Kemenkes Diminta Kaji Pemberhentian Terawan dari IDI, Bahayakan Masa Depan Kedokteran

Para wakil rakyat di DPR RI, Saleh Partaonan Daulay (kanan) dan Sufmi Dasco Ahmad (tengah) mengkritisi pemecatan Terawan Agus Putranto dari IDI

FAKTUAL-INDONESIA: Para legislator meminta agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengkaji rekomendasi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang memberhentikan Prof Dr dr Terawan Agus Putranto, SpRad(K).

Pemberhentian Terawan dari IDI menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, berbahaya bagi masa depan dunia kedokteran di Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan pemecatan seperti ini tidak bisa dibiarkan karena bisa menjadi preseden buruk ke depan dan mengkhawatirkan setelah Terawan akan menyusul lagi pemecatan-pemecatan berikutnya dengan berbagai alasan.

“Kenapa putusan ini berbahaya? Terus terang dengan adanya rekomendasi MKEK ini, saya khawatir akan menjadi yurisprudensi bagi masalah serupa di masa yang akan datang sehingga menyebabkan dokter-dokter kita takut untuk mencoba dan berinovasi dengan berbagai riset-risetnya,” kata Sufmi Dasco melalui siaran pers di Jakarta, Minggu.

Idealnya, lanjut Dasco, sebagai sebuah organisasi profesi yang diberikan kewenangan cukup luas oleh UU Praktik Kedokteran, seharusnya IDI bisa lebih mengayomi dan membina para anggotanya serta terbuka dengan berbagai inovasi dan kebaruan di bidang kesehatan, farmasi dan kedokteran.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini meminta kepada Kementerian Kesehatan untuk mengkaji rekomendasi yang dikeluarkan oleh MKEK IDI tersebut, terutama dari aspek hukum dan peraturan perundang-undangan.

“Saya tegaskan bahwa ini bukan hanya soal Pak Terawan ya. Tetapi ini tentang masa depan dunia kedokteran kita, masa depan dunia farmasi kita agar lebih mandiri dan berdikari. Jangan sampai sebuah inovasi atau prestasi yang harusnya diapresiasi, ini malah diganjar dengan sanksi,” kata Dasco.

Seperti dipantau dari media antaranews.com, pihaknya juga akan meminta kepada Komisi IX DPR dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk merevisi dan mengkaji secara komprehensif terkait dengan UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran.

“Saya pikir evaluasi dan penyesuaian dari sebuah UU adalah hal yang biasa ya agar UU terkait itu lebih relevan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan dari masyarakat saat ini,” ujar Dasco.

Kemudian evaluasi juga akan dilakukan terhadap organisasi profesi kedokteran yang ada dalam UU agar sesuai dengan aspirasi dan masukan dari masyarakat.

“Sehingga IDI dan juga organisasi profesi kedokteran lainnya itu tidak terkesan super body dan super power,” kata Sufmi Dasco Ahmad.

Sesalkan pemecatan Terawan

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyayangkan pemecatan secara permanen pada dr Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

“Saya benar-benar terkejut dengan keputusan itu. Muktamar semestinya dijadikan sebagai wadah konsolidasi dan silaturahim dalam merajut persatuan. Kok ini malah dijadikan sebagai wadah pemecatan. Permanen lagi. Ini kan aneh ya?” kata Saleh melalui siaran pers di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, dr Terawan adalah salah satu dokter terbaik yang dimiliki Indonesia. Sebagai dokter dan anggota TNI, banyak prestasi yang sudah ditorehkan.

“Bahkan tidak berlebihan bila disebut bahwa RSPAD menjadi salah satu rumah sakit besar yang berkualitas baik berkat tangan dingin dokter Terawan,” kata Ketua Fraksi PAN DPR RI itu.

Menyikapi persoalan ini, Saleh meminta Kementerian Kesehatan agar mengambil tindakan.

Pihaknya menyebut Kementerian Kesehatan harus memfasilitasi pertemuan IDI dengan dr. Terawan.

“Ada beberapa kegiatan dr. Terawan yang disoal. Misalnya, DSA dan Vaksin Nusantara. Saya dan keluarga adalah pasien langsung dr. Terawan yang mencoba kedua hal itu. Setelah di-DSA, rasanya tidak ada masalah. Bahkan, ada perasaan lega dan enak. Begitu juga Vaksin Nusantara. Setelah divaksin, alhamdulillah tidak ada masalah. Sejauh ini, kami baik-baik saja,” ujarnya.

Berdasarkan pengalamannya itu, pihaknya menyebut Terawan bekerja secara profesional.

“Kalau dari pengalaman saya itu, saya merasakan tidak ada masalah sama sekali dengan dr. Terawan. Dia bekerja secara profesional. Kita ditangani dengan baik. Bahkan, sebelum DSA harus mengikuti sejumlah tes dan berkonsultasi dengan beberapa dokter lain,” ujarnya.

Dia mengatakan pemecatan seperti ini tidak bisa dibiarkan karena bisa menjadi preseden buruk ke depan.

Saleh mengkhawatirkan nantinya akan menyusul lagi pemecatan-pemecatan berikutnya dengan berbagai alasan.

“Bagaimana tidak? Mantan Menteri Kesehatan saja bisa dipecat? Apalagi yang lain. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tidak boleh tinggal diam. Mohon ini difasilitasi dan didamaikan. Itu pasti lebih baik bagi semua,” katanya. ***