Home Hukum Bacakan Pledoi, Edhy Prabowo 6 Kali Minta Maaf Kecewakan Jokowi dan Prabowo

Bacakan Pledoi, Edhy Prabowo 6 Kali Minta Maaf Kecewakan Jokowi dan Prabowo

oleh Gungdewan
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam pledoinya meminta maaf secara khusus kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam pledoinya meminta maaf secara khusus kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto

FAKTUALid – Tercatat setidaknya enam kali Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyampaikan permintaan maaf saat membacakan nota pembelaan (pledoi) terkait kasus suap izin ekspor benih lobster di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (9/7/2021).

Meskipun menyatakan siap bertanggung jawab secara penuh namun Edhy masih mengklaim bahwa dirinya tidak pernah melakukan inisiasi tindak pidana korupsi menerima suap berupa janji atau hadiah terkait dengan ekspor benih lobster

Edhy yang sudah berusia 49 tahun, ditambah memiliki seorang istri yang solehah dan tiga orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah, mengaku tuntutan penuntut umum sangat berat.

“Tuntutan penuntut umum yang telah menuntut saya untuk dihukum penjara selama 5 tahun, denda sebesar Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 9.648.447.219 dan sebesar USD 77 ribu subsider 2 tahun penjara adalah sangat berat,” kata Edhy.

Menurut Edhy tuntutan jaksa tidak berdasarkan fakta kuat. Edhy pun meminta hakim membebaskannya dari segala tuntutan.

“Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dari Nota Pembelaan yang telah saya jelaskan secara rinci di atas tadi, maka saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan membebaskan saya, Terdakwa Edhy Prabowo, dari semua dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum,” ujarnya.

Minta Maaf

Edhy Prabowo dalam pembacaan pledoinya secara khusus meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Permohonan maaf secara khusus saya sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto, yang selama ini telah memberikan amanah atau kepercayaan kepada saya,” ujar Edhy.

Permintaan maaf juga ia sampaikan untuk para pimpinan, staf, dan seluruh pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Edhy juga meminta maaf kepada ibundanya, keluarga besar, serta keluarga sang istri, Iis Rosyita Dewi. “Dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan keluarga besar masyarakat kelautan dan perikanan,” katanya.

Di akhir pledoinya, Edhy mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.

Dalam pledoinya, Edhy menyatakan siap untuk bertanggung-jawab sepenuhnya terhadap pekerjaan dan permasalahan yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Di dalam pesan saya melalui sebagai pimpinan KKP saya tidak akan melempar tanggung-jawab kepada orang lain dan mengingat saya selaku Menteri maka saya menyatakan siap untuk bertanggung-jawab sepenuhnya terhadap pekerjaan dan permasalahan yang ada di KKP,” ujar.

Meskipun mengaku akan bertanggung jawab, dalam nota pembelaannya, Edhy masih mengklaim bahwa dirinya tidak pernah melakukan inisiasi tindak pidana korupsi menerima suap berupa janji atau hadiah) terkait dengan ekspor benih lobster. Adapun, proses penerbitan perizinan terkait lobster dalam hal ini surat penetapan calon eksportir, surat keterangan telah melakukan pembudidayaan, berita acara pelepasliaran, sampai dengan surat penetapan waktu pengeluaran, dilakukan oleh pejabat eselon I.

“Saya selaku pimpinan KKP mengharapkan kepada pejabat eselon I untuk dapat memproses perizinan tersebut secara objektif dan sesuai ketentuan yang ada, ” tutur Edhy.

Edhy juga menyatakan tuduhan soal uang suap yang diberikan pelaku usaha kepada salah satu stafnya dilakukan tanpa sepengetahuannya. “Saya juga tidak mengetahui dan tidak terlibat sedikitpun dalam urusan perusahaan kargo bernama Aero Citra Kargo (ACK). Tuduhan bahwa saya terlibat mengatur dan turut menerima aliran dana adalah sesuatu yang amat diipaksakan dan keliru, ” katanya.

Edhy melanjutkan, berdasarkan fakta persidangan juga telah jelas bahwa dirinya tidak pernah menerima pemberian uang tersebut secara langsung dari pemilik PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) Suharjito.

“Saya tidak pernah menerima pemberian uang tersebut secara langsung dari Saudara Suharjito. Saya mengakui bahwa saya melakukan pertemuan dengan Saudara Suharjito, namun perlu saya sampaikan bahwa saya selaku Menteri memang memberikan ruang kepada setiap orang masyarakat kelautan dan perikanan yang akan menemui dan mengajak saya untuk berdiskusi demi kemajuan kelautan dan perikanan di Indonesia,” tutur Edhy.

Edhy tidak memungkiri bahwa para terdakwa lain dalam kasus ini memang merupakan orang kepercayaannya semenjak dirinya mengabdi di DPR R.I. Edhy bahkan mengaku telah memercayakan urusan keuangan kepada Sekretaris Pribadinya Amiril Mukminin baik dalam rangka kepentingan pribadi/keluarga maupun dalam rangka kepentingan kantor.

Edhy pun memohon agar majelis hakim membebaskannya dari segala dakwaan.

“Saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan membebaskan saya, terdakwa Edhy Prabowo, dari semua dakwaan dan tuntutan penuntut umum,” tambah Edhy.

Edhy menilai pengadilan sebagai tempat mencari keadilan, bukan ketidakadilan agar menolak pembuktian, dakwaan dan tuntutan yang diajukan JPU.

“Karena kesemuanya itu bukan untuk keadilan, tetapi untuk ketidakadilan, dengan menyatakan bahwa surat dakwaan/tuntutan Penuntut Umum tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,” ungkap Edhy.

Sidang pembacaan vonis akan dilangsungkan pada 15 Juli 2021. ***

You may also like

Tinggalkan Komentar