PPKM Luar Jawa – Bali Diperpanjang Hingga 14 Maret, Airlangga Kejar Indikator Vaksinasi di Jawa

Menko Perekonomian Airlangg Hartarto, cakupan vaksinasi jadi indikator level PPKM

FAKTUAL-INDONESIA: Vaksinasi dosis kedua dan lansia di luar Jawa – Bali akan dipercepat untuk mengejar indikator di Jawa.

Apalagi, seperti halnya di Jawa-Bali, pemerintah akan menambahkan capaian vaksinasi dosis kedua dan vaksinasi lansia menjadi indikator level Pembelakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) sekaligus Koordinator PPKM Luar Jawa-Bali, Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi PPKM yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Minggu (27/2/2022) melalui konferensi video.

Menurut Airlangga, perpanjangan (PPKM) di luar Jawa – Bali dilakukan antara (tanggal) 1 sampai 14 Maret di luar Jawa-Bali.

Pada kurun waktu ini, “Cakupan dosis dua dan lansia akan dipercepat agar indikatornya mirip dengan di Jawa,” kata Menko Airlangga.

Di PPKM Level 1 ada di 3 kabupaten/kota, PPKM Level 2 dari 205 menjadi 63 kabupaten/kota, dan PPKM Level 3 meningkat menjadi 320 kabupaten/kota.

Berdasarkan Level Asesmen Situasi Pandemi di 386 kabupaten (kab)/kota di luar Jawa-Bali, Menko Airlangga mengungkapkan bahwa daerah Level 4 dan 3 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sebanyak 58 kab/kota berada di Level Asesmen 4, 214 kab/kota di Level 3, 111 kab/kota di Level 2, dan hanya 3 kab/kota yang berada di Level 1.

Sedangkan untuk cakupan vaksinasi, Airlangga mengungkapkan tingkat capaian dosis pertama di tiga provinsi di luar Jawa-Bali masih di bawah 70 persen dari target. Ketiga provinsi tersebut adalah Maluku, Papua, dan Papua Barat. Kemudian, sebanyak tujuh provinsi memiliki cakupan vaksinasi dosis kedua di bawah 50 persen, yaitu Sulawesi Tengah, Aceh, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Maluku, dan Papua. Sedangkan untuk dosis lanjutan, tingkat capaian seluruh provinsi masih di bawah sepuluh persen.

Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan, kasus konfirmasi harian COVID-19 di luar Jawa-Bali masih mengalami peningkatan. Saat ini kasus aktif di luar Jawa-Bali mencapai 183.448 kasus atau berkontribusi 31,7 persen dari kasus nasional.

Meski demikian, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) baik di rumah sakit (RS) maupun isolasi terpusat (isoter) masih terkendali.

“Secara keseluruhan rata-rata BOR di luar Jawa-Bali sebesar 30 persen, masih di bawah nasional yang besarnya 36 persen,” ujarnya Airlangga.

Secara rinci, Menko Airlangga  memaparkan bahwa BOR RS di tiga provinsi di luar Jawa-Bali dengan kasus aktif tertinggi, di atas 15 ribu kasus, juga masih memadai dengan tinggal konversi tempat tidur untuk penanganan COVID-19 yang juga masih rendah.

Di Sumatra Utara (Sumut) dengan kasus aktif sebesar 23.563 kasus, BOR terkendali pada level 35 persen dan tingkat konversi 20 persen. Kemudian, Kalimatan Timur (Kaltim) dengan kasus aktif 19.573 kasus, memiliki BOR 41 persen dan konversi 24 persen. Sedangkan Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan kasus aktif 18.954 kasus, memiliki BOR 29 persen dan konversi 23 persen.

“Di luar Jawa-Bali angka reproduksi kasus efektif yang masih tinggi adalah di Sulawesi (1,19), Sumatra (1,17), dan Kalimantan (1,17),” imbuhnya.

Lebih lanjut Airlangga memaparkan, sejumlah provinsi telah melewati puncak kasus gelombang Delta dengan tren yang cenderung menurun, yaitu di Papua, Kalimantan Selatan, Sulsel, Sulawesi Utara, dan Sumatra Selatan. Sedangkan provinsi yang masih menunjukkan tren kenaikan kasus harian adalah Sumut, Kalimantan Barat, Lampung, Kaltim, Kepulauan Riau, Sumatra Barat, dan Riau. Namun di seluruh provinsi tersebut, angka perawatan RS masih relatif rendah.

“Angka perawatan rumah sakit masih di bawah saat varian Delta,” imbuhnya.

Terkait tingkat keterisian isolasi terpusat (isoter) di luar Jawa-Bali, Menko Perekonomian mengungkapkan bahwa dari kapasitas sebanyak 35.276 tempat tidur, jumlah yang terpakai adalah sebanyak 2.983 atau 8,46 persen. Namun, untuk mengantisipasi lonjakan kasus, pemerintah meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan kapasitas isoter 2-3 kali lipat kapasitas dibandingkan saat lonjakan Delta.

Menutup keterangan persnya, Menko Airlangga menegaskan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan kasus di luar Jawa-Bali sehingga dapat merumuskan kebijakan yang responsif.

“Pemerintah bersama dengan pemerintah daerah terus memonitor langkah-langkah agar bisa dimitigasi dan diantisipasi,” tandasnya. ***