Masuk Ranah Politik, Luhut Bilang 110 Juta Netizen Setuju Pemilu 2024 Ditunda

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. (Ist).

FAKTUAL-INDONESIA: Dugaan banyak orang bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 berasal dari Luhut Binsar Panjaitan seperti hampir mendekati kenyataan.

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) itu mengklaim bahwa dirinya memiliki data 110 juta netizen yang setuju Pemilu 2024 ditunda.

Entah dari mana Menteri yang satu ini mendapatkan data sebanyak itu. Apalagi tolok ukurnya hanya netizen.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra menilai klaim sepihak itu menguatkan dugaan ambisi wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden berasal dari Luhut.

“Klaim sepihak itu menguatkan dugaan jika ambisi penundaan Pemilu berasal dari Menko Luhut, termasuk wacana perpanjangan masa jabatan Presiden,” kata Dedi kepada wartawan, Sabtu (12/3/2022).

Orang selama ini terfokus kepada Muhaimin Iskandar lantara Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangs aitu memang yang pertama melemparkan wacana tersebut. Namun kemudian berebus isu bahwa yang punya ide penundaan Pemilu adalah Luhut.

Dedi menuturkan dua wacana tersebut berbeda. Dia menyebut memaksakan dua wacana tersebut agar berjalan beriringan sama saja melakukan kejahatan konstitusi.

“Padahal, dua wacana itu berbeda, menunda Pemilu tidak kemudian harus perpanjangan masa jabatan Presiden. Keduanya sudah miliki skema yang diatur undang-undang. Memaksakan keduanya berjalan seiring, adalah kejahatan konstitusi, karena bisa dianggap gratifikasi kekuasaan,” tuturnya.

Dedi menyayangkan sikap Luhut yang cenderung sebagai perpanjangan tangan partai politik (parpol). Dia menyebut ada dua kemungkinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menegur Luhut, salah satunya Jokowi juga ikut merestui dan menikmati wacana yang dibangun Luhut.

“Sikap Menko Luhut yang cenderung perpanjangan tangan parpol patut disayangkan, tetapi jika ia tidak mendapat teguran Presiden, maka ada dua kemungkinan. Pertama, Menko Luhut sebagai tokoh yang mampu mengendalikan Presiden. Kedua, Presiden merestui sikap arogansi itu dan menikmati wacana yang dibangun,” ujarnya.

Lebih lanjut Dedi mengatakan big data yang diklaim sepihak itu tidak bisa dijadikan rujukan konstitusi sekalipun data tersebut benar. Menurutnya, tidak seharusnya Luhut masuk ke wilayah politik mengingat yang bersangkutan merupakan bagian dari pemerintah.

“Andaipun benar yang dikatakan Luhut, big data tidak dapat dijadikan rujukan konstitusi kita. Luhut hanya mencari pembelaan atas ambisinya semata. Dan juga, sebagai bagian dari pemerintah, seharusnya ia tidak masuk wilayah politik yang menjadi wilayah parpol,” ucapnya. ***