Usul Megawati, Nomor Urut Parpol tidak Diubah dan Hentikan Pakai Istilah Koalisi

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat menjadi pembicara kunci di “Jeju Forum for Peace and Prosperity 2022” di Jeju, Korea Selatan dan Nomor Urut PDIP pada Pemilu 2019

FAKTUAL-INDONESIA: Menyambut pesta demokrasi pemilihan umum (Pemilu) 2024, Ketua Umum  DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengusulkan agar nomor partai politik peserta Pemilu 2024 tetap sama dengan Pemilu 2019.

Megawati menyatakan, usulan itu disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada acara acara pelantikan Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Briokrasi.

Dalam bagian lain, Megawati juga menyampaikan agar istilah “koalisi” partai politik (parpol) tidak dilanjutkan karena mengandung kerancuan.

“Sebagai pimpinan partai, saya bilang boleh saja dong mengusulkan, nanti kalau partai lain saya belum tahu, tapi ini prinsip,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

“Kami mengusulkan kepada KPU untuk melihat kembali, karena ini mengikat dengan masalah perundangan,” ujarnya.

Dia mengatakan berdasarkan pengalaman pada dua kali pemilu, pergantian nomor urut menjadi beban bagi partai meskipun tanda gambar tetap sama.

“Kan secara teknis, itu kan harus ganti lagi dengan bendera atau alat peraga yang begitu banyak,” katanya.

Megawati mengatakan dia melihat KPU sangat bisa mengerti dan memahami keinginan itu. Jadi, misalnya, PDIP yang pada pemilu lalu mendapat nomor 3, akan terus menggunakan nomor tersebut.

Sementara partai baru dan lolos verifikasi, bisa mendapat nomor lain yang belum menjadi nomor parpol yang sudah pernah jadi peserta pemilu.

Dia mengatakan jika usulan ini diterima dan diterapkan, parpol akan terbantu melakukan penghematan karena alat peraga dan spanduk lama masih bisa digunakan.

“Tapi dari sisi kami, kami merasa itu bahan yang tidak terpakai lagi. Karena gambarnya sama, nomornya yang berbeda,” kata dia.

Hentikan Istilah Koalisi

Dalam bagian lain, masih seperti dalam pantuan dari media antaranews.com, Megawati mengatakan agar istilah “koalisi” partai politik (parpol) tidak dilanjutkan karena mengandung kerancuan.

Menurut Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu, sistem politik yang dipakai di Indonesia tidak memungkinkan membuat adanya koalisi parpol, sebagaimana yang telah ia jelaskan berulang kali.

“Indonesia itu tidak memakai sistem koalisi, jadi kalau mau bilang kerja sama boleh,” kata Megawati di Seoul, Korea Selatan, sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial, sehingga berbeda dengan sejumlah negara di Barat yang memakai sistem parlementer. Di mana kepala pemerintahannya bukan seorang presiden tetapi perdana menteri.

“Sistem pemilunya itu. Kenapa saya bisa berkata begitu? Karena saya pernah waktu anggota DPR itu diundang ke Amerika, antara lain untuk melihat cara kerja sistem Amerika melaksanakan cara pemilunya,” ujarnya.

Sebagai mekanisme internal parpol, menurutnya sah saja apabila ada parpol yang hendak melakukan konvensi untuk mencari calon presidennya. Namun bila disebut koalisi, ujarnya lagi, seharusnya dilakukan benar-benar dari tingkat bawah atau tingkat pengurus parpol terendah di antara partai politik yang berkoalisi.

“Jadi kerancuan ini saya bilang tolong betul dihentikan dan harus dijelaskan kepada masyarakat dan semua mereka yang bekerja politik bahwa tak ada koalisi. Karena koalisi itu nantinya benar-benar saya bilang, dengan kerja sama itu begini (berbeda),” tuturnya.

Megawati menyebut kerja sama seperti itu hanya seperti kesepakatan saja atau semacam memorandum of understanding (MoU). Ia kemudian mencontohkan sejumlah pemberitaan televisi yang mengabarkan pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Puan Maharani melahirkan tiga kesepakatan.

“Nah itu kan begitu kan. Maksudnya, pertanyaannya ini dapat dirubah atau tidak, yang kerjasama bisa. Tapi kalau yang koalisi, kemungkinannya sulit. Karena sudah dari bawah,” kata Megawati.

“(Kalau sistem koalisi) Jadi kalau partai A itu di bawah saja sudah kemenangan besar, di sini ada, dan juga kan pemerintahan mereka, itu kan ada yang namanya oposisi,” ujarnya menambahkan.

Ia pun menyebut dirinya juga enggan dibilang oposisi ketika masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) silam, di mana PDI Perjuangan kerap disebut-sebut sebagai oposisi.

“(Tapi itu) Ndak (tepat). Saya bilangnya apa? PDI Perjuangan, tidak ada dalam kabinet,” ucapnya.

Megawati berharap media massa dapat membetulkan kesalahpahaman soal istilah koalisi tersebut. “Kalau tidak, itu menurut saya tidak mendewasakan kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya. ***