JK Tegaskan Penundaan Pemilu Melanggar Konstitusi

Mantan Wapres HM Jusuf Kalla. (Ist).

FAKTUAL-INDONESIA: Wacana penundaan Pemilu 2024 yang digulirkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar benar-benar membuat panggung politik di Tanah Air menjadi ramai.

Pro-kontra terhadap wacana tersebut bergulir ke semua sektor, mulai dari kancah politik, kalangan kampus hingga ke tokoh agama. Semua ikut bicara menurut pandangannya sendiri-sendiri.

Bahkan mantan wakil presiden dua kali, HM Jusuf Kalla pun ikut memberi tanggapan. Menurut pria Bugis ini, menunda pelaksanan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislislatif yang telah ditetapkan 14 Februari 2024, adalah pelanggaran terhadap konstitusi.

“Itu (penundaan pemilu), tidak sesuai dengan konstitusi,” tuturnya  merespon wacana politik itu kepada wartawan seusai menghadiri Mubes IKA Universitas Hasanuddin, di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (4/3/2022).

Mantan ketua umum DPP Partai Golkar ini menekankan, ada aturan dalam konstitusi yang harus ditaati dalam menjalankan proses demokrasi, salah satunya penyelenggaraan Pemilu lima tahun sekali.

“Kita punya konstitusi, kita taat konstitusi. Itu saja. Kalau mau perpanjang, harus taat konstitusi kecuali kalau konstitusi diubah,” kata JK yang juga ketua umum Dewan Masjid Indonesia ini.

Selain itu, penundaan Pemilu yang diusulkan para elit parpol satu atau dua tahun ke depan tentu tidak semua orang menyetujui wacana itu. “Khan sebagian besar tidak setuju,” ucap JK lagi.

Lebih jauh JK berpendapat, dalam catatan sejarah, bangsa Indonesia memiliki pengalaman panjang berdemokrasi hingga diwarnai konflik. Namun demikian, semua tetap berjalan aman dan bisa dikendalikan. Taat konstitusi adalah upaya yang lebih tepat. “Kita terlalu punya konflik. Kita taat pada konstitusi. Itu saja,” kata dia.
JK mengingatkan, UUD 1945 telah mengamanatkan Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali. Ia khawatir jangan sampai wacana penundaan Pemilu akan berujung masalah, sebab ada dugaan pihak lain yang ingin memanfaatkan itu untuk kepentingannya.

“Konstitusinya lima tahun sekali. Kalau tidak taat konstitusi maka negeri ini akan ribut,” katanya mengingatkan. ***