Sidang Isbat Pedoman Pemerintah, Menag Nasaruddin: Indonesia Berpengalaman Menyikapi Perbedaan Penetapan 1 Ramadan

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar

FAKTUAL INDONESIA: Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan Indonesia telah berpengalaman menyikapi perbedaan penetapan 1 Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya tanpa menimbulkan konflik sosial.

Penegasan itu dikemukakan Menag Nasaruddin teerkait kemungkinan terjadi perbedaan awal Ramadan untuk tahun ini. Menag mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan.

“Indonesia tetap rukun dan telah berpengalaman dalam perbedaan penentuan 1 Ramadan pada tahun sebelumnya. Kita berpengalaman menyatu di tengah perbedaan,” kata Nasaruddin seperti dilansir laman kemenag, Selasa (17/2/2026).

Baca Juga : Menag Nasaruddin Harap Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili Menjadi Penguat Nilai-nilai Kebersamaan dan Solidaritas

Nasaruddin berharap masyarakat tidak terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif. “Saya berharap tidak ada perdebatan di masyarakat. Marilah kita hidup rukun di tengah perbedaan,” ujarnya.

Terkait dinamika penentuan awal puasa tahun ini, Nasaruddin mengemukakan,  sidang isbat tetap menjadi mekanisme resmi pemerintah dalam menetapkan awal Ramadan 1447 Hijriah. Dia menjelaskan, secara historis sidang isbat selalu menjadi rujukan bangsa Indonesia dalam menentukan awal Ramadan dan Idul Fitri.

Dalam dua tahun terakhir memang terjadi dinamika perbedaan penentuan awal Ramadan di tengah masyarakat, namun Kemenag terus mencoba untuk mempertemukan.

Baca Juga : Menag Nasaruddin Nilai UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Berada di Persimpangan Jalan Menentukan Arah Transformasi

“Kalau kita lihat sejarah bangsa Indonesia, memang sidang isbat selalu jadi faktor penentu lebaran dan puasa. Dalam dua tahun terakhir memang ada perkembangan dan perbedaan, tetapi kita berusaha menjadi media penyatu dalam penentuan hari penting keagamaan,” ujar Nasaruddin di Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Ia menjelaskan bahwa perbedaan metode antara ormas Islam merupakan bagian dari khazanah fikih yang telah lama dikenal. Muhammadiyah, misalnya, dulu menggunakan hisab sebagai penentu utama dan rukyat sebagai konfirmasi. Sementara ormas Islam lainnya menjadikan rukyat sebagai dasar utama dengan dukungan hisab.

“Kementerian Agama sebagai perwakilan pemerintah tentunya perlu konfirmasi secara langsung dengan melihat posisi hilal dan diputuskan melalui sidang isbat,” tegasnya.

Baca Juga : Menag Nasaruddin Umar: Tak Boleh Main-Main dengan Kata Cerai, Usulkan Wajib Konsultasi BP4!

Tahun ini, pemantauan hilal dilakukan di 96 titik di seluruh Indonesia sebagai bagian dari ikhtiar ilmiah dan syar’i.
Kriteria MABIMS dan Tantangan Astronomis

Nasaruddin juga mengingatkan masyarakat tentang kriteria visibilitas hilal (imkanur rukyat) yang digunakan Indonesia bersama negara-negara anggota MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).
Kriteria tersebut menetapkan:
* Ketinggian hilal minimal 3 derajat di atas ufuk saat matahari terbenam.
* Elongasi (jarak sudut bulan–matahari) minimal 6,4 derajat.

Menurut Nasaruddin, ketentuan ini bersifat lebih empiris karena didasarkan pada data pengamatan astronomis yang lebih akurat. Sebelumnya digunakan kriteria 2 derajat, namun berdasarkan riset, hilal pada ketinggian tersebut hampir mustahil terlihat, sehingga dinaikkan menjadi 3 derajat untuk kepastian yang lebih tinggi.

Sementara elongasi 6,4 derajat merujuk pada batas fisis (Danjon Limit) yang memungkinkan hilal dapat diamati.

Baca Juga : Rehabilitasi Pascabanjir Sumatra, Menag Nasaruddin Ungkap Ribuan Ponpes, Rumah Ibadah, Ratusan Madrasah, KUA Sudah Beroperasi

“Kalau kita lihat perhitungan teknologi saat ini, wujud hilal (saat terbenam matahari di Indonesia) masih dalam posisi minus 2 derajat 24 menit 42 detik hingga 0 derajat 58 menit 47 detik. Jadi hampir mustahil bisa dirukyat,” jelas Nasaruddin.

Ia menambahkan, selain faktor ketinggian dan elongasi, kondisi cuaca seperti mendung juga menjadi tantangan. “Jadi memang berlapis-lapis tantangannya. Bisa saja hari ini mendung, atau ketinggian hilal dan sudut elongasinya rendah. Semua itu kita pertimbangkan secara cermat,” katanya.

Terkait kemungkinan terjadi perbedaan awal Ramadan, Menag mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan.

Ia juga menyinggung perkembangan gagasan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang mulai didorong di sejumlah negara dan forum internasional seperti OKI, yang menggunakan pendekatan visibilitas global. Namun untuk saat ini, Indonesia tetap berpegang pada kriteria yang disepakati bersama MABIMS sebagai dasar penetapan resmi pemerintah.

Dengan pendekatan ilmiah, musyawarah, dan semangat kebersamaan, pemerintah berharap penetapan awal Ramadan 1447 H dapat diterima dengan bijak oleh seluruh elemen masyarakat. ***