Connect with us

Politik

Ketum PBNU Soal Penundaan Pemilu – Lakukan Dialog Duduk Bersama, Luwes dan Ulet

Gungdewan

Diterbitkan

pada

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (kiri) menanggapi terkait usulan penundaan Pemilu seperti yang dilontarkan antara lain oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (kiri) menanggapi terkait usulan penundaan Pemilu seperti yang dilontarkan antara lain oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar

FAKTUAL-INDONESIA: Wacana terkait penundaan pelaksanaan Pemilu yang sudah disahkan DPR-RI untuk dilaksanakan 24 Februari 2024, terus menggelinding.

Bahkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menilai, usulan penundaan Pemilu itu masuk akal mengingat berbagai persoalan yang dihadapi bangsa saat ini.

Karena itu Gus Yahya – begitu panggilan pupuler ) KH Yahya Cholil Staquf – meminta agar dialog dilakukan bersama terkait usulan penundaan Pemilu itu mengingat beragam persoalan yang dihadapi bangsa dalam beberapa waktu terakhir.

“Ada usulan penundaan pemilu dan saya rasa ini masuk akal mengingat berbagai persoalan yang muncul dan dihadapi bangsa ini,” kata Gus Yahya di Pondok Pesantren Darussalam di Pinagar, seperti dipantau dari media antaranews.com, Minggu (27/2/2022).

Sehari sebelumnya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta para elite politik untuk menghentikan wacana penundaan Pemilu dan mendorong mereka untuk bersikap bijaksana serta mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok.

Advertisement

“Janganlah menambah masalah bangsa dengan wacana yang berpotensi melanggar konstitusi,” ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (26/2/2022).

Luwes dan Ulet

Menurut Gus Yahya, usulan penundaan pemilu ini dapat didudukkan bersama oleh seluruh pihak untuk mencari solusi terbaik bagi bangsa ini.

“Nanti kita lihat apa saja yang perlu dilakukan untuk mengurangi beban bangsa ini,” kata dia.

Ia mengatakan seluruhnya dapat melihat banyak cobaan yang datang bertubi-tubi dan musibah terjadi tidak hanya di Indonesia, namun juga dirasakan di seluruh dunia.

Advertisement

Mulai dari pandemi COVID-19 kemudian banjir beberapa waktu lalu serta gempa bumi pada saat ini, memang keadaan yang sulit bukan hanya Indonesia, namun dunia.

“Kunci hadapi harus luwes dan ulet, supaya bisa mengatasi beban yang ada,” kata dia.

Apalagi saat ini pemerintah daerah terus menyesuaikan diri dengan APBD mereka karena persoalan bencana tidak terjuklak dengan baik dan harus disesuaikan.

Ketua PBNU Yahya Cholil Tsaquf mendatangi lokasi gempa Pasaman Barat yang terjadi pada Jumat pagi dengan magnitudo 6,2 skala richter.

Gempa ini memberikan dampak mulai dari warga meninggal dunia, rumah dan bangunan runtuh yang mengakibatkan warga mengungsi untuk menyelamatkan diri.

Advertisement

Dirinya didampingi Wasekjen PBNU Suleman Tanjung, Kakanwil Kemenag Sumbar Helmi dan lainnya mendatangi Pondok Pesantren Darussalam Pinagar Kabupaten Pasaman Barat yang terdampak gempa.

Gus Yahya mengajak seluruh warga berdoa bersama kepada Allah SWT meminta pertolongan, keselamatan dalam membuat kondisi kembali normal.

Jangan Nambah Masalah

Sementara itu  Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta para elite politik untuk menghentikan wacana penundaan Pemilu dan mendorong mereka untuk bersikap bijaksana serta mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok.

“Janganlah menambah masalah bangsa dengan wacana yang berpotensi melanggar konstitusi,” ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam keterangan tertulis yang diterima antaranews.com di Jakarta, Sabtu.

Advertisement

Mu’ti mendesak para elite untuk tidak menambah masalah dengan melanggar undang-undang. Para elite justru diminta mampu memahami keadaan dan perasaan masyarakat.

Ia pun menyarankan untuk tidak menjadikan survei sebagai patokan yang mesti dipedomani. Karena bagi dia, bisa saja survei yang dilakukan datanya begitu lemah dan tidak akurat.

“Sebaiknya wacana menunda Pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan masa bakti Presiden-Wakil Presiden, Menteri, DPD, DPR, dan DPRD serta jabatan terkait lainnya diakhiri. Mari berpikir jernih dan jangka panjang,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengusulkan untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024 dengan alasan untuk mempertahankan momentum pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Begitu pula dengan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menegaskan bahwa partainya setuju dengan usulan pelaksanaan Pemilu 2024 dimundurkan dengan mempertimbangkan lima poin.

Advertisement

“Dengan berbagai pertimbangan dan masukan dari masyarakat serta berbagai kalangan maka PAN memutuskan setuju pelaksanaan Pemilu 2024 diundur,” kata Zulkifli. ***

Lanjutkan Membaca
Advertisement