Pembangunan 3 Juta Rumah Belum Terealisasi, Wamen PKP Fahri Hamzah Minta Maaf

Wamen KPK Fachri Hamzah minta maaf karena program 3 juta rumah belum terealisasi. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meminta maaf jika program pembangunan 3 juta rumah belum dapat direalisasikan pada tahun 2025. Hal ini terjadi keterbatasan anggaran.

Kementerian PKP memiliki sejumlah indikator kinerja utama (KPI) untuk merealisasikan target tersebut, seperti renovasi rumah rakyat, penataan kawasan, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), serta pembangunan 1 juta unit hunian di perkotaan.

“Terus terang saja, KPI kita saja, tadi saya minta maaf dalam rapat. Karena untuk renovasi masih nol, penataan kawasan masih nol, PSU masih nol. Kita nampak sibuk ngurus CSR, yang itu bukan KPI kita,” ujar Fahri usai Rapat Koordinasi Evaluasi Progres dan Capaian Isu Strategis Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025 di kantor Kemenko IPK, Rabu (13/8/2025).

Baca Juga : Kementerian PKP Bakal Libatkan BUMN Rencana Bangun 1 Juta Rumah Vertikal

Fahri menuturkan, target renovasi rumah dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) baru dapat dimulai setelah aturan teknis terbit sekitar dua pekan lalu.

Keterlambatan tersebut memengaruhi pencairan anggaran, karena masih diperlukan pembuatan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, sosialisasi, dan pendataan calon penerima manfaat.

Dari total target 3 juta rumah, sekitar 2 juta unit direncanakan berbentuk bantuan BSPS yang akan direalisasikan pada 2026.

“Karena anggaran BSPS yang seharusnya dieksekusi sejak Januari belum berjalan, saya minta maaf. KPI inti kita memang belum terpenuhi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah menyetujui usulan anggaran renovasi 2 juta rumah senilai Rp 43,6-Rp 47 triliun pada 2026. Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah tidak layak huni.

Baca Juga : Ahmad Dhani Sebut Dewa 19 Tampil Tanpa Bayaran di Acara Kementerian PKP

“Kita siapkan untuk tahun depan, karena tahun ini belum sanggup. Dana dari APBN sudah ada dan disetujui,” jelas Fahri.

Berdasarkan data BPS, terdapat sekitar 20,9 juta keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni. Pemerintah berencana menyalurkan bantuan BSPS atau bantuan lain mulai tahun depan untuk mengatasi kondisi tersebut.

“Program ini sekaligus menjawab mungkin tidak (program) 3 juta rumah tercapai 2026. Mungkin. Ini saja sudah 2 juta dan sudah disetujui Kementerian Keuangan,” pungkas Fahri.***