Pelaku Lokal Jadi Kunci, Kongres Kemanusiaan Indonesia III Rumuskan Arah Baru Koordinasi Bencana

President Human Initiative sekaligus Dewan Pakar Kongres Kemanusiaan Indonesia III, Tomy Hendrajati saat menyampaikan sambutannya di KKI ke-3. (Foto : Human Initiative)

FAKTUAL-INDONESIA : Respons cepat warga, relawan, dan organisasi lokal saat banjir dan longsor melanda berbagai wilayah di Sumatera menjadi pengingat kuat bahwa kerja kemanusiaan di Indonesia bertumpu pada aktor-aktor yang paling dekat dengan komunitas terdampak. Dari pengalaman lapangan inilah Kongres Kemanusiaan Indonesia (KKI) ke-3 digelar, sebagai upaya bersama merumuskan arah baru sistem kemanusiaan nasional yang lebih mandiri dan kolaboratif.

Kongres Kemanusiaan Indonesia ke-3 menjadi ruang refleksi dan konsolidasi bagi para pelaku kemanusiaan lintas sektor untuk memperkuat masa depan gerakan kemanusiaan di Indonesia.

Mengusung tema “Dari Respon Bencana Banjir dan Longsor Sumatera Menuju Koordinasi Kemanusiaan yang Mandiri dan Kolaboratif Dipimpin oleh Pelaku Lokal”, kongres ini menegaskan pentingnya kepemimpinan lokal sebagai fondasi utama penanganan bencana dan pemulihan jangka panjang.

Baca Juga : Peringatan Hari Bela Negara ke-77: Kanwil Kemenkumham Bali ajak Meneguhkan Komitmen di Tengah Ujian Bencana Nasional

Dalam pembukaan kongres, President Human Initiative sekaligus Dewan Pakar Kongres Kemanusiaan Indonesia III, Tomy Hendrajati, menyampaikan bahwa KKI ke-3 merupakan momentum strategis untuk membenahi sistem kemanusiaan nasional agar lebih adil dan kontekstual.

Ia menekankan bahwa pengalaman respon bencana di Sumatera membuktikan peran sentral pelaku lokal.

“Pengalaman respon banjir dan longsor Sumatera menunjukkan bahwa pelaku lokal bukan pelengkap, melainkan fondasi. Mereka hadir paling awal, memahami konteks, dan menjaga martabat penyintas,” ujarnya.

Berangkat dari refleksi tersebut, kongres menyoroti posisi komunitas dan organisasi lokal sebagai pihak pertama yang merespons situasi darurat sekaligus aktor terakhir yang bertahan dalam fase pemulihan.

Kedekatan dengan wilayah terdampak, pemahaman sosial-budaya, serta jejaring komunitas yang kuat menjadikan pelaku lokal aktor kunci dalam memastikan bantuan yang tepat guna, berkeadilan, dan bermartabat.

Melalui berbagai sesi diskusi, dialog, dan refleksi, peserta kongres membahas tantangan serta peluang membangun koordinasi kemanusiaan yang lebih setara.

Baca Juga : Presiden Prabowo Kembali Berkunjung ke Sumatra Barat, Tinjau Kembali Penanganan Bencana dan Pemulihan Infrastruktur

Fokus diskusi mencakup pentingnya membangun kepercayaan antaraktor, pembagian peran yang jelas, serta kolaborasi lintas sektor yang melibatkan organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, pemerintah, dunia usaha, hingga mitra internasional. Dalam kerangka ini, pengetahuan dan inisiatif lokal diposisikan sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem kemanusiaan nasional.

Sebagai hasil utama, KKI ke-3 merumuskan lima arah penguatan sistem kemanusiaan Indonesia. Pertama, mendorong kepemimpinan pelaku lokal sebagai inti koordinasi kemanusiaan nasional melalui penguatan Indonesia Humanitarian Coordination Platform (IHCP) yang mandiri, akuntabel, dan memiliki legitimasi kuat.

Kedua, kongres menekankan transformasi ekosistem sumber daya kemanusiaan dengan mendorong diversifikasi pendanaan, penguatan sumber daya lokal, serta membuka akses yang lebih setara bagi pelaku lokal terhadap pendanaan publik, CSR, maupun pendanaan internasional.

Ketiga, penguatan kapasitas dan standar kemanusiaan nasional menjadi perhatian penting. Hal ini mencakup pengembangan berkelanjutan organisasi masyarakat sipil lokal, penerapan Kerangka Kerja Kemanusiaan Indonesia, serta integrasi kearifan lokal dengan standar kemanusiaan global.

Keempat, dari sisi kebijakan, kongres mendorong hadirnya kebijakan kemanusiaan nasional yang lebih eksplisit dan kolaboratif. Kebijakan tersebut diharapkan mengakui masyarakat sipil sebagai mitra setara pemerintah serta memperkuat ruang konsultasi multipihak dalam pengambilan keputusan kemanusiaan.

Baca Juga : KKN Tanggap Bencana UNP, Menko PM Muhaimin: Akan Membentuk Mahasiswa menjadi Pribadi Tangguh dan Lebih Dewasa

Kelima, pada level regional dan global, KKI ke-3 menegaskan komitmen Indonesia untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam reformasi sistem kemanusiaan, dengan membawa perspektif dan praktik baik kepemimpinan lokal dari Indonesia.

Menutup rangkaian kongres, Convener AP-KI, M. Ali Yusuf atau Gus Ali, menegaskan bahwa kongres ini bukanlah akhir dari proses penguatan sistem kemanusiaan.

“Kongres ini bukan titik selesai, melainkan titik tolak. Ukuran keberhasilan kita bukan pada seberapa rapi sistem yang dibangun, tetapi pada seberapa banyak martabat manusia yang berhasil kita jaga,” tuturnya.

Melalui Kongres Kemanusiaan Indonesia ke-3, diharapkan terbangun kesepahaman bersama mengenai arah sistem kemanusiaan nasional yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Hasil serta pembelajaran dari kongres ini diharapkan menjadi rujukan penting dalam memperkuat koordinasi kemanusiaan Indonesia, baik dalam respon darurat maupun pemulihan jangka panjang***