OJK: Konflik Rusia dengan Ukraina Berpotensi Naikkan Harga Pangan Nasional

Foto: Istimewa

FAKTUAL-INDONESIA: Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agus Edi Siregar mengatakan konflik antara Rusia dengan Ukraina berpotensi meningkatkan harga pangan di dalam negeri.

Hal tersebut dikarenakan Ukraina menjadi salah satu negara utama yang mengekspor gandum ke Indonesia dimana gandum dan turunannya menyumbang 8,5 persen dari total makanan Indonesia.

“Harga komoditas yang terus naik setelah konflik ini akan mengurangi potensi produksi pangan global sehingga harga pangan mungkin naik lebih lanjut,” kata Agus dalam webinar Lab 45 “Konflik Rusia-Ukraina dan Risiko Ekonomi Politik bagi Indonesia” yang dipantau di Jakarta, Jumat (4/3/2022).

Selain komoditas pangan, harga energi juga berpotensi naik sehingga pemerintah sedang memperdalam potensi dampak serta kebijakan dalam negeri yang akan diambil.

Ia mengatakan pemerintah akan berupaya tidak menaikkan administered price atau harga-harga yang diatur pemerintah, meskipun pada 2023 defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diharapkan kembali kurang dari 3 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

“Kalau inflasi sudah terjadi karena harga pangan naik diharapkan pemerintah tidak menaikkan harga administered price, tapi ini menjadi dilema,” ucapnya.

Apabila Rusia dan Ukraina bisa lebih cepat menemukan kesepakatan, kemungkinan dampak konflik kedua negara terhadap harga bahan pangan dan energi tidak akan berkepanjangan.

Menurut Agus, konflik kedua negara akan meningkatkan volatilitas di pasar keuangan, yang akan direspons oleh bank sentral global dengan tidak terlalu agresif meningkatkan suku bunga acuan.

“Kalau volatilitas pasar keuangan meningkat, risiko stagflasi akan mendorong bank sentral menjadi lebih akomodatif dan tidak terlalu agresif menaikkan suku bunga. Ini mengurangi shock yang akan terjadi,” ucapnya dilansir antaranews.com.

Sementara sektor perdagangan Indonesia tidak akan terlalu dipengaruhi konflik kedua negara, tetapi Indonesia berpotensi mendapatkan surplus neraca dagang dari peningkatan harga komoditas, yang mana berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Mahal

Sebelumnya di tempat terpisah, Ekonom Bahana Sekuritas Satria Sambijantoro mengingatkan dampak jangka menengah dan panjang dari konflik Rusia dan Ukraina terhadap Indonesia, yakni salah satunya kepada konsumsi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Rusia dan Ukraina merupakan dua produsen utama gandum yang terkenal sangat murah dan kompetitif sebagai bahan untuk pembuatan mi instan dan roti, sehingga saat berkonflik pasokan gandum akan terhambat dan meningkatkan harga.

“Kalau masyarakat mengeluarkan uang lebih banyak untuk roti dan mi instan maka pengeluaran untuk barang lain berkurang. Jadi akan pengaruhi masyarakat menengah ke bawah yang memiliki porsi pengeluaran untuk makanan lebih besar dari pendapatannya,” kata Satria di Jakarta, Rabu (2/3/2022).

Jika kedua negara terus berkonflik, maka pasokan gandum akan terhambat dan mau tidak mau impor gandum harus dilakukan dari negara lain seperti India, Argentina, maupun Australia.

Namun, ia menyebutkan harga gandum di negara-negara tersebut cenderung lebih mahal, sehingga pada akhirnya juga akan menjadi salah satu penyebab lain peningkatan inflasi domestik dan mempengaruhi konsumsi rumah tangga.

Di sisi lain, konflik Rusia dan Ukraina dalam jangka menengah panjang akan turut mempengaruhi iklim investasi negara berkembang, termasuk Indonesia, meski secara temporer.

“Investor akan cenderung mengalihkan dana ke aset aman seperti dolar AS karena kekhawatiran akan konflik,” ujarnya.

Sejauh ini, Satria menyampaikan dampak konflik Rusia dan Ukraina terhadap perekonomian tanah air memang masih terbatas, seperti terhambatnya ekspor kelapa sawit dengan kedua negara.

Kendati demikian, diharapkan pemerintah bisa membuat stimulus ekonomi yang lebih menyasar target dalam menghadapi dampak konflik Rusia dan Ukraina, serta mempersiapkan kebijakan untuk mengatasi kenaikan harga komoditas.

Ia mencontohkan, salah satu kebijakan yang bisa dilakukan yakni dengan menganggarkan subsidi yang lebih tinggi untuk beberapa komoditas yang harganya mulai naik, hingga mengalihkan belanja negara untuk kegiatan prioritas. Hal tersebut juga mengingat sebentar lagi akan terdapat momen Idul Fitri yang akan mengerek berbagai harga bahan pokok di dalam negeri. ***