Azyumardi Azra: Indonesia Perlu Pemimpin Berbasis Pancasila

Prof Azyumardi Azra. (Ist).

FAKTUALid – Indonesia saat ini memerlukan kepemimpinan berbasis Pancasila untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Kepemimpinan tersebut bertitik tolak dari lima sila dalam Pancasila yang mana pemimpin tidak hanya berteori dan mengimaninya, tetapi juga mempraktikkan nilai Pancasila dalam kepemimpinan dan kebijakan yang dibuatnya.

Hal ini diungkapkan Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Azyumardi Azra dalam diskusi virtual yang digelar Aliansi Kebangsaan dengan topik “Tata Kelola Negara Berdasarkan Paradigma Pancasila”, Rabu (11/8/2021).

“Perlu kepemimpinan berbasis Pancasila terutama dalam kepemimpinan publik, baik di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif,” kata Cendekiawan Muslim ini.

Kepemimpinan itu, lanjutnya, penting dalam ranah institusi politik dan pemerintahan khususnya pembentukan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik sebagai amanat reformasi.

Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik dibutuhkan di antaranya dalam pemberantasan korupsi hingga pemilu yang saat ini belum berjalan dengan baik.

Azyumardi mengatakan bahwa korupsi masih merajalela dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dapat bekerja karena telah dilemahkan. Selain itu, lanjutnya, kegaduhan publik mengenai KPK masih berlangsung hingga saat ini.

Sementara terkait pemilu, kecenderungan praktik transaksional harus dibenahi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Tidak hanya pada aspek formal, Azyumardi menyebut kepemimpinan berbasis Pancasila juga penting untuk diimplementasikan dalam kepemimpinan informal seperti dalam kepemimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga pendidikan, dan sebagainya.

Selain itu, dia menilai Indonesia perlu mengembangkan sistem politik dengan memadukan antara prinsip-prinsip demokrasi universal dan kontekstualisasi yang relevan dengan nilai-nilai bangsa agar demokrasi tidak terkesan sebagai sesuatu yang asing.
“Sehingga demokrasi tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang asing dan bersumber dari Barat,” ujarnya pula. ***