Demi Keselamatan Bangsa, PPKM Darurat meski Terlambat jangan Mandul

Anggota DPR RI Netty Prasetiyani Aher dan Rahmad Handoyo menyambut sambil mengingatkan PPKM Darurat

FAKTUALid – Sabtu tanggal 3 Juli 2021 resmi sudah Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali untuk menekan laju pandemi virus corona (Covid-19) yang makin melonjak di Tanah Air.

Para legislator di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, menyambut diterapkannya PPKM Darurat dari 3 – 20 Juli mendatang, dengan menyatakan wajib dilaksanakan demi keselamatan diri, keluarga serta keselamatan segenap anak bangsa dari ancaman pandemi Covid-19.

Bahkan ada yang menyatakan pemberlakuan kebijakan ini sudah terlambat. Karena itu diingatkan agar kebijakan PPKM Darurat tidak menjadi kebijakan mandul dan tidak efektif.

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo berharap masyarakat bersabar dan menerima sekaligus mentaati keputusan PPKM Darurat dengan hati ikhlas dan tulus.

“Kita menyadari keputusan PPKM Darurat ini tidak mudah, bahkan akan terasa menyulitkan bagi masyarakat. Tapi aturan ini harus dilakukan demi keselamatan diri, keluarga serta keselamatan segenap anak bangsa dari ancaman pandemi,” ujar Rahmad seperti dilansir laman dpr.go.id.

Rahmad mengamini keputusan pemerintah untuk segera memberlakukan PPKM Darurat khususnya Jawa-Bali per 3 Juli hingga 20 Juli. Alasannya, ungkap Rahmad, karena pelaksanaan PPKM skala mikro sebelumnya masih kurang efektif sehingga mengakibatkan terjadinya ledakan kasus baru Covid-19 yang nyaris tidak terkendali.

Maka, politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut mengimbau pemerintah daerah (pemda) khususnya di Jawa dan Bali dalam PPKM bersikap tegas dan konsisten. Pemda dibantu dengan aparatur negara harus mampu menegakkan aturan tanpa pandang bulu.

“Bagi pelanggar diberikan sanksi sesuai aturan. Ingat, kelemahan PPKM Mikro terdahulu adalah penegakan disiplin,” papar Rahmad.

Tak hanya itu, Rahmad mendesak pemerintah bergerak cepat menambah ketersediaan fasilitas layanan kesehatan untuk pasien Covid-19 karena kondisi rumah sakit saat ini nyaris tak mampu menampung pasien.

“Pemerintah harus memastikan ketersediaan ruang perawatan, fasilitas isolasi pasien OTG (Orang Tanpa Gejala) di luar fayankes (fasilitas layanan kesehatan), jaminan ketersediaan perangkat medis dan pengaman diri, pasokan oksigen medis dan obat-obatan yang diperlukan,” tegasnya.

Legislator daerah pemilihan Jawa Tengah V itu meyakini pandemi Covid-19 ini bisa dikendalikan jika semua elemen bangsa bekerja secara gotong-royong.

Rahmad berharap mulai dari pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, ilmuwan dan media semua bersatu dalam mengedukasi masyarakat agar mentaati protokol kesehatan.

Tidak Jadi Kebijakan Mandul

Dalam bagian lain Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah segera melakukan sinkronisasi dan koordinasi antara pusat dan daerah agar penerapan PPKM Darurat  tidak menjadi kebijakan mandul dan tidak efektif.

“Pemerintah harus melakukan sinkronisasi dan koordinasi  kebijakan  dengan pemda agar tidak terjadi kebingungan dan  penolakan. Bukankah ujung tombak pelaksanaan PPKM Darurat ada di Pemda? Jangan sampai kebijakan jadi mandul dan tidak efektif karena kurangnya koordinasi pusat-daerah,” kata Netty.

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini menambahkan, adapun draft kebijakan PPKM Darurat yang diterima oleh media, diantaranya mengatur work from home (WFH) sesuai sektor, pembatasan mal dan restauran serta peniadaan  kegiatan sekolah tatap muka, seni budaya, sosial kemasyarakatan dan peribadatan.

“Pemerintah harus menjelaskan bagaimana penerapan PPKM Darurat di lapangan. Apa yang membedakan PPKM darurat dari kebijakan PPKM Mikro dan PSBB? Indikatornya harus di- break down, jangan hanya ganti istilah yang membuat lelah publik,” tandas legislator dapil Jawa Barat VIII ini.

Netty menilai, kebijakan PPKM Darurat sebagai langkah yang terlambat.

“Seharusnya kebijakan tarik rem darurat sudah dilakukan sejak awal, sebagai bentuk keseriusan pemerintah melakukan pengetatan mobilitas. Ini kan jadi seperti terlambat menyadari bahaya, bukankah para epidemilog dan asosiasi tenaga kesehatan sudah mengingatkan akan terjadinya ledakan kasus sejak lama, bahkan dengan adanya varian virus baru,” ujarnya.

Menurut Netty,  tambahan kasus  eksponensial ini membutuhkan strategi pengendalian pandemi (flattening the curve) yang proven dan terukur.

“Pemerintah harus memastikan manajemen bencana yang terukur dan terevaluasi dari hulu sampai hilir.  Mulai dari implementasi protokol kesehatan di masyarakat, diagnostik percepatan tracing – testing  yang harus dimaksimalkan, capaian target  vaksinasi tanpa lihat domisili, pengetatan perbatasan, hingga upaya terapeutic bagi korban dan survivor.” imbuhnya.

Netty berharap, ditunjuknya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marives) Luhut Binsar Panjaitan sebagai pengendali kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali dapat memperbaiki keadaan.

“Akan tetapi, kita harus pastikan bahwa kebijakan penanganan pandemi harus kembali berorientasi kepada kesehatan dan keselamatan masyarakat yang akhirnya akan kembali memulihkan perekonomian,” tutupnya.  ***