Sampaikan 8 Tuntutan, Demo “Rebut Kemerdekaan” Mahasiswa Dihadang Aparat, Jangan Lewat Jalan Ini

Aksi unjuk rasa mahasiswa yang menyampaikan delapan (8) tuntutan digelar di Jakarta, sehari setelah peringatan Hari Kemerdekaan, Selasa (18/8/2026), dihadang aparat. (Foto: Istimewa)

FAKTUAL INDONESIA: Mengusung delapan tuntutan diantaranya hentikan – Penjajahan Negara, KKN, MBG, KDMP – aksi demontransi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang mengusung tema “Rebut Kemerdekaan”, Selasa (18/8/2026), diadang barikade polisi di Jalan MH Thamrin, Jakarta.

Dengan adanya aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) itu masyarakat diimbau menghindari sejumlah kawasan yang berpotensi terdampak aksi demonstrasi.

Terhadangnya gerakan massa membuat arus lalu lintas dari arah Sudirman menuju Bundaran HI tidak bisa dilalui, sebaliknya arus dari arah Bundaran HI menuju jalan Sudirman terpantau ramai lancar.

Seperti dilansir jurnas, aksi penyampaian aspirasi ini turut dihadiri oleh ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI, Front Mahasiswa Nasional, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, hingga mahasiswa Universitas Bung Karno.

Adapun aksi unjuk rasa kali ini membawa berbagai tuntutan seperti persoalan ekonomi, korupsi, reforma agraria, kebijakan pemerintah, hingga keterlibatan aparat dalam ruang sipil.

Berikut ini tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa:

1. Menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
2. Menghentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
3. Mewujudkan reforma agraria sejati.
4. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
5. Mengevaluasi total PSN serta menghentikan MBG dan KDMP.
6. Menghentikan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), serta mengembalikan otonomi daerah.
7. Menetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
8. Menghentikan represifitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta membubarkan YON TP.

Lapangan Kerja Langka

Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan mengatakan aksi digelar setelah Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaan pada 17 Agustus 2026. Menurut Yatalathof, momentum 81 tahun kemerdekaan menjadi alasan mahasiswa kembali menyuarakan aspirasi.

“Indonesia sudah 81 tahun berdiri. Pendiri bangsa ini menetapkan bahwa bentuk negara kita adalah negara republik, yang mana negara republik adalah negara milik rakyat,” kata Yatalathof di Depok seperti dilansir KompasTV.

Namun, ia menilai kondisi saat ini justru menunjukkan kekuasaan hanya dikuasai oleh segelintir elite.

“Yang terjadi sekarang adalah negara ini hanya dikuasai oleh segelintir elite saja,” ujarnya.

Dalam aspek keadilan, ia menyoroti penanganan sejumlah kasus besar yang dinilai masih mandek.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan keadilan masih “tajam ke bawah tapi tumpul ke atas”.

Sementara dari sisi kemakmuran, Yatalathof menyoroti persoalan lapangan kerja.

“Lapangan kerja masih sangat langka, begitu pun juga bagaimana lapangan kerja yang tersedia sekarang banyak yang tidak berkualitas,” ujarnya.

Ia juga menyinggung akses pendidikan dan kesehatan yang dinilainya belum sesuai dengan amanat konstitusi.

“Dan lagi-lagi amanat konstitusi mengenai pendidikan dan kesehatan gratis berkeadilan sekarang hanyalah omong kosong belaka,” kata Yatalathof.

Hindari Jalan Ini

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengimbau masyarakat menghindari sejumlah kawasan yang berpotensi terdampak aksi demonstrasi yang berlangsung pada Selasa (18/8/2026).

Imbauan disampaikan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas akibat pergerakan massa. Dishub DKI mencatat sedikitnya tujuh titik yang berpotensi terdampak dan menjadi lokasi berkumpulnya massa.

“Tujuh titik yang diimbau untuk diantisipasi masyarakat antara lain Gedung DPR/MPR RI, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan M.H. Thamrin, Kawasan Monas, Tugu Proklamasi, LBH Jakarta di Jalan Diponegoro, dan Depan SMPN 8 di Jalan Pegangsaan Barat,” kata Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaluddin di Jakarta.

Seperti dikutip dari liputan6, selain itu, masyarakat juga diimbau untuk mengantisipasi perjalanan dan menghindari kawasan yang berpotensi terdampak aksi.

Menurutnya, petugas Dishub DKI juga disiagakan untuk membantu pengaturan lalu lintas dan menjaga mobilitas masyarakat. Total, ada 60 petugas yang dikerahkan untuk membantu mengatur lalu lintas selama aksi berlangsung.

“Petugas kami siagakan untuk membantu pengaturan lalu lintas dan menjaga mobilitas masyarakat,” ungkapnya.

Untuk mengamankan rangkaian aksi dan aktivitas masyarakat, Polda Metro Jaya mengerahkan 9.242 personel gabungan.

Personel tersebut disiapkan untuk mengamankan 31 aksi penyampaian pendapat dan 16 kegiatan masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. ***