Terima Masukan Kades, Jateng Minta Ada Koreksi Perpres 104/2021

Gubernur Jateng terima kunjungan PAPDESI di ruang kerja. (Istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA: Selaku Pembina Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI), Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berharap akan ada koreksi terkait Perpres Nomor 104 Tahun 2021, khususnya pasal 5 ayat 4.

Sebab, rincian dalam pasal tersebut dirasa memberatkan pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan sesuai dengan hasil musyawarah desa.

Dikatakan, Perpres Nomor 104 Tahun 2021 itu sebenarnya tidak salah. Namun pada Pasal 5 ayat 4 terdapat ketentuan bahwa anggaran dana desa harus dialokasikan minimal 40 persen untuk membantu masyarakat terkait penanganan Covid-19. Ketentuan itulah yang dirasa memberatkan sehingga muncul berbagai protes dari pemerintah desa.

“Kemarin waktu di Wonosobo, beberapa Kades sudah langsung bertemu Presiden dan ada juga Menteri Sekretaris Negara. Alhamdulillah langsung disampaikan teman-teman kades yang di sana,” kata Ganjar usai menerima pengurus pusat PAPDESI di kantornya, Kamis (16/12/2021).

Saat menemui pengurus pusat PAPDESI, Ganjar menerima dokumen rinci berisi masukan dan contoh desa yang kesulitan mengikuti aturan Perpres tersebut. Melalui dokumen itu, PAPDESI berharap ketentuan minimal 40 persen dihapuskan.

“Hari ini teman-teman PAPDESI datang untuk memberi yang lebih rinci lagi bahkan ada beberapa contoh dari beberapa desa yang ternyata tidak mungkin kalau minimum 40 persen harus dituangkan dalam bentuk program yang mengikuti Perpres itu,” paparnya.

Dokumen tersebut juga langsung diteruskan Ganjar kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno melalui pesan WhatsApp. Harapannya dokumen yang merupakan hasil rapat koordinasi PAPDESI bisa menjadi acuan untuk mengoreksi Perpres Nomor 104 Tahun 2021.

“Beberapa contoh tadi diberikan kepada saya dan langsung saya kirim melalui WA kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan untuk koreksi Perpres itu,” lanjut Ganjar.

Adapun sejak Perpres tadi diterbitkan, gelombang protes dari kepala desa dan pemerintah desa terus bermunculan. Termasuk ada kades-kades di daerah yang melakukan aksi demo untuk menolaknya.

Hal itu juga yang menjadi pertimbangan Ganjar agar pemerintah pusat mempertimbangkan ulang. Ia juga berpesan kepada anggota PAPDESI atau kawan kades lainnya agar mengurungkan niatnya untuk demo karena masih bisa dilakukan dengan dialog yang baik.

“Inti sebenarnya, berikan saja kesempatan kepada kawan-kawan di desa dalam perencanaan pembangunannya sesuaikan dengan Musdes. Jika kelak ada sesuatu yang harus diperbaiki mungkin perlu dengan surat edaran saja. Kalau dengan Perpres dan mematok itu rasanya tidak semua desa bisa melaksanakan,” tegasnya.***