PM Jepang Bubarkan Parlemen, Pemilu Dadakan Digelar 8 Februari 2026

PM Jepang Takachi Sanae bubarkan majelis rendah parlemen Jepang. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi membubarkan majelis rendah parlemen Jepang menjelang pelaksanaan pemilihan umum dadakan yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Februari 2026.

Langkah ini menandai dimulainya kontestasi politik nasional di tengah sorotan publik terhadap kinerja ekonomi dan stabilitas keamanan Jepang.

Pembubaran parlemen dilakukan secara resmi setelah Ketua Parlemen membacakan surat pembubaran terhadap DPR Jepang yang beranggotakan 465 orang.

Prosesi tersebut berlangsung di tengah seruan “banzai” dari para anggota parlemen. Dengan keputusan itu, masa kampanye pemilu selama 12 hari dimulai dan akan berjalan secara resmi mulai Selasa (27/1/2026).

Baca Juga : Presiden Amerika Trump Sampai Turun Tangan Desak PM Jepang Takaichi Tidak Memanaskan Perselisihan dengan Tiongkok

Takaichi, yang tercatat sebagai perdana menteri perempuan pertama Jepang, sebelumnya telah mengumumkan rencana pemilu dadakan tersebut pada awal pekan ini.

Ia terpilih menjadi perdana menteri pada Oktober 2025 dan baru menjabat sekitar tiga bulan. Meski relatif singkat, tingkat kepuasan publik terhadap kabinet Takaichi dilaporkan cukup tinggi, berada di kisaran 70 persen.

Popularitas tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi koalisi pemerintahan yang dipimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) bersama Japan Innovation Party (JIP). Saat ini, koalisi tersebut hanya menguasai mayoritas tipis di majelis rendah, yang memiliki kewenangan besar dalam sistem pemerintahan Jepang.

Namun demikian, pengamat menilai dukungan publik terhadap figur perdana menteri belum tentu berbanding lurus dengan dukungan terhadap partai penguasa.

Baca Juga : Bertemu Mantan PM Jepang Fumio Kishida, Menko Airlangga Nyatakan PLTP Muara Laboh Milestone Keberhasilan Implementasi AZEC

“Belum tentu tingginya dukungan publik terhadap kabinet Takaichi akan langsung berujung pada dukungan terhadap LDP,” ujar Profesor Politik Universitas Tsukuba Hidehiro Yamamoto, dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (24/1/2026).

Menurut Yamamoto, isu ekonomi, khususnya inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, menjadi perhatian utama pemilih. Lembaga penyiaran publik NHK melaporkan, pengendalian biaya hidup serta isu keamanan nasional diprediksi menjadi tema sentral kampanye pemilu kali ini.

Dari sisi keamanan, hubungan Jepang dan China mengalami ketegangan sejak November lalu. Ketegangan dipicu pernyataan Takaichi yang menyebut Jepang berpotensi terlibat apabila China mengambil tindakan militer terhadap Taiwan. Pernyataan tersebut menuai reaksi keras dari Beijing, yang kemudian meningkatkan tekanan ekonomi dan diplomatik terhadap Tokyo.

Di tengah tekanan inflasi, wacana penghapusan pajak konsumsi atas bahan pangan mencuat baik dari kubu pemerintah maupun oposisi. Kebijakan tersebut dinilai sebagai salah satu opsi untuk meringankan beban rumah tangga.

Baca Juga : PM Jepang Ishiba Shigeru Siap Bantu Indonesia Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

Data pemerintah terbaru menunjukkan inflasi Jepang mulai melambat pada Desember 2025, terutama didorong oleh subsidi listrik dan gas. Indeks harga konsumen, tidak termasuk pangan segar, tercatat naik 2,4 persen secara tahunan, turun dari 3 persen pada November, meski masih di atas target Bank Sentral Jepang sebesar 2 persen.

Harga beras menjadi simbol lonjakan biaya hidup. Meski telah mereda dibandingkan pertengahan 2025, data resmi menunjukkan harga beras pada Desember masih melonjak lebih dari 34 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Ketidakpuasan publik terhadap kondisi tersebut sebelumnya turut berkontribusi pada jatuhnya mantan perdana menteri Shigeru Ishiba, yang digantikan oleh Takaichi pada Oktober lalu.***