Demo Ojol Siapkan 5 Tuntutan, Masyarakat Diminta Hindari Area Ini

Salah satu tuntutan ojol pada aplikator adalah pemotongan komisi yang dinilai terlalu besar. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas dan pengalihan arus pada Selasa (20/5/2025) karena akan berlangsung demonstrasi besar-besaran pengemudi ojek online atau ojol di tiga titik yaitu sekitar Istana Merdeka, kantor Kementerian Perhubungan, dan gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat.

Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono menyebut demo akan dimulai pukul 13:00 WIB. Sementara pengalihan arus lalu lintas saat demo ojol bersifat insidentil atau situasional.

“Pengalihan (arus lalu lintas) itu sudah pilihan terakhir,” kata Argo.

Baca Juga : Demo Ojol Besar-besaran Hari Ini, Aplikator Pastikan Layanan Pelanggan Tetap Normal

Lima tuntutan ojol

Polda Metro Jaya belum memutuskan untuk menutup jalan. Tetapi, masyarakat diimbau untuk menghindari area Jalan Medan Merdeka, kawasan Patung Kuda, serta jalan di seputaran gedung DPR/MPR karena jumlah massa demo ojol diperkirakan banyak.

“Kita upayakan masyarakat tetap bisa melintasi jalan itu, tetapi tetap kita imbau supaya masyarakat menghindari area tersebut supaya tidak terjebak gitu,” ucapnya.

Demo ojol hari ini diperkirakan diikuti oleh 500.000 pengemudi. Selain di Jakarta, driver ojol juga akan melakukan aksi serupa secara serentak di berbagai daerah, seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Palembang, Lampung, dan lainnya.

Para pengemudi ojol sepakat untuk menghentikan pelayanan dan mematikan aplikasi secara massa atau offbid, sebagai bentuk protes kepada perusahaan penyedia aplikasi transportasi online.

Baca Juga : Bakal Lakukan Demo Akbar 20 Mei 2025, Asosiasi Ojol Minta Maaf

Massa ojol menyuarakan lima tuntutan dalam unjuk rasa hari ini, yakni sebagai berikut:

1. Presiden dan menteri perhubungan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi pelanggar regulasi Permenhub Nomor 12 tahun 2019, Kepmenhub Nomor 1001 tahun 2022.

2. Komisi V DPR agar menggelar rapat dengar pendapat (RDP) gabungan Kemenhub, asosiasi, aplikator.

3. Potongan aplikasi 10%.

4. Revisi tarif penumpang (hapus aceng atau argo goceng, slot, hemat, prioritas, dan lain-lain).

5. Tetapkan tarif layanan makanan dan kiriman barang, melibatkan asosiasi, regulator, aplikator, dan YLKI.

Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia (Garda) mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pemesanan layanan ojol selama demo berlangsung sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan para pengemudi.***