Begini Resep Politisi Muda Alumni UI Melawan Polarisasi Memecah Belah Persatuan

Policy Center ILUNI UI Salemba berencana mengundang secara berkala para alumni UI yang saat ini berkiprah sebagai politikus dan tokoh muda di partai politik, lembaga-lembaga pemerintahan, dan organisasi masyarakat.

FAKTUAL-INDONESIA: Para politisi muda alumni Universitas Indonesia berdialog untuk mencari cara menghilangkan polarisasi yang memecah belah persatuan bangsa.

Lewat Forum Diskusi Salemba ke-70 yang digelar secara virtual minggu ini oleh Policy Center Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) munculah resep-resep para politikus dan tokoh muda alumni UI yang berkiprah di partai politik.

Dalam forum itu Policy Center ILUNI UI mempertemukan para politisi muda alumni UI.

Forum diskusi itu dihadiri setidaknya oleh empat politisi muda alumni UI, yaitu Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Kepala Staf Presiden Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian, Ketua DPP Partai Gerindra Vasco Ruseimy, dan Ketua Umum DPP AMPI/Lembaga Inovasi dan Kreativitas DPP Golkar Dito Ariotedjo.

Policy Center Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) menilai adanya dialog antarpolitikus muda dapat jadi salah satu cara menghilangkan polarisasi yang memecah belah persatuan bangsa.

Oleh karena itu, Policy Center ILUNI UI Salemba berencana mengundang secara berkala para alumni UI yang saat ini berkiprah sebagai politikus dan tokoh muda di partai politik, lembaga-lembaga pemerintahan, dan organisasi masyarakat.

“Kami akan berembuk menjawab tantangan polarisasi bangsa sebagai langkah awal membawa negara ini jadi lebih baik untuk menyongsong Indonesia 2045,” kata Ketua Policy Center ILUNI UI M Jibriel Avessina sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dalam acara diskusi, Herzaky menyampaikan polarisasi terjadi ketika ada upaya memberi label terhadap kelompok tertentu, misalnya, label bahwa oposisi merupakan kelompok yang ingin mengacaukan kerja pemerintah.

Label atau stigma yang memecah-belah itu ada karena ada pihak-pihak yang sengaja membuat, membentuk, dan merawatnya, ucap Herzaky.

Oleh karena itu, ia menyampaikan polarisasi dapat dilawan salah satunya melalui kontra narasi atau membuat narasi-narasi yang menyatukan bukan memecah belah.

“Pada saat polarisasi itu dirawat, dibentuk, dan didesain untuk terus ada oleh pihak-pihak tertentu, berarti untuk meminimalisasi polarisasi juga bisa didesain dan dirancang,” tutur Herzaky.

Tidak hanya itu, polarisasi juga dapat ditekan antara lain dengan menciptakan ruang dialog yang terbuka, menjalin silaturahim antarkelompok yang berbeda, dan mengedukasi masyarakat bahwa perbedaan merupakan hal yang biasa.

Senada dengan Herzaky, Ketua Umum DPP Ampi/Ketua Lembaga Kreativitas & Inovasi DPP Golkar Dito Ariotedjo mendukung adanya upaya ruang diskusi antar politisi dan pemimpin muda. Dia pun mengapresiasi upaya ILUNI UI untuk membuka ruang temu.

“Saya berharap kita di UI bisa saling merangkul dan menarik sesama politisi agar langkah-langkah kita didukung sesama UI,” cetusnya.

“Aksi konkret bisa ditunjukkan dengan ketika mendapat jabatan atau di setiap fase pengabdian di partai kita tunjukkan dengan bukti konkret program kerja, dan dengan memperjuangkan hal-hal yang secara prinsip harus diperjuangkan” tutur Dito.

Dukungan atas gerakan kohesi kebangsaan juga diberikan oleh Kepala Staf Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian.  Menurutnya, perilaku ketidak percayaan publik terjadi karena adanya adu domba.

“Kita boleh berbeda. Jangan berpikir karena PKS dan Demokrat di luar pemerintahan kita berupaya merusak negara ini. Fitrah demokrasi harus ada oposisi yang membawa aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Ketua DPP Partai Gerindra Vasco Ruseimy menyoroti, saat ini anggaran masih lebih banyak pada permasalahan seperti bantuan sosial. Namun, bukan untuk penelitian terkait virus corona masih sangat kecil.

“Para peneliti di UI saja banyak yang pintar tapi tidak difasilitasi negara. Banyak yang akhirnya difasilitasi negara lain. Kalau mau menangani pandemi tanpa melihat seperti apa hulunya, hilirnya pasti ngaco,” tegasnya.

Dia juga menyoroti, bagaimana saat ini untuk jadi pemimpin di Indonesia membutuhkan dana besar. Tak hanya bicara tentang politik uang atau money politic.

Vasco menambahkan, menjadi pemimpin perlu ongkos politik yang juga besar.

Sehingga, sangat disayangkan jika ada tokoh-tokoh bangsa yang punya kompetensi memimpin bangsa, kalah oleh tokoh lain yang meraih popularitas tinggi, kata Vasco.***