Menhan Sjafrie: Kekuatan Global Perlu Hormati NKRI, Bentuk 100 Batalyon Teritorial Implementasi Perisai Trisula Nusantara

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI dan pimpinan tiga matra TNI lainnya menghadiri rapat kerja Kemhan – TNI dengan Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2024)

FAKTUAL INDONESIA: Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin saat menghadiri rapat kerja Kemhan – TNI dengan Komisi I DPR RI, di Senin (25/11/2024) menegaskan Indonesia dituntut untuk berperan meredam ketegangan-ketegangan yang ada dalam menghadapi dinamika geopolitik global.

“Bagaimana ketegangan-ketegangan global yang berlaku pasang surut, hubungan global Amerika Serikat dan Tiongkok, di mana ini semua menempatkan kita Indonesia sebagai faktor yang dituntut berperan untuk melakukan peredaan ketegangan,” tuturnya.

Hal tersebut, kata dia, lantaran Indonesia berada pada posisi non-blok yang mengutamakan perdamaian dan selalu mengisyaratkan agar persengketaan antarbangsa dihentikan.

Baca Juga : Menhan Sjafrie dan Mentrans Iftitah Bahas Program Pertahanan Negara dan Pembangunan di Wilayah-wilayah Sasaran Transmigrasi

Namun, dia menegaskan agar cinta terhadap tanah air tetap harus dikedepankan pada tataran yang lebih tinggi.

“Kita memang bangsa yang cinta perdamaian, tetapi kita pun bangsa yang harus lebih cinta kepada kemerdekaan, ini adalah pesan-pesan pendahulu kita, founding fathers kita dalam mendirikan negara kita,” katanya.

Menhan Sjafrie menekankan bahwa kekuatan global perlu menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kita pun menghormati kekuatan global, tetapi juga tentunya kekuatan global perlu menghormati kemerdekaan dan kedaulatan NKRI,” kata Sjafrie saat rapat kerja dengan Komisi I DPR bersama Panglima TNI dan pimpinan tiga matra TNI lainnya.

Di tingkat global dan regional, Sjafrie menitikberatkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengedepankan pendekatan diplomatik yang mengutamakan perdamaian dan penyelesaian sengketa secara damai. Sikap ini diimplementasikan dengan tetap menghormati eksistensi kekuatan-kekuatan global dalam menjaga keseimbangan di kawasan secara inklusif dan berkelanjutan.

“Selain itu, ancaman terhadap ketahanan nasional dalam bentuk gangguan terhadap upaya swasembada pangan dan energi, menjadi atensi penting untuk segera diselesaikan guna mewujudkan kemandirian dan kedaulatan negara,” tegas Menhan Sjafrie.

Perisai Trisula Nusantara

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto itu Menhan Sjafrie juga mengemukakan, pihaknya juga mencermati dan mengantisipasi gangguan-gangguan terhadap eksistensi kedaulatan NKRI dengan mengantisipasi pula hal-hal yang sekiranya terjadi di dalam negeri. Termasuk, lanjut dia, berkaitan dengan gangguan insurgency (pemberontakan), khususnya di Papua.

Baca Juga : Menhan Sjafrie Diskusi Anggaran Pertahanan Lebih Produktif dengan Wamenkeu, Perkuat Koordinasi dengan Menteri ATR/BPN

“Dan kita juga mengantisipasi adanya kemungkinan hal-hal yang bisa jadi faktor yang mengganggu strategi nasional dalam rangka pembangunan ekonomi nasional,” ujarnya.

Menurut Menhan, konsep dari strategi Kementerian Pertahanan yang ada saat ini adalah melanjutkan dan mengembangkan pembangunan kekuatan pertahanan negara yang sudah dirintis oleh Presiden Prabowo Subianto saat menjabat Menhan.

Menhan menyampaikan bahwa dalam implementasinya, pembangunan kekuatan pertahanan negara tidak dapat dipisahkan dari filosofi Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Pembangunan kekuatan pertahanan negara merupakan manifestasi konkret dari amanat konstitusional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

“Oleh karena itu, keberlanjutan dalam pembangunan kekuatan pertahanan negara menjadi suatu keniscayaan agar Indonesia siap menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga dapat berkontribusi secara optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional,” jelas Menhan.

Selain itu, yang menjadi fokus Kemhan pada keberlanjutan dan pengembangan pembangunan kekuatan pertahanan negara melalui beberapa program strategis yang mencakup kelanjutan penguatan kebijakan strategis pertahanan nasional melalui pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN), kebijakan Perisai Trisula Nusantara, peran UNHAN sebagai laboratorium pertahanan nasional, mengembangkan reformasi birokrasi pertahanan negara, peningkatan pemeliharaan dan perawatan personel, mengembangkan kemampuan pertahanan dalam mendukung pembangunan perekonomian nasional, review anggaran oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan kerja sama internasional non pakta pertahanan.

Baca Juga : Peringatan Hari Pahlawan 2024 di TMPNU Kalibata, Menhan Sjafrie Ziarah ke Pusara Sang Ayah

Terkait kebijakan Perisai Trisula Nusantara, salah satu implementasinya Kemhan berencana mengembangkan pembentukan 100 batalyon teritorial di tahun 2025. Pengembangan batalyon ini dirancang untuk mendukung pertahanan wilayah sekaligus memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat, terutama di daerah strategis yang rentan terhadap konflik atau bencana.

Sjafrie menegaskan bahwa strategi nasional yang dilakukan pihaknya adalah strategi yang berpihak kepada rakyat Indonesia. “Strategi nasional kita adalah berpihak kepada rakyat,” katanya.

Dia menekankan bahwa diperlukan suatu kekuatan pertahanan yang dominan untuk menegakkan dan menjaga kedaulatan Indonesia, serta diperlukan stabilitas nasional untuk dapat mengayomi pembangunan nasional.

“Agar supaya pembangunan ekonomi bisa memenuhi keberpihakan kepada rakyat yang memang sangat mengharapkan keberpihakan pemerintah,” ucapnya.

Dia lantas berkata, “Suatu negara harus kuat, kalau tidak ingin diremehkan negara lain. Suatu negara yang kuat harus jadi tumpuan di dalam pembangunan ekonomi. Suatu negara yang kuat militernya, maka dia akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi suatu negara terhadap negara lain”.

Baca Juga : Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Kemukakan Rakyat Memerlukan Kenyamanan dan Keamanan Hidup

Dia pun menegaskan komitmen institusinya untuk menjaga dan mengamankan kedaulatan NKRI dan mengawal kebijakan pemerintah yang ditugaskan kepada Kemhan RI.

“Bertekad terus mengawal kebijakan nasional yang ditugaskan kepada kami, terutama keberpihakan pemerintah kepada rakyat Indonesia,” kata dia.

Turut hadir dalam rapat kerja yaitu para Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anggota Komisi I DPR RI, Panglima TNI, Wamenhan, Kepala Staf Angkatan, Wakasad, Sekjen Kemhan, dan Irjen Kemhan. ***