Diterpa Kritik, Mendagri Nepal Gurung Mundur demi Penyelidikan yang Adil, Moralitas Lebih Besar dari Jabatan

Menteri Dalam Negeri Nepal, Sudan Gurung mundur dari jabatannya setelah diterpa kritik soal investasi keuangannya, moralitas lebih besar daripada jabatan dan tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kepercayaan publik (Ist)

FAKTUAL INDONESIA: Setelah menggederkan dunia oleh kepeloporan Gen-Z dalam memprotes dan menggulingkan kekuasaan yang korup dan penuh kebohongan, kini Nepal membuat kejutan lagi. Menteri Dalam Negeri, Sudan Gurung memilih mengundurkan meskipun baru beberapa minggu dilantik setelah diterpa kritik soal investasi dan aset keuangannya serta keterkaitannya dengan pengusaha yang sedang diselidiki dalam kasus pencucian uang.

Padahal Sudan Gurung merupakan tokoh kunci dalam protes Gen-Z pada bulan September yang menggulingkan pemerintahan Nepal sebelumnya.

Menurut laporan The Daily Star, Rabu (22/4/2026), Gurung merupakan menteri kedua yang meletakan jabatan dan meninggalkan pemerintahan baru hanya beberapa minggu setelah dibentuk.

Sebelumnya Menteri Tenaga Kerja Deepak Kumar Sah diberhentikan karena tuduhan melakukan pelanggaran dengan menempatkan istrinya di dewan asuransi kesehatan.

Demi Moralitas dan Kepercayaan Publik

Dipa Dahal, penasihat pers Perdana Menteri Balendra Shah, membenarkan bahwa pengunduran diri Gurung telah diterima.

Gurung mengatakan bahwa ia meninggalkan jabatannya untuk memastikan penyelidikan yang adil.

“Bagi saya, moralitas lebih besar daripada jabatan dan tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kepercayaan publik… Kehidupan publik harus bersih, kepemimpinan harus bertanggung jawab,” kata Gurung yang berusia 38 tahun, yang mulai menjabat pada 27 Maret.

Gurung ikut serta dalam protes mematikan yang dimulai sebagai demonstrasi menentang larangan singkat media sosial, tetapi dipicu oleh keluhan yang lebih luas tentang korupsi dan ekonomi yang buruk.

Sedikitnya 76 orang tewas dan lebih dari 2.500 orang terluka selama dua hari kekerasan pada bulan September.

Pada bulan Januari, Gurung bergabung dengan Partai Rastriya Swatantra (RSP) dan memenangkan kursi di parlemen setelah partai tersebut meraih kemenangan telak dalam pemilihan bulan Maret.

Gurung menjadi berita utama sehari setelah dilantik karena menangkap mantan perdana menteri KP Sharma Oli dan mantan menteri dalam negeri Ramesh Lekhak atas dugaan keterlibatan mereka dalam penindakan brutal terhadap para demonstran pada bulan September.

Penyelidikan Tidak Memihak

Namun tak lama kemudian, ia sendiri dilanda tuduhan terkait investasi dan aset keuangannya, serta keterkaitannya dengan seorang pengusaha yang sedang diselidiki atas kasus pencucian uang.

Pekan lalu, Shah dan kabinetnya mengungkapkan aset mereka kepada publik, sesuai dengan hukum setempat yang mewajibkan anggota parlemen untuk menyatakan status keuangan mereka.

Tak lama setelah pengungkapan tersebut, media lokal melaporkan bahwa Gurung belum mengungkapkan beberapa investasi keuangannya.

Setidaknya dua situs web Nepal menerbitkan dokumen yang distempel pemerintah yang mencantumkan Gurung sebagai investor di sebuah perusahaan yang tidak ia sebutkan secara spesifik dalam pengungkapannya.

Gurung mengklaim bahwa dia telah menggabungkan investasinya dalam dokumen pengungkapan.

Tekanan publik terhadap pemerintah untuk menyelidiki Gurung semakin meningkat.

Partai oposisi Nepali Congress mengatakan bahwa penyelidikan yang tidak memihak tidak akan mungkin dilakukan jika Gurung tetap berada di posisinya.

“Wajar jika muncul keraguan mengenai pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap proses investigasi,” demikian pernyataan yang dikeluarkan pada hari Senin, seraya menyerukan penyelidikan yang “independen dan tidak memihak”.

Pada hari Senin, Gurung menepis tuduhan tersebut sebagai “rumor” dan membantah menyembunyikan informasi terkait investasinya.

“Saya hanya ingin mengatakan bahwa tuduhan dan kebenaran bukanlah hal yang sama. Keputusan harus didasarkan pada bukti, bukan emosi,” katanya di media sosial.

Awal bulan ini, pemerintah membentuk komisi beranggotakan lima orang yang dipimpin oleh mantan hakim Mahkamah Agung untuk menyelidiki aset para politisi dan pejabat.

Komisi tersebut merupakan bagian dari agenda reformasi 100 poin pemerintah yang dikeluarkan setelah Shah menjabat untuk mengatasi korupsi di negara Himalaya tersebut.

Nepal saat ini berada di peringkat 109 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International. ***