Istana Disebut Bakal Sewa 1.000 Unit Mobil untuk HUT RI, Kemensetneg Pastikan Itu Hoaks

Istana IKN siap gelar upacara peringatan kemerdekaan RI 17 Agustus 2024. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Belakangan beredar berita tentang rencana Istana Kepresidenan untuk menyewa 1.000 unit mobil yang akan digunakan sebagai alat transportasi selama upacara HUT Kemerdekaan RI berlangsung di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Banyak pula kritik yang datang karena hal itu dianggap sebagai pemborosan uang negara. Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pun tak tinggal diam. Mereka menegaskan bahwa hal itu tidak benar sama sekali.

Baca Juga : Mau Ikut Upacara 17 Agustus di IKN dan Istana Merdeka, Begini Caranya!

“Dua hari terakhir ini sedang viral diperbincangkan orang, bahwa Kemensetneg menyewa 1.000 mobil untuk HUT di IKN. Yang diperbincangkan orang, ini enggak peka terhadap keuangan, boros. Menurut saya ini masuk klasifikasi hoaks,” kata Kepala Biro Humas Setneg Edy Cahyono di sela acara Akselerasi Digital Government Public Relation Menyongsong Indonesia Maju 2045 di Gedung Kemensetneg Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Ia mengatakan, isu itu mengemuka dalam acara yang dihadiri oleh sekitar 300 praktisi kehumasan pemerintah dan swasta yang digelar secara hybrid di Aula Serbaguna Kemnsetneg, Gedung 3 Jakarta.

Ia mengatakan, pemberitaan yang beredar di sejumlah media massa lokal dan nasional itu diklasifikasikan sebagai hoaks, sebab tidak ada dasarnya.

“Sudah ada kebijakan untuk mobilisasi dari IKN, apalagi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang memang mengutamakan sarana transportasi massal. Itu yang disiapkan Kemensetneg,” katanya.

Untuk mendukung hal itu, Kemensetneg telah mempersiapkan operasional bis serta penyewaan sekitar 100 hingga 120 unit mobil.

Namun Edy belum merinci lebih jauh jenis mobil dan bis yang dipesan Kemensetneg untuk kebutuhan tersebut.

“Operasional di hitungan kita tidak lebih dari 100-120 unit mobil sewaan. Itu sudah ada pembagian tugas, misalnya tanggung jawab Otorita IKN, Kemenhub. Tapi framing yang dibentuk seolah itu Setneg yang pesan,” ujarnya.

Informasi tersebut dibahas dalam agenda pertemuan praktisi humas, agar klarifikasi perihal kabar bohong itu disampaikan dan diluruskan ke publik, kata Edy menambahkan.

Baca Juga : Bukan Istana Negara IKN, Tapi Namanya Istana Garuda Kata Jokowi

“Supaya publik mendapat informasi yang utuh dan peran humas ini sangat strategis karena mereka corongnya,” katanya.***