Patut Dicontoh, Bupati Purwakarta Adakan Pelatihan Wawasan Kebangsaan Ratusan Kades

Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Anne Ratna Mustika (kanan) melaksanakan pelatihan wawasan kebangsaan terhadap ratusan kepala desa untuk mempertebal jiwa nasionalisme aparat desa

FAKTUAL-INDONESIA: Di tengah intoleransi yang mengancam kebhinekaan Indonesia langkah Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Anne Ratna Mustika melaksanakan pelatihan wawasan kebangsaan terhadap ratusan kepala desa (Kades) pantas diapresiasi dan bahkan dicontoh.

Apalagi menurut Anne Ratna Mustika pelatihan itu bertujuan untuk mempertebal jiwa nasionalisme aparat desa, sehingga akan menjadi kuat dari segala macam ancaman dan mampu memunculkan ide dan gagasan.

Di sela Pelatihan Wawasan Kebangsaan Para Kepala Desa Terpilih Tahun 2021 di Purwakarta, Kamis (23/12/2021), Bupati Anne Ratna Mustika mengatakan,  pelatihan wawasan kebangsaan para kepala desa ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Pemilihan Kades serentak tahun 2021 di 170 desa se-Purwakarta.

“Semoga dengan dilaksanakannya kegiatan ini bisa menambah wawasan serta pemahaman para kepala desa akan makna dan pentingnya nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan dalam Bingkai Bhineka Tunggal Ika,” katanya.

Pelatihan tentang wawasan kebangsaan untuk ratusan kepala desa yang baru terpilih di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, bertujuan agar pemerintah desa mampu mengatasi atas kemungkinan munculnya ancaman terhadap stabilitas bangsa dan negara.

“Wawasan kebangsaan ini bertujuan untuk mempertebal jiwa nasionalisme aparat desa, sehingga akan menjadi kuat dari segala macam ancaman yang dapat mengancam stabilitas bangsa dan negara,” kata Anne Ratna Mustika.

Ia mengatakan, para kepala desa yang sudah diberikan mandat oleh masyarakat dan telah mendapatkan legitimasi dari pemerintah harus mampu melakukan inovasi dan memunculkan ide serta gagasan.

Tujuan intinya ialah untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang informasi. Sehingga masyarakat akan tetap dapat terlayani dengan baik.

Menurut dia, dalam konteks menghadapi pandemi COVID-19, para kepala desa juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan agar kesehatan warganya dapat terlindungi dengan baik.

Ia menyampaikan, kondisi pandemi telah menyebabkan terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam tatanan birokrasi, di mana negara dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi.

Sebab esensi dari birokrasi adalah pemberian pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. ***

= = = = = = = = =

‘HUBUNGI KAMI’

Apakah Anda tertarik  dengan informasi yang diangkat dalam tulisan ini? Atau Anda memiliki informasi atau ide soal politik, ekonomi, hukum dan lainnya? Bagikan pengalaman dan pendapat Anda dengan mengirim email ke aagwared@gmail.com

Harap sertakan foto dan nomor kontak Anda untuk konfirmasi. ***

= = = = = = = = =