Harga Minyak Dunia Melambung, PKS Minta Pemerintah Jangan Ambil Jalan Pintas Naikkan BBM

FAKTUAL INDONESIA: Makin meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dengan tetap gencarnya perang Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran menimbulkan kekhawatiran naiknya harga minyak dunia. Bayang-bayang kenaikan harga BBM bersubsidi kembali menghantui masyarakat di Tanah Air.

Seiring memanasnya konflik di kawasan strategis energi global, harga minyak mentah dunia jenis Brent dilaporkan mulai merangkak naik dari USD 70 ke level USD 83 per barel. Kondisi ini memicu kekhawatiran serius terhadap postur APBN 2026.

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Mulyanto, dengan tegas meminta pemerintah untuk tidak menjadikan kenaikan harga BBM sebagai solusi instan.

Mulyanto, yang juga Anggota Komisi Energi DPR RI Periode 2019-2024 ini, mengingatkan bahwa menaikkan harga BBM memang bisa menambal defisit anggaran, namun ongkos sosialnya sangat mahal.

Baca Juga : Invasi AS ke Venezuela, PKS: Pemerintah Perlu Antisipasi Lonjakan Harga Minyak Dunia

“Kenaikan harga BBM memiliki efek berantai terhadap harga pangan, transportasi, dan biaya produksi. Tekanan ini akan langsung memukul rumah tangga kelas menengah dan masyarakat bawah yang sedang berjuang pulih,” ujar Mulyanto.

Simulasi APBN 2026

Angka-angka di balik kenaikan harga minyak ini memang cukup mencengangkan. Berikut adalah rincian potensi bebannya:

• Asumsi ICP di APBN: USD 70 per barel.
• Harga Saat Ini: Sudah menyentuh USD 83 per barel.
• Potensi Beban: Setiap kenaikan USD 1 diperkirakan menambah beban fiskal Rp 3–4 triliun.
• Skenario Terburuk: Jika harga minyak menyentuh USD 100 dalam waktu lama, beban tambahan bisa mencapai Rp 120 triliun. Angka fantastis ini berisiko membuat defisit anggaran jebol melampaui batas aman 3% PDB.

Baca Juga : Menteri Perdagangan Pastikan Harga Minyak Kita Turun dalam Pekan Ini

Potong Proyek, Bukan Subsidi

Ketimbang membebani rakyat, Mulyanto menawarkan tiga langkah konkret yang lebih bijak bagi pemerintah.

Pertama, Rasionalisasi Belanja Non-Prioritas: Tunda atau jadwal ulang proyek-proyek dengan urgensi rendah yang tidak langsung menyentuh hajat hidup orang banyak.

Kedua Manfaatkan “Durian Runtuh” (Windfall Profit): Optimalkan setoran dari BUMN energi yang justru meraup untung besar saat harga komoditas global melonjak.

Baca Juga : Usai Serangan Iran Terhadap Israel, Harga Minyak Mentah Turun

Ketiga Transparansi Simulasi: Pemerintah diminta terbuka menyampaikan simulasi dampak harga minyak kepada publik dan peta jalan penyesuaian belanja.

“Menjaga kredibilitas di mata lembaga internasional seperti Fitch atau Moody’s itu penting, tapi jangan sampai mengorbankan daya beli rakyat demi mengejar angka di atas kertas,” tegas Mulyanto.

Masyarakat kini menanti langkah berani pemerintah: apakah akan melakukan reformasi belanja internal atau justru memilih “jalan pintas” dengan menaikkan harga BBM di tengah volatilitas global? ***