Alhamdulilah! Menkes Pastikan Iuran BPJS Kesehatan Tak Naik pada 2026

Menkes Budi Gunadi akui belum ada rencana kenaikan iuran BPJS kesehatan tahun ini. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah belum memiliki rencana menaikkan tarif atau iuran BPJS Kesehatan sepanjang 2026. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat Indonesia.

Budi mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk apabila BPJS Kesehatan mengalami defisit. Pemerintah pusat, kata dia, akan memberikan dukungan untuk menjaga keberlangsungan layanan.

“Belum ada rencana untuk menaikkan tarif BPJS, dan teman-teman enggak usah khawatir kalau BPJS-nya defisit, pasti pemerintah pusat akan support,” ujar Budi dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Selain memastikan keberlanjutan pembiayaan BPJS, Kementerian Kesehatan juga tengah menyiapkan program peningkatan kualitas fasilitas kesehatan di berbagai daerah.

Budi mengatakan pemerintah berencana merevitalisasi 441 rumah sakit umum daerah (RSUD). Program tersebut akan melengkapi pembangunan 66 RSUD yang masuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

Menurut dia, revitalisasi dilakukan agar standar pelayanan rumah sakit di seluruh kabupaten dan kota dapat lebih merata.

“Nah, ini yang akan kita replikasi ke 441 sisanya tadi, dan sekarang kita sudah bicara dengan Bappenas, kita bicara juga dengan Kementerian Keuangan agar penganggarannya tidak memberatkan arus kas dari pemerintah dan tidak memberatkan defisit APBN kita,” jelasnya.

Budi menargetkan pembangunan dan revitalisasi rumah sakit tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas medis yang memadai.

Kemenkes Hemat Pengadaan Alat Kesehatan

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Kementerian Kesehatan juga mencatat penghematan dalam pengadaan alat kesehatan pada 2026.

Budi menyebut kementeriannya berhasil menekan biaya pengadaan alat kesehatan hingga Rp10,25 triliun atau sekitar 52 persen dibandingkan harga sebelumnya.

Penghematan tersebut salah satunya dilakukan melalui sentralisasi pengadaan alat kesehatan yang bersumber dari pinjaman Bank Dunia.

Budi mencontohkan pengadaan cath lab atau laboratorium kateterisasi. Alat yang sebelumnya diperkirakan memiliki harga sekitar Rp14 miliar hingga Rp15 miliar dapat diperoleh dengan harga sekitar Rp8 miliar.

“Jadi, untuk pengadaan 2026, ini contohnya tadi Bapak Presiden sampaikan penghematan. Kontrak ini sudah dilakukan,” katanya.

Menurut Budi, sentralisasi pengadaan membuat pemerintah dapat memperoleh harga yang lebih efisien. Dari estimasi anggaran pengadaan cath lab yang mencapai Rp19,39 triliun, biaya tersebut dapat ditekan menjadi sekitar Rp9 triliun.

Kebijakan efisiensi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara dilakukan secara optimal.

Dengan belum adanya rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 2026, pemerintah juga berupaya menjaga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan tetap terjangkau, sembari memperkuat fasilitas kesehatan di berbagai daerah.***