PBNU dan Muhammadiyah Harus Tegas Soal Penundaan Pemilu

Pengamat Politik Universitas Paramadina A Khoirul Umam. (Ist).

FAKTUAL-INDONESIA: Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah diminta tegas dalam menyikapi wacana penundaan Pemilu 2024 yang digulirkan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Harapan ini dikemukakan pengamat politik Universitas Paramadina A Khoirul Umam. Khoirul menegaskan bahwa bahwa meskipun PBNU dan Muhammadiyah merupakan organisasi masyarakat, kedua organisasi tersebut memiliki dampak politik yang besar terhadap masyarakat Indonesia.

“Saya sangat berharap Islamic-based civil society (masyarakat sipil berbasis Islam, red.), khususnya PBNU dan Muhammadiyah itu sikapnya, statement-nya harus clear,” kata Khoirul dalam webinar bertajuk Wacana Penundaan Pemilu: Membaca Motif Ekonomi-Politik dan Dampaknya pada Demokrasi di Indonesia yang disiarkan di kanal YouTube Universitas Paramadina, dipantau dari Jakarta, Rabu (2/3/2022).

Oleh karena itu, dalam konteks penundaan Pemilu 2024, Khoirul berharap agar PBNU dan Muhammadiyah berikut dengan masyarakat sipil berbasis Islam lainnya dapat memainkan peran mereka secara optimal dalam menggerakkan masyarakat.

“Kalau misal memang kekuatan masyarakat sipil semakin terdiaspora, media terkooptasi oleh kekuatan-kekuatan pemilik modal, maka salah satunya yang bisa tetap diperkuat adalah masyarakat sipil berbasis Islam ini,” kata Khoirul.

Khoirul berharap agar Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau yang kerap disapa Gus Yahya dapat memberi pernyataan sikap PBNU secara tegas, mengingat dampak PBNU yang cukup luas terhadap pembangunan dalam konteks pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
“Bisa menjadi pengimbang dari proses yang kurang seimbang,” kata Khoirul.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang tidak memiliki wakil di DPR RI pun ikut menyatakan sikapnya menolak penundaan Pemilu 2024. Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Dea Tunggaesti menyatakan, PSI tidak bisa menerima usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Idealnya pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota) tetap terlaksana pada 14 Februari 2024,” kata Dea Tunggaesti di Jakarta, Rabu.

Setelah pemilihan presiden, lanjut dia, idealnya tentu saja diikuti pelaksanaan pilkada serentak pada bulan November 2024, sebagaimana kesepakatan antara DPR, Pemerintah, dan KPU. ***