Purbaya Temukan Sejumlah Kekurangan Pertanggungjawaban Keuangan Program MBG

Menteri Purbaya sedang meneliti laporan keuangan MBG. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menemukan sejumlah kekurangan dalam proses pertanggungjawaban keuangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah. Temuan tersebut diperoleh melalui hasil pengawasan lapangan yang dilakukan jajaran Kementerian Keuangan.

Purbaya mengatakan berbagai temuan tersebut akan disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera ditindaklanjuti dan menjadi bahan perbaikan dalam pengelolaan program MBG ke depan.

Baca Juga : Menkeu Purbaya: APBN Tetap Aman Meski Harga Minyak Dunia Naik

“Ada banyak kekurangan, sama yang beda-beda kekurangannya. Tapi nanti akan kita laporkan itu ke BGN untuk diambil tindak lanjut supaya lebih bagus peraturannya ke depan,” ujar Purbaya kepada wartawan di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Menurut Purbaya, pengawasan dilakukan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) di berbagai daerah. Jajaran tersebut melakukan survei terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian dari pelaksanaan program MBG.

“Itu kita manfaatkan sekarang, kalau mereka itu untuk melakukan semacam survei ke semua SPPG yang ada di sana,” katanya.

Baca Juga : APBN 2025 Raih Opini WTP Ke-10 Beruntun, Menkeu: Pengelolaan Anggaran Efisien dan Akuntabel

Meski telah menemukan sejumlah persoalan dalam pertanggungjawaban keuangan, Purbaya belum memastikan apakah pemerintah akan melakukan efisiensi anggaran untuk program MBG.

Ia mengatakan pembahasan mengenai efisiensi masih menunggu konsolidasi di internal BGN. Setelah proses tersebut selesai, Purbaya berencana bertemu dengan Kepala BGN Sudaryono untuk membahas langkah selanjutnya.

“Saya belum ketemu Ketua BGN. Dia masih konsolidasi, begitu sudah selesai konsolidasi, saya datang ke sana,” ujarnya.

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan SPPG sebelumnya telah dibahas antara Kementerian Keuangan dan BGN. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran program MBG di daerah dapat dipantau secara lebih terstruktur.

Baca Juga : Menkeu Optimistis Harga Pertamax Turun Seiring Meredanya Ketegangan Global

Selain Kanwil DJPb, pengawasan juga melibatkan perangkat Kementerian Keuangan di tingkat daerah, termasuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Purbaya sebelumnya mengatakan pelibatan aparat Kementerian Keuangan diperlukan agar pengawasan tidak hanya dilakukan oleh BGN. Dengan mekanisme tersebut, pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran diharapkan dapat diperiksa secara lebih objektif.

Ia menegaskan hasil pengawasan akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola keuangan program MBG. Pemerintah juga akan mendorong agar berbagai kekurangan yang ditemukan di lapangan segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait.***