Usul dan Masukan Apindo untuk Pemerintahan Prabowo dari Kementerian Baru hingga Iklim Usaha

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) periode 2023-2028 Shinta Widjaja Kamdani menyampaikan usulan dan masukan untuk pemerintahan baru di bawah pimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

FAKTUAL INDONESIA: Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengajukan usulan dan memberikan masukan untuk pemerintahan baru mendatang di bawah pimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Usulan dan masukan yang disampaikan Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani diantaranya perlunya kementerian baru yaitu Kementerian Perumahan dan Perkotaan untuk menangani hal-hal terkait properti dan urban.

Kemudian Shinta menyampaikan masukan Apindo tentang kondusivitas iklim usaha.

“Jadi dari segi kementerian itu memang tentu saja kami tahu ada keterbatasan dari segi nomenklatur yang ada, tapi ada beberapa memang masukan dari segi misalnya kita tidak memiliki kementerian yang fokus pada properti atau perumahan,” ujar Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani di Jakarta, Rabu.

Apindo berharap menteri serta Kementerian Lerumahan dan Perkotaan dalam pemerintahan baru dapat menangani perumahan dan hal-hal terkait properti seperti real estate.

“Jadi ini salah satu yang sangat spesifik yang kami ajukan kepada pemerintahan baru. Apakah itu bentuknya kementerian atau badan seperti apa, pada dasarnya kita melihat daripada cakupan pekerjaan yang menurut kami masih perlu untuk diperhatikan,” kata Shinta.

Dirinya juga menambahkan, Kementerian Perumahan dan Perkotaan juga dinilai perlu ada karena untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan perkotaan atau urban.

“Karena itu merupakan usulan kami, karena penanganan dari segi perkotaan juga penting untuk diperhatikan. Jadi kami mengusulkan kedua hal ini digabungkan yakni properti dan urban tersebut menjadi satu kementerian,” kata Shinta.

Didengar dan Diadopsi

Dalam bagian lain,  Apindo menyampaikan masukan mengenai kondusivitas iklim usaha kepada pemerintahan mendatang.

“Kalau yang kita perhatikan kebanyakan secara umum, pertama adalah yang berkaitan dengan kondusivitas iklim usaha di mana kebijakan-kebijakan itu mempengaruhi juga cost of doing business. Ini salah satu hal yang secara merata ada di semua sektor,” ujar Shinta.

Kemudian, kata Shinta, masukan yang kedua berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM), karena Apindo melihat hal ini juga menjadi suatu unsur tidak hanya cost of labour, tapi juga yang berkaitan dengan produktivitas.

Ketiga, mengenai kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha yang ada.

“Kalau kita melihat, kalau tadi saya ditanyakan spesifik, memang kebijakannya juga sangat spesifik seperti aturan-aturan yang sedang digodok misalnya, kemudian aturan-aturan saat ini menjadi aturan kunci seperti aturan impor dan sebagainya. Ini juga harus sesuatu yang harus ada perimbangan,” kata Shinta.

Apindo menyadari dan memahami bahwa masukan-masukan kepada pemerintahan mendatang tersebut membutuhkan proses dan waktu, karena membutuhkan koordinasi dari banyak kementerian.

“Namun yang pasti terdapat beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian, karena akan mempengaruhi lebih banyak daripada kelangsungan usaha. Ini yang saya rasa harus menjadi perhatian umum. Dalam era digitalisasi hal ini juga akan memegang peranan kunci, jadi kami juga menggunakan spesifik yang berhubungan dengan digitalisasi serta berhubungan dengan riset inovasi dan sebagainya, kemudian ini juga berkaitan dengan pengembangan usaha,” kata Shinta.

Apindo sudah menerbitkan peta jalan atau roadmap perekonomian 5 tahunan dan sudah disampaikan juga kepada tim presiden dan wakil presiden terpilih. Selain itu, Apindo juga sekarang secara intensif memberikan masukan-masukan kepada mereka.

“Jadi peta jalan kami ini sektoral, cross-sectoral, dan sangat detail karena ini masukan-masukan dari pelaku usaha, rekomendasi-rekomendasi kebijakan, dan juga dari matriks yang sangat spesifik. Kenapa kami melakukan ini? Supaya pemerintahan mendatang juga bisa melihat kondisi apa yang terjadi di lapangan,” kata Shinta.

Dia juga mengatakan Apindo mengetahui banyak kebijakan saat ini yang berkelanjutan atau dilanjutkan oleh pemerintahan, namun Apindo juga perlu bisa memberikan masukan terkait hal-hal yang sudah berjalan dan juga hal-hal yang perlu ditingkatkan atau membutuhkan perbaikan.

“Harapan kami masukan-masukan tersebut dapat didengar dan diadopsi dalam program ekonomi presiden dan wakil presiden terpilih,” kata Shinta pula. ***