Kapuspen Freddy Ardianzah Angkat Bicara Soal Isu TNI Terlibat Aksi Demo, Anggota BAIS Provokator dan Darurat Militer

Kapuspen Mabes TNI Brigjen (Mar) TNI Freddy Ardianzah saat ditemui dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta Timur, Jumat (5/9/2025)

FAKTUAL INDONESIA: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal TNI (Mar) Freddy Ardianzah angkat bicara soal berbagai isu yang menerpa instansinya terkait dengan aksi demonstrasi berujung anarkis beberapa waktu lalu.

Isu-isu yang berhembus itu diantaranya beredarnya informasi viral yang menyebut TNI terlibat aksi demo, anggota BAIS ditangkap dan dituduh provokator, hingga penerapan darurat militer.

Dalam jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (5/9/2025), Freddy Ardianzah membantah lima informasi yang menyebutkan anggota TNI terlibat dalam aksi demonstrasi berujung anarkis di beberapa daerah itu.

“Pada kesempatan kali ini izinkan saya berupaya meluruskan beberapa hal yang kami anggap sebagai hoaks,” kata Freddy.

Baca Juga : Demo Mahasiswa Hari Ini,  Polwan Bagi-Bagi Makanan

Dia  menjelaskan, berita hoaks pertama yang dibantah yakni anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) yakni Mayor SS yang dituduh jadi peserta aksi demo di Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8). Freddy menjelaskan, SS hanya menjalankan tugasnya mencari informasi tentang aksi demonstrasi.

Berita hoaks ke dua yakni viralnya video yang menunjukkan seorang anggota TNI Pratu Handika Novaldo ditahan oleh polisi karena dituduh terlibat aksi demonstrasi di Sumatera Selatan, Minggu (31/8). Freddy membantah keterlibatan Handika dalam aksi demo karena prajuritnya itu ditangkap saat sedang ingin mencari makan dan ingin membeli bensin di pom bensin dekat area demonstran.

Selanjutnya, Freddy membantah berita hoaks tentang seorang pria yang mengaku anggota TNI bernama Fajri Buhang di Sumatera Utara, Senin (1/9). Menurut Freddy, petugas polisi sempat menangkap Fajri saat aksi demo berlangsung. Ketika diperiksa, Fajri mengaku sebagai anggota TNI namun tidak bisa menyebutkan asal satuan kartu tanda anggota.

Baca Juga : Mensos Gus Ipul Janji Berikan Santunan Rp 15 Juta Bagi Korban Demo yang Meninggal Dunia

“Dengan demikian, dipastikan pria tersebut bukanlah anggota TNI melainkan warga sipil yang berprofesi di bidang transportasi,” jelas Freddy.

Berita hoaks selanjutnya datang dari Ternate yakni seorang demonstran bernama Pascal Mamangkey ditangkap dan dituduh sebagai anggota TNI yang memprovokasi aksi anarkis, Senin (1/9). Setelah ditelusuri, lanjut Freddy, Pascal hanyalah seorang pelajar berusia 16 tahun yang mengaku sebagai anggota TNI.

Terakhir yakni informasi hoaks tentang seorang demonstran yang mengaku disuruh anak seorang TNI untuk menyerang Mako Brimob Cikeas. Saat ditelusuri petugas, pria tersebut ternyata hanya mengaku – ngaku disuruh anggota TNI agar bisa lolos dari pemeriksaan petugas.

Freddy sangat menyayangkan berita tersebut viral media sosial dan berhasil membentuk opini masyarakat bahwa TNI merupakan dalang dari kerusuhan. Narasi tersebut, kata dia, melukai hati prajurit TNI.

“Itu betul-betul bagi kami statement maupun pemberitaan itu betul-betul melukai hati para prajurit dan instansi TNI,” ujar Freddy.

Dia menegaskan bahwa beredarnya foto, video, maupun konten-konten yang bernarasi negatif merupakan framing yang menyesatkan. Dia menegaskan bahwa prajurit TNI di lapangan bekerja dengan tulus membantu Polri dalam mengamankan aksi demo.

Dengan adanya jumpa pers ini, diharapkan masyarakat bisa teredukasi dan tidak lagi termakan lima berita hoaks tersebut.

Baca Juga : Total Kerugian Akibat Demonstrasi Anarkis Hampir di Seluruh Indonesia Rp 900 Miliar

Darurat Militer

Freddy juga menepis  isu darurat militer belakangan ini dengan menegaskan bahwa instansinya tidak pernah punya niat memberlakukan darurat militer.

”Kami menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum maupun fakta. TNI telah menyatakan secara resmi bahwa seluruh tindakannya berada dalam koridor konstitusi dan perintah presiden Republik Indonesia, selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara,” kata Freddy.

Karena itu, jenderal bintang satu TNI AL berlatar belakang Korps Marinir tersebut membantah isu pemberlakukan darurat militer. Menurut dia, tidak pernah punya niatan memberlakukan darurat militer. TNI hanya menjalankan tugas sesuai dengan aturan, ketentuan, dan perintah yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

”Saya tegaskan kembali bahwa TNI tidak memiliki niat, rencana, maupun inisiatif untuk memberlakukan darurat militer. Semua tindakan TNI berada dalam kerangka konstitusi, perundang-undangan, dan arahan presiden,” jelasnya.

Atas beredarnya informasi tidak benar dan tidak berdasar tersebut, Freddy mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tetap kritis. Namun demikian, masyarakat jangan sampai terprovokasi oleh informasi yang tidak berdasar. Apalagi berkaitan dengan penerapan darurat militer yang sama sekali tidak pernah dibahas oleh TNI.

Baca Juga : Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Ditangkap, Diduga Hasut Aksi Demonstrasi di Jakarta

Tuntutan Kembali Ke Barak

Freddy juga menanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat yang meminta tentara kembali ke barak dan menarik diri dari urusan pengamanan sipil.

“TNI sangat mengapresiasi beberapa tuntutan maupun masukan 17+8 yang tiga untuk TNI,” kata Freddy.

Dia mengatakan, tuntutan yang diminta dalam waktu tertentu itu akan dihormati TNI sebagai institusi pertahanan negara. Dalam kerangka hukum dan demokrasi, TNI juga sangat menjunjung tinggi dan menghormati supremasi sipil yang berlaku di Indonesia.

“Apapun yang diputuskan, apapun kebijakan yang diberikan pada TNI, itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh kehormatan,” kata Freddy.

Adapun terkait tuntutan masyarakat tersebut, hadir setelah aksi unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus 2025. Dari 17+8 tersebut, institusi TNI salah satu dari sejumlah pihak yang menjadi sasaran alamat tuntutan, termasuk tuntutan yang punya tanggal deadline harus dipenuhi hari ini.

Tiga tuntutan yang berkaitan dengan TNI tersebut adalah segera mengembalikan ke barak dan menghentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil. Kedua, TNI dituntut menegakkan internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. Terakhir, komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Baca Juga : Polisi Tangkap 1.240 Orang saat Demo Ricuh di DPR, 10 Jadi Tersangka

Terlatih Dan Terorganisasi

Dalam bagian lain Freddy Ardianzah mengemukakan kelompok massa yang bertindak anarkis saat demonstrasi beberapa hari lalu terlihat cukup terlatih dan terorganisasi.

Hal tersebut dikatakan Freddy untuk merespons pertanyaan soal banyaknya masyarakat yang menduga aksi pembakaran dan perusakan fasilitas umum dilakukan orang yang sangat profesional karena terkesan rapih.

“Memang kalau kita amati untuk polanya terlihat terorganisasi dan terlatih ya,” kata Freddy.

Walau demikian, Freddy tidak mau menduga siapa pihak-pihak yang melatih aktor perusuh dan pelaku perusakan di tengah aksi demonstrasi beberapa hari lalu.

Kapuspen juga tidak mau berspekulasi siapa pihak yang menggerakkan massa hingga akhirnya tercipta situasi anarkis.

Baca Juga : Situasi Indonesia Mulai Kondusif Pasca demonstrasi, Kata Menko Pulkam

Ia mengatakan bahwa TNI hanya fokus memperbaiki dan memperkuat sistem pengamanan agar peristiwa pembakaran fasilitas umum saat demonstrasi tidak terjadi lagi.

Dengan perbaikan tersebut, TNI diharapkan semakin siap dalam mendukung Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Freddy menambahkan bahwa TNI juga akan terbuka dan menerima kritik masyarakat demi memperbaiki upayanya dalam menjaga stabilitas keamanan saat demonstrasi berlangsung.

“Kita terbuka bagi pengamat-pengamat yang memberikan sebuah masukan bagi kami untuk berbenah mengevaluasi diri juga agar kita lebih cermat, lebih antisipasi kemudian lebih siap dalam melaksanakan upaya-upaya pencegahan,” jelas Freddy. ***