Ketua DPR: Penegakan Hukum terhadap Pelanggar PPKM Darurat Harus Persuasif

Ketua DPR RI Puan Maharani. (Ist).

FAKTUALid – Penegakan hukum terhadap warga masyarakat yang melanggar PPKM Darurat harus dengan persuasif dan humanis. Jangan dengan cara yang kasar atau main semprot, meski tidak semua aparat bertindak dengan cara seperti itu.

Imbauan ini dikemukakan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (13/7/2021). Katanya, pendekatan persuasif dan humanis mesti diutamakan agar seluruh lapisan masyarakat memahami ancaman penyebaran virus yang telah memakan banyak korban jiwa ini.

“Untuk mau mengikuti aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat itu, rakyat harus dipersuasi, jangan dimarahi-marahi, apalagi langsung main semprot,” tegas Puan.

Ia melihat ada juga yang persuasif. Bahkan sampai memberi ganti rugi kepada para pedagang.

“Tapi tolong sebisanya hindari kericuhan dalam penegakan aturan di lapangan,” lanjut politisi PDI-Perjuangan.

Dan, Puan sangat menyayangkan masih adanya penegakan aturan PPKM Darurat yang kurang mengedepankan sisi humanis.

Menurut dia hal itu berdampak dengan munculnya spontanitas dari sejumlah warga masyarakat yang berbuntut kericuhan. Untuk itu ia mengimbau agar pemerintah perlu mengetahui bahwa masyarakat tidak bermaksud melanggar PPKM Darurat di tengah ancaman Covid-19.

“Tetapi, perlu juga kita sadari bahwa masih ada kebutuhan pokok rakyat yang tidak terpenuhi dengan adanya pembatasan ini,” papar Puan.

Seperti diketahui, PPKM Darurat diterapkan pemerintah di wilayah Jawa dan Bali mulai 3 hingga 20 Juli 2021. Selama PPKM Darurat, sejumlah sektor mulai dari pendidikan, usaha, transportasi, seni budaya, pariwisata, kuliner, hingga sosial kemasyarakatan dibatasi aktivitasnya. Dengan pemberlakuan PPKM darurat ini, Puan mendorong pemerintah untuk segera mempercepat terealisasinya perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak PPKM darurat.

Apalagi, sebagian dari masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya di sektor informal, industri pariwisata, dan industri kreatif. “Tidak sedikit rakyat yang mencari nafkah di sektor-sektor informal. Kalau mereka tidak bekerja hari itu, maka tak ada penghasilan yang bisa membuat dapur ngebul,” ujarnya.

Lebih lanjut Puan bilang, akselerasi penyampaian bantuan akan sangat bermanfaat untuk menopang daya beli masyarakat yang memang masih belum pulih akibat pandemi. Maka Puan pun mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menyalakan optimisme di tengah pandemi.

Ditambah lagi, katanya seperti dilansir media resmi parlemen, pemerintah dan seluruh unsur masyarakat terus bekerja keras untuk menghadapi pagebluk yang memang belum mereda. “Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap bersatu hati, berjuang untuk tetap menyalakan optimisme dalam menghadapi pandemi ini,” pungkasnya. ***