Connect with us

News

Pak Ribut ‘Ribut’ Soal LGBT, Begini Hukumnya

Avatar

Diterbitkan

pada

Pak Ribut

Video viral Pak Ribut, Guru di Lumajang yang viral di media sosial (Foto: tangkapan layar)

FAKTUAL-INDONESIA: Beberapa hari lalu, pengguna media sosial dihebohkan oleh video Pak Ribut yang tengah duduk dikelas bersama muridnya tengah membahas tentang gay dan lesbian. Lantas, bagaimana Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia jika dilihat melalui kacamata hukum?

Berkat videonya itu Guru SD Lumajang tersebut karena dianggap memberikan respons negatif bagi para pengguna media sosial media.

Tak sampai disitu, ia juga dipanggil oleh Dinas Pendidikan Lumajang untuk mengklarifikasi soal potongan video sang guru. Pak Ribut menuturkan, video yang viral itu merupakan hasil editan dan sudah dipotong.

Sebelum video tersebut beredar, LGBT menjadi topik hangat dan semakin marak diperbincangkan, baik di Indonesia maupun dunia.

LGBT dalam perspektif hukum

Berbagai pro dan kontra muncul mengenai golongan LGBT. Mereka yang pro menyatakan, bahwa negara dan masyarakat harus mengkampanyekan prinsip non diskriminasi antara lelaki, perempuan, transgender, pecinta lawan jenis (heteroseksual) maupun pecinta sesama jenis (homoseksual).

Advertisement

Sedangkan mereka yang kontra menyatakan, bahwa negara dan masyarakat harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan upaya preventif terhadap gejala LGBT yang akan membahayakan generasi masa depan Indonesia.

Maka dari itu, posisi strategis pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan untuk menangani polemik LGBT secara langsung agar tak terjadi disintegrasi bangsa, khususnya perspektif hukum mengenai LBGT di Indonesia.

Menurut laman resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Tanah Laut yang diakses pada Jumat (25/03/2022), kelompok LGBT yang berdiri bawah payung “Hak Asasi Manusia” meminta masyarakat dan Negara untuk mengakui keberadaan komunitas ini.

Bila dilihat dari Konstitusi yakni dalam Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan sebagai berikut:

  1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara lebih dalam mengatur mengenai kebebasan berekspresi tersebut, dalam Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang itu menyebutkan,

“Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media cetak elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”

Advertisement

Memang benar, setiap manusia mempunyai kebebasan masing–masing, tetapi jika ditelaah lebih dalam bahwa kebebasan yang dimiliki berbanding lurus dengan batasan yang harus dipenuhi pula seperti aturan agama, kesusilaan, kepentingan umum, hingga keutuhan bangsa.

Namun padaa kenyataanya, banyak yang membicarakan mengenai status kaum berbendera pelangi ini mengarahkan pada satu kesimpulan, masyarakat Indonesia merasa keamanan dan ketertiban mereka terancam.

Sebagaimana menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada amendemen II sudah secara tegas memasukkan hak atas rasa aman ini di Pasal 28A-28I. Sementara itu, terdapat pasalnya yang mengatur, yakni Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang HAM.

“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.

Indonesia pun sebagai negara berdaulat dan memiliki hukum sendiri sudah jelas tertera di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Advertisement

Perkawinan bertujuan salah satunya melestarikan umat manusia. Sangat kontras bila dibandingkan kaum LGBT yang penyuka sesama jenis. Bila dilegalkan, LGBT akan berdampak pada timbulnya berbagai masalah. Mulai dari menurunnya angka kelahiran karena sudah pasti sesama jenis tak bisa menghasilkan keturunan.

Masyrakat dan Negara perlu memperhatikan LGBT

Merespon maraknya LGBT, masyarakat harus mampu mengembangkan kewaspadaan sosialnya. Begitupula negara tidak bisa lepas tangan dan berlindung di balik penghargaan terhadap hak asasi warga negara.

Dimana masyarakat Indonesia dengan kultur timur yang menjunjung religiusitas, sangat tegas dan keras melarang segala bentuk praktik LGBT berdasar ketentuan hukum, perundang-undangan, nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Berbagai tontonan yang tidak layak dan melegitimasi perilaku LGBT harus dievaluasi kembali. Oleh karena itu, Negara memiliki kewajiban untuk menjaga nilai-nilai dan standar moral yang dianut oleh publik mayoritas.***

Advertisement
Lanjutkan Membaca