Tampilkan Tari Pendet, Menbud Fadli Zon Paparkan Pencalonan Indonesia sebagai Komite Perlindungan Warisan Budaya UNESCO

Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon pada Sidang Executive Board ke-224 UNESCO di Paris, Prancis, memaparkan pencalonan Indonesia sebagai Komite Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) UNESCO periode 2026 – 2030. (Kemenbud)

FAKTUAL INDONESIA: Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon memaparkan pencalonan Indonesia sebagai kandidat anggota Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (Komite Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) UNESCO periode 2026 – 2030 pada  Sidang Executive Board ke-224 UNESCO di Paris, Prancis.

Acara yang dihadiri sekitar 300 delegasi dari negara anggota dan sekretariat UNESCO ini  menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkenalkan visi serta prioritas pencalonan Indonesia secara langsung kepada mitra internasional.

Dalam kesempatan tersebut, turut ditampilkan pertunjukan Tari Pendet dan Gamelan. Kedua warisan budaya ini telah diinskripsi sebagai warisan budaya takbenda dunia UNESCO. Tari Pendet merupakan bagian dari Tiga Genre Tari Tradisional Bali yang telah diinskripsi pada tahun 2015. Sementara Gamelan merupakan instrumen tradisional yang diinskripsi pada tahun 2021.

Dalam paparannya, Rabu (22/4), melalui platform Living Heritage, Shared Future, Menbud  Fadli menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat pelindungan warisan budaya takbenda dunia berbasis komunitas, mendorong kerja sama yang lebih setara, serta memperluas akses terhadap dukungan internasional bagi negara-negara berkembang.

Sebagai bentuk pengembangan budaya, Fadli Zon juga mempresentasikan proposal pembentukan Asia-Pacific Center for Community-Based Safeguarding of Intangible Cultural Heritage di Indonesia sebagai Category 2 Centre UNESCO, sebagai kontribusi nyata Indonesia bagi kawasan Asia-Pasifik dalam penguatan kapasitas, pertukaran pengetahuan, dan pelestarian warisan budaya takbenda di kawasan.

Sebagai negara dengan kekayaan budaya takbenda yang luar biasa, Indonesia terus menunjukkan komitmen dalam pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya sebagai pilar pembangunan berkelanjutan. Momentum ini dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan kebijakan kebudayaan global sekaligus membangun komunikasi strategis dengan negara-negara anggota.

Turut hadir mendampingi Menteri Kebudayaan dalam pertemuan bilateral ini, antara lain Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Endah. T.D. Retnoastuti; Direktur Diplomasi, Raden Usman Effendi; serta Kepala Museum dan Cagar Budaya Esti Nurjadin.

Partisipasi aktif dalam UNESCO ini diharapkan dapat meningkatkan dukungan negara anggota UNESCO terhadap pencalonan Indonesia, sekaligus mempertegas peran Indonesia sebagai mitra strategis dalam penguatan kebudayaan dunia. Pertemuan ini menjadi ruang strategis untuk menegaskan komitmen Indonesia terhadap kerja sama multilateral di bidang kebudayaan.

Tegaskan Pelindungan Borobudur

Menbud Fadli  Zon menegaskan komitmen Kementerian Kebudayaan untuk memperkuat peran Indonesia dalam tata kelola budaya global saat melakukan pertemuan bilateral dengan Direktur Jenderal UNESCO, Dr. Khaled El-Enany, di Paris, Kamis (22/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, Menbud secara resmi menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai kandidat anggota Komite Antar-Pemerintah bagi Pelestarian Warisan Budaya Takbenda Dunia UNESCO (Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) periode 2026–2030, sekaligus membahas penguatan kerja sama budaya dan pengelolaan Warisan Dunia, termasuk Borobudur.

Mengawali pertemuan, Fadli Zon menyampaikan ucapan selamat kepada Khaled El-Enany atas terpilihnya sebagai Direktur Jenderal UNESCO, sekaligus mengapresiasi kontribusinya dalam kepemimpinan warisan budaya dunia, termasuk inisiatif pendirian Grand Egyptian Museum pada masa jabatannya sebagai Menteri Pariwisata dan Kepurbakalaan Mesir tahun 2016-2022. Fadli juga menegaskan pentingnya peran UNESCO dalam kerangka kerja sama multilateral di bidang kebudayaan.

“Indonesia memandang UNESCO sebagai mitra strategis dalam penguatan budaya, warisan dunia, pendidikan, dan kerja sama internasional, terlebih di tengah situasi global yang semakin kompleks,” katanya.

Pencalonan Indonesia pada Komite UNESCO, menurut Fadli, menegaskan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam ikut membentuk arah tata kelola warisan budaya takbenda di tingkat global.

“Melalui platform Living Heritage, Shared Future, Kementerian Kebudayaan menegaskan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam memperkuat pelindungan berbasis komunitas, mendorong kerja sama global yang lebih setara, dan memperluas akses negara-negara berkembang terhadap dukungan internasional,” tegasnya.

Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus dalam pertemuan ini adalah pengelolaan Warisan Dunia, termasuk kawasan Candi Borobudur. Fadli menegaskan bahwa Indonesia tetap berpegang pada pelindungan Outstanding Universal Value (OUV) Borobudur, dan memastikan bahwa Borobudur terus dipahami dan dikelola sebagai situs warisan yang hidup (living heritage) bagi masyarakat.

“Kami sepakat bahwa pengelolaannya harus terus memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian Warisan Dunia, etika konservasi, nilai-nilai komunitas, dan fungsi religiusnya sebagai living heritage, serta melalui dialog yang terbuka dan berkelanjutan dengan UNESCO dan pemangku kepentingan terkait,” ucapnya.

Terkait proses pemasangan Chattra pada stupa utama, Fadli menegaskan bahwa usulan dari komunitas Buddha tersebut bukan merupakan rekonstruksi ataupun perubahan terhadap struktur asli candi.

“Proses ini juga dilakukan sesuai dengan prosedur dan prinsip pelestarian, termasuk didukung kajian Analisis Dampak Pada Warisan Budaya atau Heritage Impact Assessment (HIA) oleh BRIN dan Kementerian Agama untuk mengawasi intervensi yang reversible, non-infasif, adaptif, dan berbasis kehati-hatian, dengan tetap berpijak pada etika konservasi, rujukan ilmiah, serta kepatuhan pada prosedur Warisan Dunia. Borobudur harus dipandang secara utuh, sebagai Warisan Dunia yang wajib kita lindungi, sekaligus sebagai living heritage yang memiliki makna simbolik dan spiritual bagi Masyarakat,” jelas Menbud.

“Pendekatan kita harus hati-hati dan terbuka pada konsultasi teknis yang berkelanjutan dengan UNESCO sejalan dengan standar serta prinsip-prinsip pelindungan dan pengelolaan Warisan Dunia,” tambahnya.

Direktur Jenderal UNESCO yang juga didampingi oleh Direktur World Heritage Center UNESCO, Lazare Eloundou Assomo, menekankan pentingnya melanjutkan proses sesuai kerangka Warisan Dunia, terutama melalui penyusunan dan penyampaian Heritage Impact Assessment agar usulan tersebut dapat dikaji secara teknis dan menyeluruh oleh UNESCO dan badan penasihat terkait, sebelum dibahas lebih lanjut oleh Komite Warisan Dunia.

“Borobudur adalah living site dan harus tetap menjadi living site. Yang penting bagi kami adalah memastikan bahwa proses teknis ditempuh dengan baik, termasuk melalui Heritage Impact Assessment, sehingga World Heritage Committee dapat memahami secara utuh apa yang sedang diupayakan dan mengapa hal itu penting bagi masyarakat,” ujar Lazare yang juga menggarisbawahi dimensi hidup dari situs tersebut.

Kedua pihak juga membahas penguatan peran UNESCO dan kerja sama kawasan. Dirjen UNESCO El-Enany menyoroti bahwa kantor UNESCO di Jakarta akan menandai 75 tahun pada 2026, dan menyebutnya sebagai salah satu kantor lapangan UNESCO tertua dan terbesar di luar Paris. Fadli Zon menyatakan dukungannya terhadap penguatan kehadiran UNESCO di kawasan Asia-Pasifik, sekaligus mengusulkan pelibatan yang lebih besar bagi para ahli dan tenaga profesional Indonesia dalam program-program UNESCO di Indonesia maupun di kawasan sebagai kontribusi nyata bagi knowledge-sharing, capacity-building, dan implementasi program di lapangan. ***