BNPT Paparkan Jaringan Teror Nasional, Kelompok Radikal Masih Terpantau

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/1/2022). (Ant)

FAKTUAL-INDONESIA: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar menyatakan, gerakan kelompok radikal perpanjangan tangan teroris global masih terpantau di Indonesia.

Boy Rafli Amar mengemukakan hal itu saat memaparkan perkembangan jaringan teror nasional di Indonesia  dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Kelompok radikal masih terpantau, sebagai perpanjangan tangan dari teroris global,” kata Boy, Selasa (25/1/2022).

Boy menjelaskan jaringan itu diantaranya Jamaah Islamiyah (JI) yang terafiliasi dengan jaringan AlQaeda. Kemudian Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Jamaah Ansharul Khilafah (JAK) terkait dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

“Termasuk kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang berpusat di Poso, yang saat ini tersisa tiga orang yang dikejar para petugas,” ungkap Boy seperti dipantau dari media antaranews.com.

BNPT juga menghimpun beberapa pondok pesantren yang diduga terafiliasi kelompok terorisme, diantaranya 11 Ponpes berafiliasi JAK, 68 Ponpes terafiliasi JI dan 119 Ponpes terafiliasi JAD dan simpatisan ISIS.

Boy mengungkapkan total tahanan terorisme dan narapidana terorisme sepanjang 2005-2021 sebanyak 1.031 orang dengan rincian 575 orang berada di rumah tahanan dan 456 orang di lembaga pemasyarakat.

Sebanyak lima wilayah dengan jumlah tahanan terorisme yang terbesar adalah Jawa Barat sebanyak 471 orang, Jawa tengah sebanyak 205 orang, DKI Jakarta 163 orang, Lampung sebanyak 37 orang dan Jawa Timur sebanyak 36 orang.

Boy mengatakan terdapat lima tugas pokok BNPT berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 yakni merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, strategi dan program nasional di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi.

Mengoordinasikan antar penegak hukum dalam penanggulangan terorisme. Mengoordinasikan pemulihan korban. Merumuskan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, strategi dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerjasama internasional.

BNPT juga menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani terorisme.

Lampaui Target RPJMN

Dalam kesempatan itu Boy Rafli Amar menyatakan indeks risiko terorisme (IRT) pada 2021 melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024.

“Kami laporkan dari hasil yang dilakukan terjadi penurunan, di mana capaian indeks risiko target terorisme mencapai 52,22 persen dari target 54,36 persen. Sedangkan hasil indeks dimensi pelaku turun menjadi 30,29 persen lebih rendah dari target RPJMN sebesar 38,14 persen,” jelas Boy.

RPJM menargetkan IRT dimensi target sebesar 54,46 persen dan IRT dimensi pelaku sebesar 38,24 persen pada 2020. Sedangkan pada 2021, IRT dimensi target sebesar 54,36 persen dan IRT dimensi pelaku sebesar 38,14 persen. Tahun 2022, IRT dimensi target sebesar 54,26 persen dan IRT dimensi pelaku sebesar 38,00 persen.

Boy mengatakan, angka itu berdasarkan survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga diantaranya kajian terorisme Universitas Indonesia, Puslitbang Kementerian Agama, The Nusa Intitute hingga Alfara Research Center.

Boy menegaskan penurunan indeks itu menjadi tantangan bagi semua pihak, agar risiko terorisme itu semakin rendah bagi masyarakat Indonesia.

“Diharapkan kondisi aman dan nyaman dari ancaman terorisme semakin dirasakan masyarakat,” kata Boy.

Sementara itu, terkait anggaran, Boy mengatakan pada tahun 2021 mengalami empat kali “refocusing” dengan total nilai Rp130 miliar dari pagu anggaran awal sebesar Rp515,9 miliar.

“Anggaran yang diserap oleh BNPT sebesar Rp385 miliar selama tahun 2021,” kata Boy. ***