Connect with us

Ekonomi

Posko THR Kemenaker Terima Hingga 2.238 Aduan di H-1 Lebaran

Avatar

Diterbitkan

pada

Kementerian ketenagakerjaan menerima aduan THR. (ist)

FAKTUAL-INDONESIA : Satu hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menerima 2.283 aduan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) 2023.

Sesuai dengan instruksi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah bahwa THR 2023 wajib diberikan paling lambat H-7 Lebaran dan harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Artinya THR sudah harus diterima para pekerja/buruh pada tanggal 15 April 2023.

Namun kenyataannya masih ada perusahaan yang belum membayarkan THR kepada karyawannya.

Sekretaris Jenderal Kemenaker, Anwar Sanusi, mengatakan hingga 21 April 2023, Posko THR telah menerima 2.283 aduan. Dari total 2.283 pelapor, sebanyak 1.529 perusahaan, dan 276 aduan telah ditindaklanjuti serta belum ditindaklanjuti sebanyak 1.253 aduan.

“Dari jumlah 2.283 pengaduan THR yang berasal 1.529 perusahaan, sebanyak 1.144 pengadu tentang THR tak dibayarkan, 754 aduan THR tak sesuai ketentuan dan 385 aduan THR terlambat bayar,” kata Anwar Sanusi melalui siaran pers, Jumat (21/4/2023).

Advertisement

Anwar mengatakan laporan Posko THR 2023 juga mengungkapkan dari 276 aduan yang ditindaklanjuti masuk laporan hasil pemeriksaan kinerja, satu aduan telah diterbitkan nota pemeriksaan ke satu dan dua aduan telah masuk rekomendasi.

“Satu aduan masuk nota pemeriksaan pertama dan dua aduan masuk rekomendasi berasal dari provinsi Banten,” jelasnya.

Dari sebaran provinsi di Indonesia, DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan aduan terbanyak yakni mencapai 703 aduan. Diikuti Jawa Barat (457), Jawa Tengah (234), Banten (222). BACA JUGA Buruh Minta Pembayaran THR Diubah H-30 Lebaran Ratusan Perusahaan Mangkir, 10.000 Buruh Tidak Dapat THR Lebaran Kemudian, Jawa Timur terdapat 191 aduan, DI Yogyakarta (56), Kepulauan Riau (42), Sumatra Utara dan Sumatra Selatan (40), Sumatra Barat (37), dan Riau (28).

“Dari 703 aduan di DKI Jakarta, sebanyak 338 aduan soal THR tak dibayarkan, 233 THR tak sesuai ketentuan, dan 132 aduan THR terlambat bayar, ” ujarnya.

Provinsi terbanyak berikutnya Kalimantan Timur 31 aduan, Sulawesi Selatan (23), Lampung dan Kalimantan Selatan (21), Kalimantan Barat dan Jambi (19), Bali dan Kalimantan Tengah (15), Sulawesi Tenggara (11), Bengkulu (10), Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Tengah (8), Kalimantan Utara dan Aceh (6), Maluku Utara dan Papua (4), serta Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur masing-masing tiga aduan.

Advertisement

“Provinsi paling sedikit atau terendah menerima aduan adalah Gorontalo dua aduan dan Maluku hanya satu aduan. Dua provinsi yang tak menerima aduan THR, yakni Sulawesi Barat dan Papua Barat,” kata Anwar.

Lebih lanjut, dia menyatakan Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) THR Keagamaan 2023 tetap buka hingga 28 April 2023 untuk melayani aduan THR selama Libur Nasional dan cuti bersama Idulfitri 1444 H.

Sedangkan layanan konsultasi telah ditutup pada tanggal 18 April 2023. Layanan aduan THR ini dapat diakses secara daring melalui laman web https://poskothr.kemnaker.go.id. Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang ingin melakukan aduan seputar pembayaran THR tahun 2023.***

 

Advertisement
Lanjutkan Membaca
Advertisement