Connect with us

Olahraga

LSM Olahraga Indonesia : Kebijakan Olahraga Salah Kaprah, Jangan Kebiri KONI Pusat

Avatar

Diterbitkan

pada

Ilustrasi KONI Pusat. (ist)

FAKTUAL-INDONESIA: Sejumlah kebijakan olahrahga dan pelaksanaannya salah kaprah. Kebijakan-kebijakan itu kelak bisa membawa kehancuran pembinaan olahraga secara nasional bila tidak dikoreksi lewat lembaga-lembaga yang bisa menyuarakan kesalah-kaprahan kebijaksan ini.

Karena itu Pimpinan LSM Olahraga Indonesia, Michael A. Tani Wangge, mengatakan sangat penting adanya sebuah lembaga atau forum komunikasi olahraga yang berfungsi mengoreksi kebijakan tata kelola olahraga baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi.

Ini sangat penting agar kebijakan-kebijakan olahraga yang diterapkan baik di tingkat nasional maupun di provinsi bisa terkoreksi dan tidak terjadi salah kaprah dalam praktek pelaksanannya. Michael A. Tani Wangge dalam keterangannya di sekretariat LSM Olahraga Indonesia Jalan Casablanca Tebet Jakarta Selatan Senin (10/1/2022), mengatakan LSM Olahrtaga Indonesia di bawah koordinasinya menyoroti sejumlah kebijakan olahrahga yang dinilai salah kaprah.

Salah satu kebijakanan yang salah kaprah itu di antaranya adalah, kebijakan yang menyebabkan terjadi “pengebirian” terhadap lembaga olahraga bernama KONI (Komite Olahragga Naisonal Indonesia) Pusat oleh negara. Seperti apa model pengebirian itu? Model pengebirian itu, ialah KONI diberi tugas dan kewajiban secara maksimal sesuai Undang-Undang SKN (Sistem Keolahragaan Nasional) namun lembaga ini tidak diberi “peluru” yang memadai oleh negara. Kebijakan macam itulah menurut Michael A. Tani Wangge perlu dikoreksi.

Menurutnya, KONI Pusat harus tetap pada fungsinya sebagai pembina olahraga. Negara harus memberi fasislitas yang memadai kepada KONI Pusat sesuai fungsinya sebagai pembina olahraga dalam negeri di seluruh Indonesia. Kenyatannya tidak seperti situ.
Negara seolah-olah turun tangan sendiri membina di berbagai lina olahraga. Dan, memang ada pasal yang mengatur bahwa negara menjadi pembina yaitu pada pasal 13. Pasal ini menurutnya salah kaprah, dan keliruh besar.

Advertisement

Negara Tak Pernah Campur Tangan, Kecuali Indonesia

Dimana-mana di seluruh dunia, negara tidak pernah campur tangan menjadi pembina, namun negara wajib membangun infrastruktur dan memfasislitasi lembaga non goverment seperti KONI mengganti tangan negara untuk menjangkau dalam berbagai kegiatan pembinaan olahraga. Hanya negara komunis yang pembinaan olahraga dilakukan oleh negara. Indonesia ‘kan bukan negara komunis katanya.

Dia mengatakan sejak diterbitkan Undang Undang SKN 17 tahun silam (2005) hingga saat ini tidak ada lembaga yang mampu mengoreksi kebijakan yang salah kaprah seperti di atas. Berharap DPR RI yang mengoreksi ternyata tidak juga.

Dia mengatakan tugas KONI sangat mulia sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang SKN Nomor 3 Tahun 2005. Tugasnya sesuai pasal 36 ayat 4 antara lain (a) Membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional; (b). mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota; (c). melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan (d). melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga tingkat nasional.

Berdasarkan fungsi tersebut lembaga KONI Pusat seharusnya memegang kendali pembinaan olahraga nasional, sekalipun lembaga itu hanya berfungsi sebagai yang membantu pemerintah menjangkau pembinaan. Kalau negara ikut menjadi pembina menurut Michale A. Tani Wangge, itu karena salah tafsir Undang-Undang atau sesat pikir.

Advertisement

Akibat pengebirian semacam ini KONI yang dahulu adalah lembaga yang “strong” sekarang menjadi lembaga yang “loyoh” . Mau bilang KONI hidup tapi nyatanya sudah tidak berdaya. Tentu saja ini hanya terjadi di lembaga KONI Pusat. Sangat berbeda dengan KONIDA-KONIDA karena KONIDA oleh Pemerintah Provinsi masing-masing tetap mengefektifkan fungsi KONI sebagaimana mestinya.

Dia berharap ke depan Kemenpora harus bisa duduk bersama KONI dan KOI untuk membicarakan hal ini. Jangan sampai, ketiga stakholder olahraga (KONI, KOI, dan Kemenpora) semuanya berstatus pembina olahraga. Ini salah besar. Karena itu jangan kebirikan KONI Pusat, namun perlu dibantu agar KONI Pusat tetap sehat menjalankan fungsi pembinaan sebagaimana mestinya. ****

Lanjutkan Membaca
Advertisement