor dan menggantinya dengan sistem jalan berbayar. Gagasan disebut sebagai bagian dari upaya menghadirkan infrastruktur jalan yang lebih berkualitas dan nyaman bagi masyarakat.

Menurut Dedi, konsep jalan berbayar dinilai lebih adil dibandingkan sistem pajak kendaraan bermotor yang berlaku saat ini. Dengan skema tersebut, masyarakat hanya membayar ketika menggunakan jalan tertentu.

“Kalau jalannya dipakai baru bayar, kalau tidak digunakan ya tidak perlu bayar. Ini bentuk rasa keadilan,” ujar Dedi melalui pernyataan di akun media sosial pribadinya, Selasa (12/5/2026).

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin menghadirkan jalan provinsi dengan kualitas lebih baik, mulai dari kondisi jalan yang mulus, sistem drainase memadai, hingga pemasangan CCTV untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan.

Selain itu, Dedi juga menargetkan tersedianya penerangan jalan umum yang optimal dan pos pengamanan di sejumlah titik strategis. Pos tersebut nantinya dilengkapi fasilitas seperti mobil derek, ambulans, mobil pemadam kebakaran, hingga tim paramedis guna menunjang keselamatan pengguna jalan.

Dedi menilai sistem jalan berbayar dapat mendorong masyarakat menggunakan jalan sesuai kebutuhan dan mengurangi perjalanan yang tidak penting. Dengan begitu, kondisi lalu lintas diharapkan menjadi lebih nyaman dan tertata.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa rencana penghapusan pajak kendaraan bermotor tersebut masih sebatas gagasan awal dan belum menjadi kebijakan resmi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat disebut tengah menyiapkan tim kajian untuk menelaah kemungkinan penerapan kebijakan tersebut.

Kajian itu nantinya akan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, pakar transportasi, serta kelompok yang memiliki kepentingan terhadap pengembangan sistem jalan di masa depan.

Dedi berharap wacana tersebut dapat menjadi bahan diskusi publik untuk mencari formula terbaik dalam meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus menghadirkan sistem pembiayaan jalan yang dinilai lebih proporsional bagi masyarakat.***