Percepat Indonesia Menjadi Anggota OECD, Menko Airlangga: Kita Harus Belajar dari Chile

Usai rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberi keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (16/5/2024)

FAKTUAL INDONESIA:  Bila ingin cepat diterima menjadi anggota The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), organisasi internasional kerja sama ekonomi, Indonesia harus belajar dari Chile.

Usai hadir di rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (16/5/2024), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan hal itu mengingat Chile merupakan negara yang cepat bisa diterima menjadi anggota OECD.

Menko Airlangga menjelaskan, beberapa negara yang sudah berhasil dalam proses aksesi dan menjadi anggota OECD membutuhkan waktu yang tidak singkat.  Contohnya Kosta Rika butuh waktu 6 tahun, Kolombia 7 tahun, dan Chile 3 tahun.

“Jadi kita harus belajar dari Chile bagaimana mereka bisa menjadi anggota dalam waktu yang lebih cepat. Kita targetnya 3 tahun, sama seperti Chile,” kata Airlangga pada konferensi pers di Istana Negara.

Menurut Airlangga, berstatus masuk dalam daftar aksesi menjadi anggota OECD, Indonesia makin intensif mempersiapkan diri untuk mempercepat proses menjadi anggota. Setelah menjalani proses aksesi, pada proses berikutnya Indonesia perlu mengeluarkan memorandum.

Memorandum dimaksud, kata Menko Airlangga, terdiri dari dokumen yang mencakup seluruh Steering Committee yang ada di OECD, mulai dari keuangan, ekonomi, anti korupsi, persaingan sehat, sampai dengan yang lebih detail terkait consumer policy, digital economy, technology policy, steel committee, termasuk juga shipbuilding.

Disebutkan Airlangga, untuk membangun memorandum akan diberikan waktu sekitar 250- 280 hari. “Nah untuk itu, tadi arahan Pak Presiden, kita akan membentuk PMO (Project Management Office) di bawah kantor Kemenko. Di mana itu akan mencapai seluruh kementerian dan itu untuk mengawal proses transformasi menuju negara yang menjadi bagian dari OECD,” kata Airlangga yang Ketua Umum Partai Golkar itu.

Sebagai tindak lanjut atas agenda itu, papar Airlangga, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann akan segera ke Indonesia akhir bulan ini. Corman telah diagendakan bertemu Presiden Jokowi di Indonesia pada rentang waktu 28-29 Mei 2024. “Tentunya akan mengadakan pertemuan dengan Bapak Presiden,” tandas Airlangga.

Pada pertemuan Ministerial Council Meeting (MCM) OECD yang dipimpin oleh Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Paris 2 minggu lalu dalam rangka 10 tahun South East Asia Regional Program, OECD menerima permohonan Indonesia dan Argentina. Terhitung hingga pertemuan tersebut berlangsung, Argentina telah berproses selama 5 tahun, sedangkan Indonesia telah berproses selama 7 bulan sejak surat yang dikirim OECD.

“Nah sekarang negara-negara yang sama statusnya seperti Indonesia adalah Argentina, Brasil, Bulgaria, Kroasia, Peru, dan Rumania. Mereka sudah berproses rata-rata lebih dari 2 tahun. Bahkan Brasil sudah mendekati 5 tahun. Nah, Indonesia baru masuk dalam pendaftaran tersebut,” tuturnya.

Keterlibatan Indonesia dalam OECD diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, baik dari sisi investasi maupun best practice secara global. Dengan begitu, Menko Airlangga percaya Indonesia akan masuk ke dalam ekosistem semikonduktor global.

Libatkan LPDP

Menko Airlangga juga melaporkan ke Presiden terkait dengan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), yang terdiri dari 4 pilar. Saat ini Indonesia telah menyelesaikan negosiasi terhadap Pilar Kedua, yakni terkait supply chain. Presiden Joko Widodo memberi arahan agar ratifikasi terhadap supply chain segera dilakukan melalui Perpres.

Kemudian, Pemerintah telah menyelesaikan 5 dari 11 klaster dalam Pilar Pertama mengenai perdagangan yang direncanakan akan diselesaikan pada akhir tahun 2024. “Dan ini yang belum selesai adalah terkait dengan labor, environtment, digital economy, dan juga trade facilitation dan competition policy. Itu yang belum selesai seluruh negara, bukan cuma Indonesia,” jelas Menko Airlangga.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan akan ada penyelesaian Pilar Ketiga mengenai clean economy, yang telah menyelesaikan legal reviu dan akan ditandatangani tanggal 6 Juni nanti. Demikian halnya dengan Pilar Keempat mengenai fair economy yang juga akan ditandatangani pada tanggal 6 Juni 2024.

“Dan oleh karena itu, berikutnya kita akan mempersiapkan Critical Mineral Dialogue, kemudian Cooperative Work Program, dan Clean Economic Investor Forum,” imbuh Menko Airlangga.

Dalam Clean Economic Investor Forum tersebut Indonesia mengajukan beberapa project. Ada 17 project yang dokumentasinya sudah dianggap selesai, seperti geothermal, green refinery, sorghum to biofuel, hingga blue ammonia.

Selain itu, semikonduktor turut menjadi sorotan penting dalam rapat tersebut mengingat semikonduktor menjadi bagian yang strategis selain critical mineral. “Semikonduktor ini penting karena dalam OECD salah satunya juga mengirim fact-finding misson mengenai ekosistem semikonduktor di Indonesia di pertengahan tahun ini,” jelas Menko Airlangga.

Menko Airlangga menegaskan bahwa Indonesia harus membangun kembali ekosistem semikonduktor. Hal utama dari industri semikonduktor adalah chip design, yang membutuhkan ahli di bidang mikroelektronik.

Disebutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta melibatkan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk memfasilitasi beasiswa pengembangan desain chip bagi kebutuhan ekosistem industri semikonduktor di Tanah Air.

“Chip design itu membutuhkan ahli di bidang mikroelektronik. Oleh karena itu tadi Presiden minta LPDP untuk didorong memberikan beasiswa melakukan training for trainer,” kata Menko Airlangga.

Dikatakan Menko Airlangga, chip design menjadi komponen utama yang dibutuhkan dalam menciptakan semikonduktor di industri digital global.

Bahkan, menurut dia, hal itu menjadi salah satu topik aktual yang kini diangkat dalam diskusi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD), selain topik penting lainnya seputar critical minerals.

“Tadi kami laporkan kepada Presiden terkait semikonduktor. Ini penting karena dalam OECD salah satunya juga akan mengirim fact finding mission mengenai ekosistem semikonduktor di Indonesia di pertengahan tahun ini,” kata Menko Airlangga.

Menko Airlangga mengatakan salah satu negara anggota OECD yaitu Jerman, berinvestasi senilai 13 miliar dolar AS untuk ekosistem semikonduktor di negaranya.

Melihat peluang itu, Menko Airlangga dalam pertemuannya dengan seorang pejabat kementerian terkait di Jerman beberapa waktu lalu menyampaikan ketertarikan Indonesia ikut serta program akademi pengembangan chip di Negeri Panser itu.

“Sehingga mahasiswa Indonesia bisa ikut dalam sekolah chip akademi yang ada di mereka, kemudian juga bisa magang di perusahaan-perusahaan semikonduktor yang sedang mereka buat,” kata Menko Airlangga. ***