Home Politik Wapres Minta Jabodetabek Tinggalkan Ego Kewilayahan dalam Penanganan Covid-19

Wapres Minta Jabodetabek Tinggalkan Ego Kewilayahan dalam Penanganan Covid-19

oleh Marpi
Wapres Ma'ruf Amin. (Ist)

Wapres Ma’ruf Amin. (Ist)

FAKTUALid – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten untuk meninggalkan sikap egoisme kewilayahan dalam penanganan pandemi COVID-19 di wilayah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek.

Hal itu disampaikan Wapres saat memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi dengan pemda dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten secara virtual, di Jakarta, Senin (2/8/2021). Wapres menekankan perlunya ada koordinasi di antara daerah yang berdampingan tersebut.

“Dengan begitu nanti Menteri Dalam Negeri dan satgas, koordinasi dari wilayah-wilayah ini jangan sampai ada semacam ego kewilayahan. Sebab itu menjadi suatu daerah yang aglomerasi, mungkin perlu dicari modelnya seperti apa,” kata Wapres.

Sebagai wilayah aglomerasi, mobilitas yang cukup tinggi oleh penduduk di Jabodetabek tidak dapat dihindari, sehingga potensi penyebaran COVID-19 di wilayah tersebut harus diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.

Penanganan pandemi COVID-19 di Jabodetabek, menurut Wapres, memerlukan integrasi program dan data yang baik melalui koordinasi antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.

“Penanganan COVID-19 di Jabodetabek tidak dapat didasarkan pada wilayah administratif semata. Penanganan COVID-19 di wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek, baik secara program maupun data, harus dilakukan secara terintegrasi dan terpadu melalui koordinasi yang baik antara Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten,” kata Ma’ruf.

Selain koordinasi yang baik, penanganan terpadu dari hulu ke hilir juga harus diperkuat. Sebab, menurut Wapres, apabila penanganan di hulu berjalan dengan baik, maka kondisi di hilir akan menjadi baik pula.

“Penanganan pandemi dalam wilayah aglomerasi Jabodetabek harus memiliki dan menggunakan standar dan kualitas setara, baik dalam pelaksanaan protokol kesehatannya maupun dalam rangka penanganan 3T-nya,” ujarnya seperti dilansir antaranews.com, kemarin. ***

 

You may also like

Tinggalkan Komentar