Untuk Menjadikan APBN 2023 Sebagai Motor Penggerak, Presiden Jokowi Siapkan 2 Strategi

Untuk Menjadikan APBN 2023 Sebagai Motor Penggerak, Presiden Jokowi Siapkan 2 Strategi (Foto: Setkab)

FAKTUAL-INDONESIA: Presiden RI Jokowi Dodo (Jokowi) mengatakan arsitektur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 harus terus berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan dan instrumen kontra siklus.

Hal tersebut disampaikan Presiden pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya, pada Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/08/2022).

“Arsitektur fiskal tahun 2023 juga dirancang untuk memperkokoh fondasi perekonomian dalam menghadapi tantangan saat ini maupun di masa yang akan datang, maka kebijakan fiskal pada tahun 2023 diarahkan untuk mendukung ‘Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’,” ujar Jokowi, dalam keterengan tertulis yang diterima, Selasa (16/8/2022).

Baca juga: RAPBN 2023 Dirancang Fleksibel untuk Redam Guncangan Ekonomi Global

Lebih lanjut, Presiden memaparkan mengenai strategi dalam kebijakan APBN 2023.

Pertama, APBN 2023 difokuskan pada lima agenda utama. Kelima agenda tersebut adalah:

1. Penguatan kualitas SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial.
2. Akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
4. Pelaksanaan revitalisasi industri, dengan mendorong hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis pada ekspor.
5. Mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau.

Kedua, tahun 2023 merupakan momentum untuk melaksanakan konsolidasi fiskal yang berkualitas agar pengelolaan fiskal tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan kontra siklus dengan upaya pengendalian risiko pembiayaan.

“Konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur. Dimulai dari penguatan sisi pendapatan negara, perbaikan sisi belanja, dan pengelolaan pembiayaan yang hati-hati,” ujar Presiden.

Baca juga: APBN Ibarat Shock Arsober Mobil, Lindungi Rakyat dari Jalan Gronjal-gronjal

Jokowi menekankan, reformasi fiskal di sisi penerimaan dijalankan dengan optimalisasi pendapatan yang ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset, serta inovasi layanan.

“Dengan demikian, rasio perpajakan dapat meningkat dan memperkuat ruang fiskal kita, dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, di sisi belanja reformasi dijalankan dengan peningkatan kualitas belanja yang ditempuh dengan pengendalian belanja yang lebih efisien, produktif, dan menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian, serta efektif untuk mendukung program-program pembangunan prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Inovasi di sisi pembiayaan difokuskan untuk mendorong pembiayaan yang fleksibel dengan kehati-hatian melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang lebih terintegrasi dalam pembiayaan infrastruktur, penguatan peran Lembaga Pengelola Investasi, serta pendalaman pasar obligasi negara,” pungkasnya.***