Covid-19, Konsentrasi Sampai Yakin 100 Persen Terkendali, Waspada 20-25 Hari Ke Depan

Presiden Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/5/2022).

FAKTUAL-INDONESIA: Kebijakan pemerintah membuka kran mudik saat Ramadhan dan Idul Fitri 1443 H/2022 M bukan berarti pandemi virus corona atau Covid-19 sudah terkendali.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam arahan pada Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (09/5/2022), tegas menyatakan, masalah pandemi Covid-19 belum berhenti dan belum selesai.

Dengan tegas Presiden meminta semua tetap konsentrasi dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tetap berlanjut sampai betul-betul yakin  COVID-19 ini 100 persen bisa dikendalikan.

Arahan Presiden selain  mencakup penanganan pandemi COVID-19, juga gejolak ekonomi global dan kepekaan tinggi terhadap masalah lainnya.

“Saya ingin kita semuanya tetap konsentrasi pada masalah yang berkaitan dengan pandemi dan juga yang berkaitan dengan gejolak ekonomi global yang sampai saat ini belum berhenti, belum selesai dan itu menimbulkan ketidakpastian pada ekonomi semua negara,” ujar Presiden dalam pengantarnya.

Arahan pertama terkait penanganan pandemi COVID-19, Kepala Negara memastikan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih terus diterapkan meskipun kasus aktif harian COVID-19 di tanah air sudah menurun.

“Jadi tolong setelah ini disampaikan PPKM tetap berlanjut sampai betul-betul kita yakin bahwa COVID-19 ini 100 persen bisa kita kendalikan,” ungkap Presiden.

Arahan kedua terkait manajemen arus mudik dan arus balik Lebaran, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran Kementerian, Polri, dan TNI yang telah bekerja sama dengan baik sehingga arus mudik dan arus balik dapat berjalan dengan lancar.

Sedangkan arahan ketiga yang berkaitan dengan kewaspadaan terhadap gejolak ekonomi global akibat perang Ukraina dan kebijakan moneter Amerika Serikat, Presiden meminta agar pengelolaan ekonomi makro dan mikro diikuti secara detail, utamanya yang berkaitan dengan pangan dan energi.

“Saya sudah minta kemarin pada Pak Seskab agar setiap minggu seperti kita lakukan Rapat Terbatas mengenai PPKM ini juga sama urusan pangan, urusan energi harus juga dilakukan mingguan. Karena betapa pentingnya pengelolaan dua hal ini bagi stabilisasi, stabilitas ekonomi kita, utamanya stabilitas harga dan barang-barang pokok rakyat,” ucap Presiden.

Arahan keempat, Presiden mengingatkan pentingnya kepekaan tinggi terkait krisis yang ada di Indonesia, mulai dari musim kemarau, ancaman kebakaran hutan dan lahan, hingga penyakit kuku dan mulut yang menyerang hewan ternak di tanah air. Presiden minta Menteri Pertanian untuk melakukan lockdown dan menerapkan sistem zonasi lockdown agar pergerakan ternak dapat dicegah dengan baik.

“Saya juga minta Kapolri betul-betul menjaga ini di lapangan mengenai pergerakan ternak dari daerah-daerah yang sudah dinyatakan ada penyakit mulut dan kuku. Bentuk satgas sehingga jelas siapa nanti yang bertanggung jawab,” tegas Presiden.

Arahan kelima, Presiden juga mengingatkan pentingnya percepatan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berdampak kepada ekonomi rakyat.

Terakhir, Presiden minta para jajarannya untuk tetap fokus bekerja pada tugas masing-masing meskipun tahapan pemilu 2024 sudah akan dimulai pada pertengahan tahun ini.

“Agar agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas kita bersama betul-betul bisa kita pastikan terselenggara dengan baik, Pemilu terselenggara dengan baik, lancar dan tanpa gangguan,” tandasnya.

Terus Pantau

Pemerintah terus memantau perkembangan dan mengantisipasi peningkatan kasus COVID-19 pascalibur Lebaran tahun 2022. Selama pemantauan yang dilakukan pemerintah pada hari libur nasional sebelumnya, terjadi kecenderungan lonjakan kasus pada hari ke-27 sampai ke-34 pascalibur.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/5/2022) siang.

“Nah sekarang kita sudah tujuh hari sesudah hari raya, jadi kami mengusulkan kepada Bapak Presiden kalau kita tunggu dulu sekitar 20-25 hari ke depan untuk melihat apakah ada pola kenaikan yang sama, seperti liburan Lebaran dan liburan Natal dan Tahun Baru sebelumnya,” ujarnya.

Selain itu, Menkes menegaskan, pemerintah juga tetap waspada dan berhati-hati dalam menghadapi pandemi serta terus memantau perkembangan varian baru virus korona.

“Kami sekarang ada di fase monitoring dengan waspada, dengan hati-hati.  Satu hal yang kami lakukan monitoring adalah varian baru yang ada di dunia, karena kami mengamati bahwa lonjakan kasus itu terjadi kalau ada varian baru,” ujarnya.

Pemerintah juga terus meningkatkan laju vaksinasi nasional. Cakupan vaksinasi di tanah air saat ini mencapai 406 juta dosis dan diterima oleh sekitar 199,3 juta masyarakat.

“Jadi kalau dulu pertama kali di awal vaksinasi 13 Januari tahun lalu disampaikan oleh satu majalah terkemuka internasional, Indonesia butuh 10 tahun, sekarang dalam waktu 16 bulan kita sudah berhasil menyuntikkan 406 juta dosis vaksin ke seluruh masyarakat Indonesia,” tandas Menkes.

Berdasarkan data Kemenkes, hingga 9 Mei pukul 18.00 WIB cakupan vaksinasi dosis pertama mencapai 199,34 juta dosis atau 95,72 persen dari target, dosis kedua 165,66 juta dosis atau 79,54 persen, dan dosis ketiga atau booster 41,03 juta dosis atau 19,70 persen. (RSF/JW/UN)

Lanjutkan PPKM

Pemerintah tetap melanjutkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai upaya untuk terus dapat mengendalikan pandemi COVID-19 di tanah air.

Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, dalam keterangan pers usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/5/2022) siang.

“Pemerintah juga menegaskan hingga hari ini masih akan terus memberlakukan PPKM Jawa-Bali hingga waktu yang masih belum ditentukan dan juga mengikuti hasil evaluasi secara reguler yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden,” ujar Luhut.

Luhut juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi pandemi terutama setelah libur Lebaran tahun 2022 ini. Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk bekerja dari rumah atau WFH guna menekan risiko penularan COVID-19.

“Pemerintah akan memantau pergerakan kasus dalam satu dan dua minggu ke depan dengan memperkuat testing dan tracing. Kami juga mengimbau untuk mengoptimalkan work from home selama beberapa waktu ke depan untuk mengurangi risiko penyebaran virus ini,” tegasnya.

Menko Marves mengungkapkan, situasi pandemi di tanah air saat ini berada dalam kondisi yang baik. Kasus konfirmasi harian menurun secara signifikan di mana selama 25 hari berturut-turut jumlah konfirmasi tercatat di bawah 1.000 kasus dan 11 hari berturut-turut di bawah 500 kasus. Tingkat rawat inap juga terus turun hingga 97 persen dari puncak kasus Omicron, tingkat hunian tempat tidur rumah sakit hanya 2 persen, kasus kematian turun secara signifikan hingga 98 persen dari puncak kasus Omicron, dan positivity rate 0,7 persen atau di bawah lima persen.

Menko Marves yang juga koordinator PPKM Jawa-Bali mengungkapkan, berdasarkan level asesmen yang dilakukan oleh pemerintah hingga 7 Mei 2022, tidak ada kabupaten/kota di Jawa-Bali yang berada di Level 4 dan hanya satu daerah yang berada di Level 3.

“Hanya ada satu kabupaten, yaitu Pamekasan yang berada pada Level 3 akibat level vaksinasi yang belum memadai,” ujarnya.

Seiring dengan semakin terkendalinya kasus COVID-19, Luhut menyampaikan bahwa langkah-langkah relaksasi PPKM akan terus dilakukan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Sejalan dengan itu, pemerintah juga akan terus mengakselerasi vaksinasi terutama dosis kedua dan dosis lanjutan atau booster serta tetap mendorong penggunaan PeduliLindungi dan masker di tempat-tempat publik.

“Di tengah terus membaiknya kondisi pandemi COVID-19 di tanah air, relaksasi aturan PPKM akan terus dipermudah dan dilonggarkan, namun akan tetap terus mengikuti standar protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Terkait detail aturan pelonggaran ini akan dituangkan ke dalam aturan Inmendagri ataupun SE (Surat Edaran) Satgas yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat ini,” ujarnya.

Menko Marves menekankan bahwa peran serta masyarakat juga merupakan kunci utama dalam keberhasilan penanganan pandemi COVID-19.

“Pemerintah akan terus memutuskan menuntaskan pandemi ini dan pemerintah juga terus berharap agar keterlibatan peran dan juga kesadaran masyarakat hari ini berperan penuh dalam terus menjaga protokol kesehatan, utamanya dalam melakukan penggunaan masker agar kita semua dapat segera keluar dari badai pandemi ini,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto selaku Koordinato PPKM Luar Jawa-Bali mengungkapkan bahwa kasus COVID-19 di luar Jawa-Bali juga relatif terkendali.

“Indonesia reproduksi efektifnya 0,997, jadi ini sudah di bawah 1. Sumatra tetap 1, namun Papua 0,99, Maluku 0,97, Kalimantan 0,99, Nusa Tenggara 0,99, dan Sulawesi 0,98. Artinya di luar Jawa-Bali kasus seluruhnya landai dan yang tertinggi di Lampung namun konversi rumah sakit maupun isolasi relatif seluruhnya rendah,” ungkap Airlangga.

Menko Ekon menegaskan, PPKM luar Jawa-Bali akan diperpanjang selama dua minggu mulai dari tanggal 10 Mei hingga 23 Mei. Dari 386 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali tidak ada daerah yang menerapkan PPKM Level 4, 88 daerah di Level 1, 276 daerah di Level 2, dan 22 daerah di Level 3.

“Arahan Bapak Presiden PPKM terus diperpanjang dan ini diperpanjang dua minggu. Level 1-nya menjadi 88 kabupaten/kota, di level dua sebanyak 276 kabupaten/kota, dan level 3 menjadi 22 kabupaten/kota,” ujar Airlangga. ***