Kerugian BUMN Tembus Rp50 Triliun, Pemerintah Siapkan Konsolidasi Besar-besaran

Dony Oskaria sebut total kerugian BUMN capai Rp 50 triliun. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Pemerintah mengungkap potensi kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masih cukup besar setiap tahunnya. Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menyebut total kerugian perusahaan pelat merah dapat mencapai sekitar Rp50 triliun, terdiri atas kerugian langsung dan tidak langsung.

Dony menjelaskan, berdasarkan laporan keuangan resmi, kerugian langsung BUMN tercatat sekitar Rp20 triliun per tahun. Kerugian ini muncul dalam laporan laba rugi perusahaan. Namun di luar itu, terdapat kerugian tidak langsung yang nilainya bahkan lebih besar, yakni sekitar Rp30 triliun, yang berasal dari inefisiensi operasional, khususnya di tingkat anak usaha.

Baca Juga : Pemerintah Bakal Bentuk BUMN Khusus Tekstil Usai Sritex Bangkrut

“Akumulasi kerugian anak-anak perusahaan BUMN dalam satu tahun itu sekitar Rp20 triliun. Itu yang tercatat secara resmi. Tapi ada kerugian tidak langsung akibat transaksi berlapis dan inefisiensi, yang nilainya bisa mencapai Rp30 triliun lagi,” ujar Dony dalam Investor Daily Round Table di Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Menurut Dony, sebagian besar kerugian justru terjadi di anak perusahaan, bukan di perusahaan induk. Pola ini menciptakan inefisiensi struktural yang membebani kinerja keseluruhan BUMN.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan langkah konsolidasi besar-besaran. Jumlah BUMN yang saat ini lebih dari 1.000 perusahaan direncanakan akan dipangkas menjadi sekitar 300 entitas.

Baca Juga : Seskab Teddy dan Kepala BP BUMN Satukan Langkah Percepat Pemulihan Pascabencana

“Konsolidasi ini bisa berupa merger, penggabungan usaha, atau penutupan perusahaan yang tidak lagi efisien,” kata Dony.

Meski demikian, Dony menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan diikuti dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia menyebut biaya tenaga kerja relatif kecil dibandingkan potensi kerugian yang ditimbulkan oleh inefisiensi perusahaan.

“Total biaya tenaga kerja sekitar Rp2 triliun. Lebih baik kita menyelesaikan kerugian Rp20 triliun dengan tetap menyerap tenaga kerja yang ada, dibandingkan mengorbankan pekerja,” ujarnya.

Baca Juga : Presiden Prabowo Lantik Anggito Abimanyu Ketua Dewan Komisioner LPS dan Dony Oskaria Kepala BP BUMN

Dony mengakui proses konsolidasi BUMN bukan perkara mudah dan membutuhkan energi besar karena harus dilakukan satu per satu. Sepanjang tahun lalu, pemerintah telah menyelesaikan sedikitnya 21 persoalan BUMN, termasuk penataan industri gula, restrukturisasi Waskita Karya, dan penyehatan Krakatau Steel.

Pembenahan juga dilakukan di sektor penerbangan. Garuda Indonesia dan Citilink masuk dalam agenda restrukturisasi menyeluruh. Dony menyebut seluruh anak usaha Garuda kini telah mencatatkan ekuitas positif.

Sementara itu, Citilink yang sebelumnya mengalami kerugian besar diproyeksikan mulai membukukan kinerja positif. Dalam rencana bisnis yang disusun, maskapai tersebut ditargetkan mencetak laba sekitar US$6–9 juta pada tahun depan.***