Home News Pertumbuhan Ekonomi Diprediksi Melambat, Dampak PPKM Darurat

Pertumbuhan Ekonomi Diprediksi Melambat, Dampak PPKM Darurat

oleh Uti Farinzi

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Lukman Hakim. (Foto : Istimewa)

FAKTUALid  –  Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali, diprediksi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di kuartal III tahun ini. Menurut Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Lukman Hakim,  pertumbuhan ekonomi akan lebih melambat.
 
“Ini adalah konsekuensi agar angka pertambahan kasus positif Covid-19 dapat ditekan. Menurut perkiraan saya pada tahun ini pertumbuhan sudah bisa positif sekitar 1-2 persen. Pada pengumuman Agustus nanti saya berharap pertumbuhan ekonomi sudah bisa sekitar positif 1 persen,” jelas Lukman Hakim, Sabtu (10/7/2021).
 
Dirinya berharap upaya pemerintah untuk PPKM ini agar disambut masyarakat dengan lebih antusias sehingga tujuan untuk menekan penularan Covid-19 bisa tercapai.
 
Lebih lanjut Lukman mengatakan penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali, dinilai sebagai hal yang tepat untuk menekan kasus Covid-19 di Indonesia. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah juga tetap memperhatikan sektor ekonomi.
 
“Saya kira pilihan untuk melaksanakan PPKM adalah pilihan yang tepat, karena hanya tinggal cara itu yang dianggap bisa mengurangi penularan yang semakin meluas,” jelasnya lagi.
 
Ia juga menilai pemerintah tetap memperhatikan sektor ekonomi walau PPKM darurat Jawa-Bali diberlakukan. Hal ini sekaligus membantah penilaian sejumlah pihak yang menyebut pemerintah lebih mementingkan urusan kesehatan masyarakat ketimbang ekonomi.
 
Selama PPKM darurat Jawa-Bali, pemerintah memang sudah menegaskan apabila bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat menengah ke bawah akan kembali diberikan, seperti yang disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi (Marves) RI, Luhut Binsar Pandjaitan.
 
“Saya kira kok tidak ya. Pemerintah juga tengah menyiapkan bantuan logistik kepada masyarakat seperti periode yang lalu,” katanya.
 
Lukman menyarankan, agar bansos yang diberikan pemerintah diwujudkan dalam bentuk uang tunai. Alasannya, bansos uang tunai lebih fleksibel dibelanjakan sehingga bisa membantu ekonomi lokal yang sedang terpuruk akibat pandemi Covid-19.
 
“Bansos sebaiknya dalam bentuk uang, karena akan lebih fleksibel untuk membelanjakannya dan bisa beli di warung-warung tetangga sehingga bisa membantu menumbuhkan ekonomi lokal,” pungkasnya. (Uti Farinzi) ***

Tinggalkan Komentar