Nasional
Pandeglang Paling Terdampak Gempa M 6,6 Banten, 1.378 Rumah Rusak

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memberikan arahan dalam rapat koordinasi percepatan penanganan gempabumi M 6,6 di Pendopo Bupati Pandeglang, Banten, Sabtu (15/1/2022)
FAKTUAL-INDONESIA: Kabupaten Pandeglang merupakan daerah yang paling terdampak akibat guncangan gempa magnitude 6,6 Banten.
Tercatat di Pandeglang 262 unit rumah rusak berat, 289 unit rumah rusak sedang dan 663 unit rumah rusak ringan.
Sampai Sabtu (15/1/2022) pukul 17.30 WIB, sebanyak 1.378 unit rumah terdampak pascabencana gempabumi M 6,6 yang terjadi di Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat (14/1/2022). Data tersebut merujuk pada data sementara yang dikeluarkan Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Tercatat 278 unit rumah mengalami rusak berat, 323 unit rumah rusak sedang dan 777 unit rumah rusak ringan.
Setelah Pandeglang, daerah yang paling terdampak Kab Lebak dengan 16 unit rumah rusak berat, 13 unit rumah rusak sedang dan 108 unit rumah rusak ringan. Serta Kab. Serang terdapat 10 unit rumah rusak sedang.
Selain provinsi Banten, guncangan juga menyebabkan beberapa rumah di Provinsi Jawa Barat mengalami kerusakan, seperti di Kab. Sukabumi tercatat 3 unit rumah rusak sedang dan 6 unit rumah rusak ringan. Sementara itu terdapat 8 unit rumah rusak ringan di Kab. Bogor.
Dengan Baik
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meminta pendataan dampak gempabumi magnitudo 6,6 mulai kerusakan bangunan, jumlah warga terdampak, kebutuhan dasar warga terdampak dan hal lain agar segera diselesaikan dan dimutakhirkan dengan baik, agar percepatan penanganan darurat dapat dilaksanakan secara maksimal dan tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Suharyanto dalam rapat koordinasi percepatan penanganan gempabumi M 6,6 Banten di Pendopo Kantor Bupati Pandeglang, Banten, Sabtu (15/1).
“Segera dari pemeritah daerah mohon terus melaksanakan pendataan lebih lanjut. Apakah dari ribuan rumah ini ada yang belum terlaporkan, kemudian adanya yang luka berat luka ringan ini masih ada atau tidak”, jelas Suharyanto.
Lebih lanjut, Kepala BNPB juga meminta agar posko darurat bencana segera dibentuk. Melalui posko itu, diharapkan seluruh kegiatan terkait penanganan darurat dapat dilakukan dan dievaluasi setiap hari selama masa tanggap darurat.
Di samping itu, Suharyanto menekankan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam upaya penanganan darurat.
“Terutama segera dirikan posko. Nanti kami akan dampingi terus dari BNPB,” kata Suharyanto.
“Posko saya minta setiap hari melaksanakan kegiatan evaluasi. Tujuan utamanya adalah keselamatan masyarakat,” imbuhnya.
Pada kesempatan sebelumnya, Bupati Kabupaten Pandeglang Irna Narulita menyampaikan bahwa setidaknya ada sekitar 200 warga yang mengungsi akibat terdampak gempabumi. Namun, Irna memastikan bahwa sebagian besar mereka saat ini telah kembali ke rumah masing-masing.
“Mereka telah kembali ke rumah,” ungkap Irna.
Meskipun sebagian besar sudah kembali ke rumah, Kepala BNPB berharap agar pemerintah daerah tetap memastikan kebutuhan dasar warga tersebut dapat terpenuhi. Dia juga menekankan agar seluruh pihak dan jajaran pemerintah Kabupaten Pandeglang menyisir kebutuhan warga lainnya hingga ke tingkat RT dan RW.
“Yakinkan bahwa kebutuhan dasarnya terpenuhi, tolong dicek betul sampai ke RT-RW,”
Usai melakukan rapat koordinasi tersebut, Kepala BNPB beserta rombongan bersama Anggota DPR RI Komisi VIII Muhammad Rizal dan M. Husni, Bupati Kabupaten Pandeglang, Irna Narulita, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang, Girgi Jantoro, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang dan jajaran pemerintah Kabupaten Pandeglang menuju ke Kecamatan Sumur untuk meninjau lokasi terdampak gempabumi M 6,6 Banten.
Adapun menurut laporan Bupati Irna Narulita yang disampaikan kepada Kepala BNPB, ada sebanyak 1.100 rumah rusak yang meliputi 617 unit rusak ringan, 269 unit rusak sedang dan 214 unit rusak berat. Selanjutnya ada 13 gedung sekolah yang mengalami rusak sedan termasuk 14 fasilitas kesehatan, 3 kantor pemerintahan, 4 tempat ibadah dan 1 tempat usaha. ***














