Mahasiswa Tuntut Jokowi Resmi Nyatakan Tolak Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode

Badan Eksekutif mahasiswa Republik Indonesia (BEM RI) mengajak masyarakat untuk bersikap tidak diam dan menolak wacana penundaan pemilihan umum atau Pemilu 2024.

FAKTUAL-INDONESIA: Wacana penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode mendapat penolakan oleh mahasiswa.

Bahkan beberapa hari lalu mahasiwa turun ke jalan menyuarakan aspirasinya.

Aliansi Mahasiswa Indonesia mengultimatum Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan pernyataan resmi dan tegas menolak wacana penundaan pemilu 2024.

Hal itu mereka sampaikan saat menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Harmoni atau di sekitar belakang Istana Negara, Jakarta Pusat pada Jumat, 1 April 2022.

“Melihat polemik wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden kami menuntut presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan secara resmi ‘menolak Penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden,” teriak orator dari mobil komando.

Bahkan mereka memberikan tenggat waktu kepada Jokowi untuk mengeluarkan pernyataan tegasnya.

Jika dalam dua hari Kepala Negara tak juga bersuara, mereka mengancam akan melakukan unjuk rasa yang lebih besar lagi di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan mereka menyebut bukan tidak mungkin reformasi jilid II akan terjadi.

“Selambat-lambatnya dua hari setelah dilaksanakan aksi tertanggal 1 April 2022. Apabila Presiden tidak membuat pernyataan tersebut kami Aliansi Mahasiswa Indonesia akan mengecam dan akan aksi jauh lebih besar dari hari ini dan akan berlangsung serentak di seluruh Indonesia,” tegas Orator.

Terpisah, Juru Bicara Blok Politik Pelajar (BPP), Delpedro Marhaen yang juga menjadi orator dalam aksi tersebut menilai, Jokowi belum tegas menolak penundaan pemilu.

“Kami katakan kalau dia (Jokowi) menolak, katakan dengan tegas bahwa dia menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dan segera menertibkan pola komunikasi kabinetnya,” tegas Pedro.

Menurutnya, meski Jokowi sudah mengeluarkan pernyataan penolakan penundaan pemilu lewat akun media sosialnya, hal itu masih bertolak belakang dengan pergerakan yang dilakukan sejumlah menterinya.

Pedro lantas menyebut nama Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menurutnya aktif mengkomunikasikan wacana penundaan pemilu.

“Karena yang kita lihat kemarin bilangnya tidak ingin, tapi yang terlihat adalah bagaimana? Mengorganisir atau menduga ada upaya mengendalikan asosiasi pemerintah desa itu. Di media Luhut Binsar Pandjaitan (disebut) di baliknya. Di mana luhut adalah dewan penasihatnya,” ujar Pedro.

“Dan juga Bahlil mengatakan bahwa penundaan pemilu baik untuk stabilitas ekonomi dan politik bagi perusahaan. Jadikan artinya belum clear, belum selesai. Di antara kabinet nya sendiri pun belum satu komunikasi, jadi kami indikasikan itu belum sikap penolakan. Itu hanya bahasa politis dari Presiden Jokowi,” sambungnya.

Perwakilan AMI, Bayu Satria Utomo mengatakan, penolakan penundaan Pemilu — juga perpanjangan masa jabatan Presiden — perlu disikapi. Tentunya, oleh Joko Widodo (Jokowi) selaku orang nomor satu di Indonesia.

“Penolakan terhadap penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden perlu disikapi langsung oleh Presiden sebagai pejabat tertinggi negara,” kata Bayu saat dikonfirmasi, Senin (4/4/2022) hari ini.

Hingga kekinian, mahasiswa masih menunggu Jokowi untuk membuat pernyataan terbuka menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jika tidak, kata Bayu, mahasiswa mengancam akan turun ke jalan dalam jumlah yang lebih besar.

“Hal tersebutlah yang menjadi pernyataan sikap para mahasiswa yang turun ke jalan hingga sore menjelang malam hari,” kata Bayu yang juga Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia tersebut.

Dalam aksi kemarin, massa mahasiswa memberi tenggat waktu selama dua hari agar Jokowi memberikan sikap. Dengan demikian, pada Minggu (3/4/2022) kemarin, adalah waktu terakhir yang dinantikan oleh mahasiswa untuk menunggu jawaban dari Presiden.

Atas hal itu, AMI akan kembali akan turun ke jalan jika wacana penundaan Pemilu hingga perpanjangan masa jabatan Presiden digaungkan. Hanya saja, Bayu belum bisa memastikan kapan aksi unjuk rasa tersebut akan berlangsung.

Bayu hanya memastikan, AMI masih dalam proses pembahasan di tingkat aliansi terkait aksi unjuk rasa tersebut. Selain dua isu itu, AMI juga akan membawa sejumlah isu, salah satunya soal kenaikan harga BBM.

“Puluhan ribu mahasiswa dari seluruh Indonesia akan turun ke jalan jika wacana ini terus dikumandangkan.” ***