Covid-19 Melonjak: Meski Pahit, PPKM Harus Diperketat Tanpa Kompromi

(Foto: Pendam Jaya)

FAKTUALid – Sebenarnya kalau berpikir jernih, melonjaknya kasus Covid-19 di beberapa daerah setelah masa libur Lebaran 2021 sudah tidak mengejutkan lagi alias tidak mengagetkan. Ibarat main tebak-tebakan, pertanyaannya sangat mudah dijawab.

Kalau pun mengejutkan adalah hasil penelitian yang mengungkap banyak ditemukannya varian baru virus corona dari India atau varian B.1.617  di DKI Jakarta, Kabupaten Kudus (Jawa Tengah), dan Kabupaten Bangkalan (Jawa Timur) yang kemudian diketahui menyebar ke daerah lain.

Imbauan sangat massif sudah disampaikan pemerintah jauh hari sebelum Lebaran. Pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan berbagai kalangan  juga sudah membuat pernyataan bahayanya kalau masyarakat tetap mudik Lebaran.

Pihak kepolisian didukung TNI Polri juga sudah melakukan penyekatan di berbagai ruas jalan. Tapi jumlah yang mudik Lebaran tetap saja tinggi.

Setidaknya lonjakan kasus Covid-19 terjadi di tiga Provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Data dari covid-19.go.id menyebutkan,
Jumlah kasus virus Corona per Minggu (20/6/2021) di Indonesia mencapai 1.989.909 orang.

Angka ini didapat karena penambahan kasus corona harian dalam 24 jam tercatat sebanyak 13.737 orang, tertinggi dalam beberapa bulan terakhir.

Adapun pasien Covid-19 atau kasus corona meninggal dunia pada Minggu bertambah hingga 371 orang. Kini, total keseluruhan kasus kematian akibat Covid-19 di Indonesia menjadi 54.662 orang.

Pertanyaannya, apakah sepenuhnya mereka yang mudik Lebaran dan  sekarang terbaring dirawat di rumah sakit  atau mungkin sudah meninggal jadi ‘tersangka’ menanggung kesalahan mereka sendiri?

Tentu tidak semudah itu menuding begitu. Bisa-bisa muncul respon balik emosional dari masyarakat. Dan yang mengkhawatirkan masalah yang tidak diduga bisa muncul, karena dalam mudik Lebaran ada sisi kerohanian yang diyakini masyarakat.

Mungkin pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bisa dipetik terkait melonjaknya penderita Covid-19 setelah Lebaran.

Luhut meminta semua pihak melakukan refleksi. Menurut Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) itu, kenaikan kasus Covid-19 merupakan kesalahan semua pihak.

“Ini kesempatan buat kita berkaca. Ini kesalahan kita ramai-ramai. Pemerintah sudah habis-habisan minta kita stay at home, tidak mudik. Kemarin kita ramai-ramai, ya ini buahnya,” katanya,  Selasa (15/6/2021).

Luhut meminta masyarakat dan pemerintah untuk mawas diri menyikapi lonjakan kasus aktif Covid-19. Ia juga mengingatkan para pemimpin untuk selalu bisa memberikan contoh baik untuk bisa menekan penularan virus corona.

“Kita semua harus melakukan perenungan. Kalau kita sebagai pemimpin tidak memberikan contoh, ini dampaknya seperti ini. Banyak korban yang kita sadari langsung ataupun tidak langsung akibat kelakuan kita sendiri,” katanya.

Lonjakan kasus Covid-19 itu  sendiri sudah diungkap Menteri Kesehatan  Budi Gunadi Sadikin seminggu sebelum Luhut mengutarakan pernyataan itu.

Menkes mengungkapkan dirinya bersama Kepala BNPB yang juga merupakan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Kapolri, dan Panglima TNI serta pihak terkait lainnya telah meninjau langsung daerah yang mengalami lonjakan kasus Cobid-19 pasca libur Lebaran, seperti Kabupaten Kudus di Jawa Tengah dan Kabupaten Bangkalan di Jawa Timur.

Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas Penanganan Pandemi Covid-19 yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Jakarta, Senin (7/6/2021).

Di Kudus tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit meningkat dari sekitar 40 pasien hingga mencapai 350 pasien dalam 1,5 minggu terakhir. Begitu juga di Bangkalan, keterisian tempat tidur isolasi meningkat dari sekitar 10 pasien hingga mencapai 70-80 pasien.

“Kenaikan yang tinggi ini karena ada peningkatan kasus secara spesifik di klaster ini karena memang Kudus adalah daerah ziarah, sedangkan di Madura banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang dari negara tetangga,” terang Menkes.

Pada kesempatan lain Menkes mengatakan, masuknya varian corona B.1.617 ke Indonesia disebabkan banyaknya para pekerja migran yang kembali ke Tanah Air melalui pelabuhan-pelabuhan laut.

Berbeda dari pelabuhan udara yang penjagaannya sudah cukup ketat, pengawasan di pelabuhan laut cenderung lebih sulit karena banyaknya kapal yang mengangkut barang, termasuk yang berasal dari India.

“Sehingga masuk dari sana varian-varian baru,” ujar kata Budi dalam seminar daring yang digelar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Jawa Tengah, Minggu (13/6/2021).

Selain karena masuknya varian virus baru yang penularannya lebih cepat, kata Budi, lonjakan Covid-19 juga disebabkan karena euforia masyarakat yang sudah disuntik vaksin.

Di Kudus, kondisi tersebut diperparah dengan banyaknya tenaga kesehatan yang terpapar Covid-19. Jumlahnya mencapai lebih dari 400 jiwa.

Kini, lonjakan kasus tidak hanya terjadi di Kudus, tetapi juga daerah-daerah sekitarnya seperti Jepara, Rembang, Grobogan, Pati, bahkan di berbagai provinsi lainnya di luar Jawa Tengah.

“Kudus sendiri sudah mulai flattening, tapi mulai bergeser ke daerah sekitarnya seperti Pati saya lihat ada kenaikan, di Grobogan saya lihat juga ada kenaikan, dan juga beberapa lokasi-lokasi di luar Jawa Tengah seperti di Madura, Bandung Selatan, dan sekarang juga sudah masuk ke Jakarta,” ucap Budi.

Jakarta sebagai barometer penangan Covid-19 di Tanah Air sebenarnya sudah berupaya agar penyakit akibat virus mematikan itu tidak berkembang. Tapi warga Ibu Kota pun banyak yang nekat mudik.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga cenderung tidak mau menyalahkan pasien Covid-19. Setelah warganya banyak terpapar dan harus diberikan perawatan, Anies tidak langsung memutuskan suatu kebijakan yang mungkin bisa menimbulkan pro kotra.

Konfirmasi positif COVID-19 harian Jakarta kembali memecahkan rekor baru dengan penambahan mencapai 5.582 kasus, Minggu (20/6/2021), setelah tiga hari terakhir di atas 4000 kasus.

Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta di laman corona.jakarta.go.id, dengan penambahan itu maka total kasus positif Covid-19 di Jakarta menjadi 474.029 kasus, meningkat dari jumlah sebelumnya sebanyak 468.447 kasus.

Penambahan 5.582 kasus ini merupakan hasil dari pemeriksaan usap (swab test PCR) pada sehari sebelumnya yakni pada Sabtu (19/6).

Rinciannya berasal dari tes pada 19.572 spesimen, dengan hasil 5.582 positif dan 11.054 negatif.

Penambahan kasus positif harian sebanyak 5.582 ini jauh tinggi dibanding penambahan kasus pada  Sabtu (19/6) 4.895, Jumat (18/6) 4.737 kasus, Kamis (17/6) 4.144 kasus,  Rabu (16/6) 2.376 kasus, Selasa (15/6) 1.502 kasus, Senin (14/6) 2.722 kasus dan Minggu (13/6) 2.769 kasus.

Penambahan kasus positif harian sebanyak 5.582 ini lebih tinggi dibanding penambahan kasus pada Sabtu (19/6) sebanyak 4.895 kasus yang merupakan penambahan tertinggi selama pandemi.

Anies Baswedan meminta seluruh warga ibu kota sadar bahwa kasus positif Covid-19 memecahkan rekor tertinggi sehingga dibutuhkan kerja keras untuk mengantisipasi laju perkembangan pandemi ini.

“Laporan hari ini, kasus positif merupakan rekor tertinggi selama satu setengah setahun. Karena itu kita harus bekerja ekstra keras untuk memastikan seluruh komponen masyarakat menaati pakai masker, jumlah orang di ruangan dan taati jaga jarak,” kata Anies.

Data kasus positif Covid-19 yang dilaporkan Jumat itu sebanyak 4.737 kasus, kata Anies, sebanding dengan penambahan kasus pada 7 Februari 2021. Namun lebih tinggi karena pada Februari lalu penambahan yang tercatat adalah 4.213 kasus.

“Ini angka tinggi yang mirip pada Februari lalu, namun lebih tinggi. Kita semua harus sadar pandemi belakangan meningkat dengan tinggi di Jakarta per hari ini 24.511 kasus aktif. Ini harus jadi perhatian kita semua,” kata Anies.

Ia mengingatkan bahwa penanggulangan harus jadi tanggung jawab bersama. Tidak bisa penegakan disiplin dari pemerintah saja melainkan juga dari pihak keluarga, komunitas dan tempat kerja.

Menaati prokes melindungi sesama, kata Anies, bukan semata-mata mengikuti peraturan pemerintah tapi mengikuti prokes demi menyelamatkan sesama warga Indonesia. “Ambil sikap bertanggung jawab,” ujarnya.

Hal yang bisa dilakukan, kata Anies, jika melihat warga yang tidak pakai masker diingatkan dan beri masker jika memiliki masker ganda.

Anies kembali mengingatkan warganya agar jangan abai dan menganggap enteng persoalan Covid-19 ini, karena jika sudah terkena Covid tidak ada yang bisa dinikmati seperti sebelumnya.

“Makanan saat ini mungkin terasa enak tapi bila anda terpapar, rasa enak itu hilang sama sekali! dan anda nanti akan merasakan penderitaan karena terkena paparan Covid-19,” ucapnya.

Karena itu, ia menekankan semua pihak harus ambil sikap bertanggung jawab. Masyarakat taat menjalankan protokol kesehatan dan seluruh jajaran di Polda Metro Jaya, Satpol PP, Kodam Jaya akan mengawasi pelaksanaanya.

“Ingat ini adalah soal keselamatan, ini keselamatan, ini keselamatan,” tutur Anies selepas melakukan sidak bersama Pangdam Jaya Mayjen Mulyo Aji dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran di Kemang, Jumat (18/6/2021) malam.

Pemerintah Provinsi  DKI Jakarta sendiri menunggu keputusan dari pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan “rem darurat” ataupun hingga kebijakan “lockdown” terkait kasus Covid-19 di Jakarta yang meningkat signifikan.

“Nanti kita akan pelajari, tunggu keputusan pusat ya,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Jumat (18/6/2021) malam.

Namun demikian Riza menekankan pengambilan keputusan untuk menarik rem darurat seperti yang pernah diberlakukan di Jakarta sekitar Februari 2021 tersebut tidaklah terkendala oleh pemerintah pusat.

“Enggak, enggak begitu,” ujar Riza, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Hal yang sama diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti, kebijakan rem darurat merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Kebijakan ada di tingkat pusat. Karena (PPKM Mikro) dari pusat,” ucap Widyastuti.

Widyastuti menyatakan, tren kasus positif Covid-19 di Ibu Kota naik signifikan selama beberapa hari terakhir.

“Tentu ini menjadi perhatian bersama bagaimana penanganan komprehensif dari hulu sampai hilir,” kata Widyastuti.

Terkait itu, Pemprov DKI  juga sedang menggenjot pelaksanaan vaksinasi massal untuk mengendalikan pandemi Covid-19.

Bersama TNI dan Polri, Pemprov DKI Jakarta juga menggencarkan operasi yustisi, salah satunya melakukan penertiban seluruh kegiatan harus tutup pukul 21.00 WIB.

Terapkan PPKM Secara Menyeluruh

Melihat potensi peningkatan kasus Covid-19 masih besar, tidak hanya di DKI Jakarta, tapi juga daerah lain, langkah apa yang bisa meredam hal itu ?

Lima organisasi profesi dokter mendorong pemerintah pusat untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara menyeluruh dan serentak, terutama di Pulau Jawa.

“Pemerintah harus tegas menerapkan PPKM yang menyeluruh dan serentak dan memastikan bahwa implementasi berjalan,” ujar Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Agus Dwi Susanto dalam konferensi pers daring dipantau di Jakarta, Jumat (18/6/2021).

Menurut dia, dengan penerapan PPKM yang ketat tentunya akan dapat menurunkan transmisi penyebaran virus di dalam populasi.

“Kalau kita tidak menjalankan PPKM yang ketat yang terjadi adalah penumpukan pasien yang dirawat sehingga akan terjadi colaps-nya pelayanan kesehatan,” ucapnya.

Diharapkan, apa yang terjadi di India tentunya tidak akan terjadi di Indonesia.

“Oleh karena itu, upaya maksimal yang harus dilakukan pemerintah harus didorong bersama supaya pemerintah bisa menerapkan PPKM dalam skala yang besar dan ketat sehingga transmisi bisa dikurangi di masyarakat,” kata Agus Dwi Susanto.

Lima organisasi profesi dokter yang terdiri dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (Perki), dan Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (Perdatin) pun memberikan lima rekomendasi kepada pemerintah.

Pertama, agar pemerintah pusat memberlakukan PPKM secara menyeluruh dan serentak di Pulau Jawa.

Kedua, agar pemerintah atau pihak yang berwenang memastikan implementasi serta penerapan PPKM yang maksimal.

Ketiga, agar pemerintah atau pihak yang berwenang melakukan pencepatan dan memastikan vaksinasi tercapai sesuai standar.

Keempat, agar semua pihak lebih waspada terhadap varian baru Covid-19 yang lebih mudah menyebar, mungkin lebih memperberat gejala, mungkin lebih meningkatkan kematian dan mungkin menghilangkan efek vaksin.

Dan kelima, agar masyarakat selalu dan tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, tidak bepergian jika tidak mendesak, menjaga kesehatan, menjalankan protokol kesehatan lainnya.

Pendapat senada diutarakan Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyo Aji. Ia mengatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro memang terasa pahit bagi sektor yang terdampak, namun solusi terbaik untuk mengakhiri pandemi Covid-19.

“Pahit memang di beberapa bidang yang terkena ini, tapi sebetulnya jelas, hal yang terbaik yang bisa kita lakukan,” kata Mayjen Mulyo Aji di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat.

Dia berharap agar masyarakat dan pengusaha bisa saling mendukung program pemerintah agar Indonesia bisa segera terbebas dari pandemi Covid-19.

Mulyo menuturkan Kodam Jaya bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya mengerahkan segala kekuatan untuk meningkatkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat menekan kasus Covid-19.

“Intinya adalah membantu menyadarkan kembali masyarakat bahwa pentingnya kita sadar bahwa pandemi belum berakhir, operasi yang kita lakukan adalah menyadarkan,” tambahnya. ***