Tunjangan Rumah Anggota DPR Melukai Hati Rakyat

Rencana kenaikan tunjangan rumah untuk anggota DPR menimbulkan polemik. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Belakangan rencana kenaikan tunjangan rumah anggota DPR menjadi polemik. Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menilai kebijakan pemberian uang tunjangan kepada anggota DPR melukai empati masyarakat.

Menurut dia, DPR  dinilai tidak peka terhadap kondisi, mengingat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) tengah melanda berbagai sektor. Kebijakan tersebut juga mencerminkan semakin lebarnya jurang ketimpangan antara rakyat miskin dan elite politik.

“Masalah ketimpangan berkaitan dengan rasio gini. Namun, kondisi nyata jauh lebih parah dibandingkan angka rasio gini yang dicatat BPS. Sebab, rasio gini BPS berbasis pengeluaran, bukan penerimaan,” ujar Faisal dalam program Investor Daily Talk, Jumat (22/8/2025).

Faisal menekankan bahwa ketidaksetaraan ekonomi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia menilai pemerintah perlu melakukan intervensi nyata, baik melalui kebijakan fiskal maupun langkah konkret di sektor riil.

“Diperlukan intervensi kebijakan melalui kebijakan fiskal maupun sektor riil, yang mampu menekan ketimpangan serta memastikan distribusi pendapatan lebih merata,” tegasnya.

Salah satu instrumen yang dinilai penting adalah kebijakan fiskal berbasis keadilan. Faisal mencontohkan mekanisme pajak progresif yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi.

“Pajak penghasilan bersifat progresif. Mengapa progresif? Karena tujuannya untuk memastikan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih merata, sehingga ketimpangan bisa ditekan,” pungkasnya.***