Pemerintah Ingatkan Tawaran Kerja Palsu di Medsos, Cek Info Resmi di Sini!

Menteri P2MI Muktharudin saat bertemu Gubernur Pramono Anung di Balai Kota, 29 Oktober 2025. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Maraknya tawaran kerja di luar negeri menggiurkan melalui sosial media, masyarakat diminta untuk waspada.

Hal tersebut dikatakan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin saat bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota pada Rabu (29/10/2025).

“Harapan kita, masyarakat sekalian jangan tergiur dengan tawaran-tawaran bekerja di luar negeri, khususnya negara-negara yang bukan negara penempatan,” ujar Mukhtarudin.

Mukhtarudin mengatakan, jika masyarakat berminat untuk bekerja di luar negeri, mereka bisa mencari informasi resmi melalui laman (website) https://siskop2mi.bp2mi.go.id.

Baca Juga : Pemerintah Minta Masyarakat Waspadai Tawaran Kerja ke Kamboja, Thailand dan Myanmar

Menurut data pada Sistem Komputerisasi untuk Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI), sejak 2023 hingga 2025, kurang lebih sebanyak 4.000 warga Jakarta sudah ditempatkan bekerja di luar negeri.

Melalui website tersebut, masyarakat bisa mencari informasi-informasi resmi negara yang menjadi penempatan pekerja migran, perusahaan penyalur dan sebagainya.

Ia memaparkan bahwa perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar secara resmi sudah memenuhi syarat dan terakreditasi sehingga lebih aman.

Mukhtarudin juga mengingatkan soal negara-negara yang bukan negara penempatan resmi pekerja migran. Misalnya, Kamboja dan Myanmar.

Dia menegaskan bahwa Kamboja bukan negara tujuan penempatan dari pekerja migran. Kalau terjadi (berangkat) sekarang berarti berangkatnya mandiri.

Baca Juga : Ada 100 Ribu WNI Bekerja di Kamboja, Pemerintah Terus Ingatkan Masyarakat Tak Mudah Tergiur

“Kemudian juga melalui perusahaan-perusahaan yang tidak resmi, yang tidak terdaftar di BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia),” katanya.

Namun, jika ada warta Indonesia yang sudah terlanjur berangkat ke negara tersebut, tertipu dan sebagainya, Mukhtarudin menjamin pemerintah akan hadir untuk melindungi, membantu dan memulangkan mereka ke tanah air.

“Prinsipnya mereka yang berangkat secara ilegal, kita pulangkan. Kalau nggak mau pulang, ya kita paksa pulang,” kata Mukhtarudin.***