Menko Airlangga Ungkap Kontribusi Sinergi TNI – Polri Diperlukan dalam Memberantas Penyelundupan yang Nyata Merugikan Perekonomian Nasional

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto pada Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (30/1/2025). (Kemenko Perekonomian)

FAKTUAL INDONESIA:  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan arahan pada Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2025 mengungkapkan, kontribusi sinergi TNI-Polri diperlukan dalam upaya pemberantasan praktik penyelundupan yang telah secara nyata merugikan perekonomian nasional.

Selain diharapkan dapat mencegah masuknya barang-barang ilegal seperti di sektor perikanan, pertanian, dan tekstil, sinergi yang baik antara TNI-Polri juga diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif serta berujung kepada terjaganya stabilitas perekonomian nasional.

Menko Airlangga menegaskan, sinergi antara Pemerintah, aparat keamanan, dan dunia usaha akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.

Baca Juga : Menko Airlangga Minta dari BRI 20 Top UMK untuk Dibina Bersama Kementerian UMKM

“Stabilitas nasional yang kuat akan menjadi landasan utama bagi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran TNI dan Polri atas dedikasi luar biasa dalam menjaga stabilitas yang menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi nasional,” kata Menko Airlangga pada acara yang mengambil tema “Sinergisitas TNI-Polri Guna Mendukung Terwujudnya Asta Cita” di Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Dalam acara yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut, turut hadir di antaranya yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, para Kapolda dan Panglima Kodam, serta Staf Ahli Kemenko Perekonomian Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto.

Menurut Menko Airlangga, menjadi misi yang diusung Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Asta Cita sekaligus menjadi arah kebijakan nasional dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Salah satu yang menjadi fokus yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pemerintah terus berupaya menggalang sinergi nasional yang erat guna memastikan terjaganya stabilitas ekonomi serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

“Beberapa program prioritas daripada Bapak Presiden, yang utama terkait dengan ketahanan pangan. Ini tujuannya adalah menjaga harga pangan dan swasembada pangan,” ujar Airlangga.

Baca Juga : Aturan DHE SDA Diperbarui, Menko Airlangga: Pemerintah Persiapkan Agar Tidak Memberatkan Eksportir

Catatan kinerja dalam masa 100 hari pertama Kabinet Merah Putih juga telah berhasil mengimplementasikan sejumlah kebijakan strategis. Beberapa diantaranya yakni peluncuran 15 (lima belas) paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan di awal tahun 2025, kenaikan UMP sebesar 6,5%, penghapusan utang macet bagi UMKM, perpanjangan penyimpanan DHE Sumber Daya Alam di dalam negeri, serta upaya menjaga daya beli masyarakat melalui program penurunan harga tiket hingga 10% saat libur Nataru dan program belanja murah Harbolnas, BINA, dan EPIC Sale di akhir tahun 2024.

Dengan berbagai langkah strategis yang telah diambil, Pemerintah optimis dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2028, seiring dengan peningkatan investasi dan diversifikasi pasar internasional.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua aspek utama yang harus diperkuat untuk menghadapi tantangan ekonomi global. Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran guna memastikan ketersediaan pangan. Upaya swasembada pangan juga dilakukan guna mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan produksi dalam negeri.

Terkait upaya pengendalian inflasi, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) telah berhasil menekan inflasi pada kisaran 1,5%, lebih rendah dibandingkan era sebelumnya yang mencapai 5%. Hal ini sekaligus menjadi bukti konkret kontribusi TNI-Polri dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Baca Juga : Pagar Laut Tangerang, Menko Airlangga Buka Suara, PSN PIK 2 hanya Ecotourism Tropical Coastland

Saat ini, Pemerintah telah mengembangkan 24 (dua puluh empat) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk menarik investasi di berbagai sektor strategis termasuk sektor manufaktur, ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, serta juga kegiatan dalam bentuk maintenance, repair, dan overhaul untuk pesawat. Secara kumulatif mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2024 KEK telah mencatat capaian investasi sebesar Rp256,7 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 156.208 orang dan melibatkan sebanyak 394 pelaku usaha.

Selain itu, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama ekonomi global, seperti BRICS, OECD, RCEP, dan CPTPP, menjadi strategi utama dalam meningkatkan daya saing nasional.

“Sekarang Malaysia, Singapura kepingin bikin lagi data center dengan Kawasan Ekonomi Khusus. Kita memerlukan speed untuk merespons lagi supaya investasi ini lari ke Indonesia,” pungkas Menko Airlangga. ***