Politik
Pilpres 2024: Anies: Pemberantasan Korupsi Dimulai dari Presiden, Muhaimin: Jangan Berbau Kriminalisasi

Penampilan Capres – Cawapres nomor 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) pada acara Penguatan Anti-Korupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (PAKU Integritas) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK RI, Jakarta, Rabu (17/1/2024)
FAKTUAL INDONESIA: Kok bisa pas banget ya, pendapat calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Selain saling menguatkan, pendapat Anies dan Muhaimin (AMIN), juga seperti sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini apalagi dikaitkan dengan pemilihan umum presiden (Pilpres) tahun 2024.
Pendapat Anies dan Muhaimin (AMIN) itu dikemukakan usai acara Penguatan Anti-Korupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (PAKU Integritas) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK RI, Jakarta, Rabu (17/1/2024).
Anies mengatakan, pemberantasan korupsi dapat dimulai dari sikap dan keteladanan di tingkat tertinggi, yakni presiden.
“Ketika pimpinan tertinggi menegakkan prinsip integritas maka dia akan menular ke bawah, ketika pemimpin tertinggi memberikan toleransi dan permisif maka sikap itu akan menular juga ke bawah,” ujar Anies kepada awak media seperti dilaaporkan antaranews.com.
Anies menyebut komitmennya bersama Cawapres Muhaimin dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pencegahan dan anti korupsi sejak muda dan sampai bertugas di pemerintahan.
AMIN berkomitmen untuk mengembalikan kewibawaan hukum, serta independensi KPK, yang artinya harus melakukan revisi atas undang undang KPK.
Kedua, mengembalikan orang orang berintegritas ke dalam tubuh KPK. “Bukan berarti orang lama dikembalikan tapi prinsip rekruitmen mendasarkan kepada integritas yg tanpa toleransi. Baik untuk pimpinan maupun untuk pegawai KPK,” ujar dia
Dari sana, ia dapat mengharapkan, lembaganya menjadi independen, dan kedua, orang orang yang berada di dalamnya berintergritas dan ini termasuk sistem rekruitmen.
Ketiga, dengan cara kode etik KPK dijaga tinggi dan disiplinkan. Di mana pimpinan KPK, Anies menilai para pegawai disiplin betul di dalam melaksanakan kode etik, dan seluruh pegawai KPK menggunakan kedisiplinan yang sama
“Saya ingat pada saat saya bertugas menjadi ketua komite etik KPK pada 2012, saya berkantor selama tiga minggu dan ketika berinteraksi mereka disiplin sekali. Saya ketemu di lift pegawai KPK, saya tanya sedang sibuk apa, mereka akan bilang mohon maaf pak kami tidak bisa menjawab. Jadi bukan diselimurkan, dikatakan kami tidak bisa menjawab,” ujar dia.
Dari hal itulah pesan yang tersirat bahwa pegawai tersebut memiliki integritas untuk kode etik. “Hari ini kita merasakan komitmen itu turun, kultur menjaga etika itu seakan hilang dan kami ingin lembaganya independen, rekruitmennya berintergritas tapi juga kode etiknya dijaga disiplin yang tinggi,” kata dia.
Berbau Kriminalisasi
Masih dalam pantauan media online, antaranews.com melansir, Muhaimin Iskandar menyatakan untuk penegakan pemberantasan korupsi jangan sampai ada penegakan antikorupsi yang berbau kriminalisasi.
“Saya mendapatkan kabar ada beberapa banyak kepala desa sedang mengalami ancaman kriminalisasi tindakan tindakan seolah-olah pemberantasan korupsi. Ini tidak boleh terjadi menjelang pemilu tolong tidak ada pemberantasan korupsi berdasarkan kriminalisasi, detailnya ketua hukum yang mendapat banyak laporan,” ujar Muhaimin kepada wartawan sambil menambahkan, penegakan pemberantasan korupsi harus sesuai aturan. ***